Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

Benarkah Jokowi KKN dalam Filosofi Ikan

WARTAGAS - Tujuan utama pemerintahan memberlakukan plastik berbayar adalah untuk mengurangi polusi yang di hasilkan dari limbah plastik tersebut, ingat, sampah plastik (baca:limbah) tidak dapat hancur dalam waktu dekat atau waktu yang sebentar. di butuhkan waktu yang sangat lama untuk merubah limbah plastik berbaur kepada tanah [baca: mengorganikan diri.]

Benarkah Jokowi KKN dalam Filosofi Ikan
Foto : bisnis.liputan6.com

Lalu ini bukan hanya kebijakan Jokowi seorang, karena ini merupakan seruan semua elemen, masyarakat, eksekutif, legislatif dan Yudikatif dalam menghijaukan bumi Indonesia. [baca: go green secara pribadi dan kelembagaan] dan di dukung oleh pemerintahan [eksekutif] secara penuh. apabila kita menganalisa, di mana letak KKN'nya,? apakah Presiden Prancis bisa saya sebut terindikasi KKN,? atau semua Presiden di Eropa semua juga demikian!? Karena mereka menerapkan kebijakan yang sama. bahkan lebih berat, saya belum melihat arah yang di sebut KKN tersebut dalam kaitan kebijakan plastik. dapat saya pastikan tidak ada keterkaitan antara plastik berbayar dan Kolusi Korupsi Nepotisme [KKN]

Apabila saya hendak merujuk tentang undang-undang terkait kebijakan plastik berbayar, maka ada baiknya saya harus mengacu pada undang-undang lain yang ada, jadi saya ingin mengatakan, hendaknya menggunakan lebih dari satu undang-undang dan lihat beberapa peraturan, penafsiran undang-undang sendiri harus mengedepankan manfaat dan tidaknya dalam menentukan kebijakan, [vele toepassingen] pergunakanlah juga undang-undang lingkungan hidup.dan undang-undang lain, niscaya kita akan menemukan jawaban untuk hal plastik berbayar serta implikasi dampak limbahnya.

Sampai saat ini pendapat umum saya Jokowi masih berada dalam koridor, dan kebijakan yang di hasilkan pemerintahan bukan hanya peran Jokowi semata, seperti saya sebut di atas, [eksekutif, legislatif, yudikatif] tanpa dukungan dari para anggota pemerintahan lainya, menjadi mustahil kebijakan tersebut menjadi nyata, ingat negara beranggotakan Tim yang di nahkodai Presiden, lalu ada Wapres, para Mentri serta lembaga tinggi negara, sudah sepatutnya kita sebagai warga atau masyarakat untuk terus mengawasi koridor tersebut, berikan kritik yang tajam, tepat, serta tertuju dengan baik

Mungkin apabila mengibaratkan Jokowi mengikuti filosofi ikan, saya sedikit setuju, tentu dengan filosofi ikan yang baik, karena beragamnya ikan, dan banyaknya ikan yang tidak baik. ikan yang berjenis mengayomi para ikan lainya, seperti ikan koi yang tidak saling bertengkar, dan mereka mempunyai pemimpin. Lalu golden fish, (ikan emas) yang juga saling mengayomi, dan mereka hidup rukun, tentu saya harus setuju, Namun patut di catat filosofi tersebut bukan kepada jenis ikan lele yang suka di tempat kotor ataupun ikan arwana yang saling menyerang satu sama lain, [walaupun mewah] jadi tidak semua ikan berjenis baik, ikan Piranha yang terkenal ganas pun ada, dan mereka saling memangsa satu sama lain [kanibal].

Dalam hal kebijakan Pemerintah untuk mengurangi limbah plastik tentu sudah tepat, jangan menghitung beban masyarakat, karena masyarakat yang baik tentu akan mendukung hal ini, dan akan menggunakan daya berfikir secara positif, tujuan utama Pemerintah adalah mengurangi pemakaian plastik, jadi bukan membuat pabrik plastik mendapat laba semakin besar, pengalaman saya pribadi di prancis sudah jauh hari di terapkan, dan juga eropa, [lihat aturan prancis. ada pajak di berikan bagi pemakai kantung plastik] apabila menghitung beban pengeluaran masyarakat lalu mengaitkan dengan laba pabrik plastik,saya sebut keliru.

Indonesia sendiri baru-baru ini telah memberlakukan,bahwa untuk setiap kantung plastik di pusat perbelanjaan akan di kenakan biaya sebesar Rp,200, atau di kenakan cas untuk kantong tersebut, [apabila konsumen menggunakan,] dan himbauan Pemerintah melalui setiap elemen,[ gubernur, bupati, walikota dan lainya.] adalah membawa kantung sendiri untuk setiap berbelanja, bukan anjuran untuk membeli. Bedakan, jadi apabila kita masyarakat yang baik, tentu menggunakan rumus sederhana, " saya hari ini membeli, untuk saya gunakan kantung tersebut di kemudian hari." atau saya harus membawa tas belanja untuk menghindari pembelian kantung plastik.' dan inilah partisipasi kita terhadap lingkungan hidup. dimana kelak anak cucu kita yang akan merasakan dasyatnya limbah-limbah tersebut.

Untuk plastik daur ulang, yang notabene ramah lingkungan, jauh hari pun, plastik jenis ini sudah di produksi oleh mereka yang mempunyai pusat belanja, saya tidak menyebut merk. saya pastikan lebih dari 10 pusat belanja yang sudah sejak lama menggunakan produk jenis ini. lalu apakah bisa di sebut Jokowi membela lebih dari 10 perusahaan belanja tersebut? juga apakah bisa di katakan Jokowi membela lebih dari 10 produsen plastik di Indonesia? adakah keterkaitan data yang bisa kita persembahkan terkait tuduhan KKN tersebut,?

Untuk mengatakan Jokowi KKN dalam kebijakan plastik berbayar, sudah seharusnya kita menyertakan data yang valid dan menemukan argumentasi yang kuat. Ahok pada suatu kali mengatakan, sampah yang berjejal di pintu air, dan menyebabkan banjir, di dominasi oleh plastik.dan Ridwan Kamil juga menerapkan moto " membawa kantung belanja sendiri itu hebat.' lalu Risma di sana sudah sejak lama mengolah limbah plastik bekas," apakah contoh argumentasi dari ketiga kepala daerah tersebut realistis? tentu sangat realistis. Karena sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk melebur dirinya sendiri,dan untuk itulah semua elemen mendukung kebijakan tersebut karena dampak yang di timbulkan. Bukan karena KKN.

Mari kita mengambil ikan tersebut tanpa membuat keruh airnya. berikanlah kritik yang tepat untuk kebijakan-kebijakan Pemerintah yang patut kita kritik, untuk kebijakan plastik berbayar, lihatlah sisi positif yang akan berdampak kepada semua manusia. indikasi Jokowi KKN tidak terlihat, dan Jokowi pun menggunakan filosofi ikan yang baik. Salam.

Oleh : Tuwi Haydie
Sumber : Kompasiana
loading...

No comments

Powered by Blogger.