Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

Tanda Tanya? Kasus Reklamasi: Ahok Hero atau Zero!

WARTAGAS.COM - Adanya bocoran pengakuan Ariesman, direktur utama Agung Podomoro, sewaktu diperiksa oleh KPK seakan menjadi amunisi baru bagi haters Ahok untuk menyerangnya. Disebutkan bahwa adanya barter antara pemprov DKI dengan pengembang yang selama ini mengerjakan proyek pembangunan termasuk penggusuran wilayah Kalijodo sebagai imbalan ijin reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI.

Tanda Tanya? Kasus Reklamasi: Ahok Hero atau Zero!
Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama yang lebih kerap disapa Ahok

Untuk memahami permasalahan ini sebenarnya tidak rumit jika kita mau berbicara dengan hati nurani tanpa adanya kebencian dan politisasi. Kasus yang sebelumnya tidak banyak diketahui orang dan akhirnya menjadi berita nasional setelah OTT KPK terhadap ketua Komisi DPRD DKI, M. Sanusi.

Seperti yang diberitakan beberapa hari, pihak Podomoro, Ariesman, mengatakan membiayai 13 proyek sebesar 392 M dan dikatakan sebagai barter keluarnya ijin reklamasi. Kalimat sebagai barter ini yang memicu polemik. Ahok pun membantahnya bahwa ini bukan barter tetapi adalah tambahan kontribusi sebesar 15 persen bagi pengembang reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sudah membuat kerjasama tersebut dengan empat pengembang reklamasi. Diantaranya, PT Agung Podomoro Land (APL), PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Properti Indonesia (Jakpro), dan PT Intiland. Ada satu yang tidak ikut, yakni PT Mandala Karya Yudha (MKY).

Dalam perjanjian sudah tercatat jika ada tambahan kontribusi pengembang sebanyak 15 persen dan dikali nilai jual objek serta lahan yang dijual. Sedangkan pengembang reklamasi wajib memenuhi kewajiban tambahan sebagai syarat izin prinsip dan izin pelaksanaan reklamasi itu.

Masalah muncul ketika pihak Podomoro mengkhianati kerjasama yang telah disepakati dan berusaha melobi parlemen agar kontribusi tambahan hanya dihitung 5%. Raperda yang dibahas pun menjadi alot karena pemprov tidak menyetujuinya hingga akhirnya Sanusi tertangkap tangan oleh KPK dalam kasus penyuapan oleh Podomoro.

Tambahan kontribusi yang dimintakan Ahok kepada pengembang, juga bukan bentuk uang cash tapi proyek bangunan yang selama ini dikerjakan oleh Podomoro. Dari proyek-proyek yang digarap oleh APL ini, sebutan Ahok sebagai gubernur Podomoro pun muncul karena pendanaan semacam pompa air, tanggul, rusun dan sebagainya yang memang dibiayai oleh pengembang tersebut.

Kenapa Ahok melakukan perjanjian atau kerjasama itu dan súdah menagih Podomoro sebelum perda disahkan? Hal ini atas dasar pengalaman dengan PT Manggala Krida Yudha (MKY) yang memegang izin pulau reklamasi L dan M. Saat itu, PT MKY berjanji bakal membangun Pompa Sentiong dengan nilai bangunan Rp1 triliun. Tapi hingga kini tak ada pembangunan tersebut. Sebab itu PT MKY tidak ikut dalam perjanjian kerjasama baru yang dibuat.

Melihat alur cerita sederhana diatas, harusnya mudah untuk dipahami bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh Podomoro bukanlah barter untuk mengurangi angka tambahan kontribusi pengembang yang 15%, tapi sebagai bentuk kewajiban yang memang harus dibayar oleh pengembang sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI dan pengembang yang telah dilakukan.

Maka dari itu Ahok pun tetap ngotot mempertahankan angka 15% tersebut karena proyek yang disepakati sebagian sudah terealisasi. Dalam hitungan pemprov DKI bahkan pihak Podomoro masih memiliki utang sekitar 100 M. Bila angka tambahan diturunkan, tidak menutup kemungkinan pemprov harus nombok dengan biaya proyek yang telah digarap Podomoro.

Hitungan 15% inipun bukan buat Ahok pribadi, tetapi digunakan untuk pembangunan wilayah Jakarta. Jadi negara tidak dirugikan bahkan mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut. Pengembang yang keberatan karena merasa "diperas" selanjutnya melakukan jalan belakang melobi parlemen minta diturunkan angkanya menjadi 5%.

Lantaran saat ini Raperda mengenai reklamasi yang memuat tambahan kontribusi 15% itu belum disahkan karena pembahasan di DPRD mandeg, tugas KPK akan mencari payung hukum apa yang melandasi pemprov DKI telah menagih pembayaran pada pihak Podomoro.

Pihak pemprov dalam hal ini Ahok mengatakan pemberian atas izin pelaksanaan reklamasi yang diberikan DKI kepada anak perusahaan APL, PT. Muara Wisesa Samudera (MWS) untuk mereklamasi Pulau G dan tambahan kontribusi itu diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014.

Dari ringkasan diatas, silahkan Anda beropini sesuai dengan hati nurani kalau masih punya. Seorang gubernur yang bekerja untuk wilayahnya dengan "memeras" menaikkan kewajiban para taipan kaya raya melalui tambahan kontribusi 15% demi pembangunan kota yang dipimpinnya, apakah layak disebut Hero atau Zero. Wassalam.** (ak)

Oleh : Elde
Sumber : kompasiana.com
loading...

No comments

Powered by Blogger.