Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

Fenomena Pilkada, Musim Panen Bagi Lembaga Survei

WARTAGAS - Fenomena Pilkada, Musim Panen Bagi Lembaga Survei. Kantor Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, lengang. Hanya dua dari belasan staf yang terlihat saat kami menyambangi kantor seluas lapangan basket itu tiga hari yang lalu. Kondisi tersebut jauh berbeda pada tiga pekan sebelumnya. “Sekarang kami agak santai. Tidak seperti pekan-pekan sebelumnya. Staf kami bahkan masih harus bekerja saat malam takbiran menyelesaikan permintaan riset dari sejumlah calon kepala daerah,” ujar Direktur Eksekutif SMRC, Djayadi Hanan.

Fenomena Pilkada, Musim Panen Bagi Lembaga Survei
Kantor Lembaga Survei Indonesia (LSI) di kawasan Menteng, Jakarta. Foto: TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

Di akhir Ramadan, SMRC kebanjiran order dari seratusan calon kepala daerah yang ingin mengukur elektabilitas mereka. Mengeluarkan uang Rp 150-300 juta untuk sekali riset tak masalah bagi calon wali kota atau bupati (untuk calon gubernur, biayanya bisa dua kali lipat). Sebab, mereka bisa rugi miliaran rupiah jika maju tanpa mengetahui berapa orang yang akan memilih mereka.

Riset itu harus selesai sebelum pendaftaran peserta pilkada pada 26-28 Juli lalu. Sejak penutupan pendaftaran, tugas Djayadi dan teman-temannya hanya memantau keputusan KPU terkait penetapan calon kepala daerah, pekan depan. Setelah itu, mereka akan kebanjiran order lagi. “Pasti akan ada permintaan untuk meriset peta pertarungan pasca penetapan pasangan calon,” katanya.

Momen pilkada serentak yang akan berlangsung di 269 wilayah pada tahun ini merupakan tambang emas bagi para praktisi lembaga survei. Jasa mereka dibutuhkan para kandidat untuk memetakan elektabilitas dan peluang bertarung dengan para lawan. Partai politik pun sangat berkepentingan dengan jasa mereka. Sebab, hasil riset merupakan salah satu pertimbangan untuk mengeluarkan layak-tidaknya seorang calon untuk mendapatkan rekomendasi partai. Begitu pula upaya mereka menjajaki peluang koalisi dengan partai lain.

Meski tahap pencoblosan dijadwalkan pada akhir tahun, sejumlah lembaga riset mengaku sudah lama kebanjiran order. Sejak Januari lalu, kata Djayadi, tim riset SMRC sudah terjun sebanyak 130 kali. Proyek itu relatif tak mengalami kendala karena mereka memiliki infrastruktur yang cukup mapan. Para koordinator wilayah yang ditanam di setiap provinsi memiliki jejaring dengan ratusan tenaga survei di kabupaten-kota. Data lapangan semuanya diolah dengan mengandalkan enam staf statistik dan sepuluh analis yang semuanya bergelar doktor.

Tarif Survei dan Konsultan

Dalam banyak kasus, kata Djayadi, permintaan survei umumnya diminta secara berkala. Sebab, hasil riset bersifat temporer. Untuk memetakan peluang calon bupati dan wali kota, SMRC sedikitnya memerlukan 400 sampel responden. Besaran tarif yang mereka gunakan sangat bergantung pada kondisi di lapangan. Daerah yang sulit dijangkau tentu akan lebih mahal. “Besarannya Rp 150-300 juta. Untuk provinsi bisa dua kali lipat, dan itu bisa kami selesaikan dalam waktu dua pekan,” ujar peraih gelar doktor dari Ohio State University itu.

Selain memetakan kekuatan politik suatu daerah, lembaga survei akan melengkapi riset mereka dengan sejumlah rekomendasi pemenangan. Sayangnya, banyak calon kepala daerah tidak menjalankan rekomendasi strategi pemenangan yang sudah disarankan dalam riset elektabilitas. Hal inilah yang kemudian membuat lembaga riset memiliki ladang lain: menjadi konsultan politik.

Direktur Lingkaran Survei Kebijakan Publik, Sunarto Ciptoharjono, mengatakan peluang elektabilitas seseorang sangat mungkin didongkrak dengan strategi kampanye yang tepat. Soal biaya, ia hanya mau menyatakan, “Angkanya milaran.”

Menurut Sunarto, tak semua lembaga survei mau menerima tawaran kerja sama. Sepekan sebelum penutupan masa pendaftaran, kata dia, sejumlah lembaga survei menolak tawaran kerja sama dari tim penjaringan Partai Golkar. Meski tak mempersoalkan besaran biaya, tawaran itu dinilai sulit dieksekusi lantaran hanya menyisakan waktu tak sampai dua pekan. “Ada 16 lembaga yang mereka tawari saat malam takbiran. Tapi kami menolak karena waktunya terlalu mepet. Saya kira keterlambatan ini akibat konflik internal Golkar,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Aunur Rofiq mengakui pentingnya peranan lembaga riset. Meski demikian, kata dia, PPP tak mengharuskan calon kandidat kepala daerah menggunakan lembaga riset tertentu. Sebab, hasil riset hanyalah salah satu pertimbangan DPP untuk penerbitan surat rekomendasi. Menurut dia, penerbitan surat rekomendasi juga ditentukan oleh keberhasilan proses koalisi yang dibangun kandidat dan partai pendukungnya. “Kami bebaskan mereka untuk memilih. Tapi hasil riset lembaga ternama tentu akan jauh lebih meyakinkan,” katanya.

Gagal Tanding Akibat Riset

Hingga pendaftaran calon pemimpin daerah ditutup pada 28 Juli lalu, ada 13 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Setelah diperpanjang, tinggal 7 daerah. Pemerintah akan memperpanjang lagi masa pendaftaran untuk ketujuh daerah tersebut, tapi diperkirakan kondisinya tak banyak berubah.

Meski banyak yang ingin menjadi raja kecil di kabupaten atau kota, mereka juga tak mau menjalankan “mission: impossible”. Di daerah yang memiliki calon inkumben yang amat kuat, orang enggan menjadi pesaing para raksasa. Ketika Tri Rismaharini mencalonkan diri lagi menjadi Wali Kota Surabaya, semua orang yakin dia pasti akan menang.

Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengakui pentingnya pertimbangan survei dalam penentuan kandidat. Di Kota Surabaya, misalnya, Partai Demokrat dan enam partai lain yang tergabung dalam Koalisi Majapahit sempat kesulitan mencari lawan yang bisa menandingi Risma. “Data kami elektabilitasnya di atas 50 persen,” katanya.

Menurut Ruhut, kondisi serupa terjadi di Pacitan lantaran calon inkumben yang merupakan kader Demokrat, Indartato dan Yudi Sambogo tak kunjung mendapat lawan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan fenomena calon tunggal ikut dipengaruhi oleh sejumlah lembaga riset yang menyatakan sejumlah inkumben sulit dilawan karena elektabilitas yang begitu tinggi. Akibatnya, banyak partai politik yang harus berpikir ulang untuk mengajukan lawan tanding. Dan hal itu diketahui lewat riset lembaga survei.

“Ada fenomena baru hasil survei dipedomani partai politik. Mereka jadi sangat kritis terhadap peluang yang mungkin dicapai untuk mengajukan calon,” katanya beberapa waktu lalu.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Djayadi Hanan, membantah tudingan bahwa calon tunggal muncul karena lembaga survei. Menurut dia, munculnya fenomena calon tunggal terjadi lantaran partai politik gagal melakukan fungsi kaderisasi dan menciptakan iklim kompetisi yang sehat. “Masalah ini juga dipicu oleh kelakuan partai politik yang mempersulit peluang bagi calon independen,” katanya.

Sumber: Tempo.co
loading...

No comments

Powered by Blogger.