Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

Kota Tua Tanpa Pimpinan - Tirani Mencengkram Demokrasi

WARTAGAS.COM - PLATO pernah berkata dalam konsep berpikir yang dikenal dengan istilah "NOMOI" menyatakan "Bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik".

Selamat Datang di Kota Pematangsiantar Sumatera Utara
Selamat Datang di Kota Pematangsiantar Sumatera Utara - Gerbang Masuk ke Kota Pematangsiantar (Foto: Facebook)

Ribuan massa memenuhi jalan Sutomo kota Pematangsiantar (Siantar), berkumpul dan berarak-arakan bagaikan gelombang ombak di lautan mengalir deras menuju pantai... lalu menghantam tubuh pencari ikan. Dengan mobil bak terbuka, menggendong kotak pengeras suara yang memekak kan telinga, berdiri seorang lelaki ber ikat kepala putih.

"Ketika celoteh di cengkram... aspirasi ditikam... suara dibungkam, adakah yang dapat menghadang...??? Hanya ada satu kata.... Lawannnnn..." teriaknya diimbangi musik "Bongkar" Iwan Fals.

Dengan semangat bergelora, lautan manusia yang mengikuti si lelaki dari belakang... berteriak bagai kesurupan "Copot si Setia.....usir PJ Walikota". Yaaa, mereka bergerak menuju bangunan tua kolonial tempat penguasa kota bersemayam.

Dalam konteks pemerintahan yang benar, dapat saya asumsikan bahwa pemerintahan yang baik (good governance) dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Artinya... asumsi ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan dalam negara hukum.

Salah satu asas pemerintahan idaman adalah asas akuntabilitas yang mengharuskan pemerintahan daerah (Pemda) mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertanggungjawaban daerah terdiri atas pertanggungjawaban politik, hukum, ekonomi dan sosial kemanusian.

Pasal 1 ayat 2 (dua) UU No 23 Tahun 2014, berbunyi:
"Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dqn tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dqn prinsip NKRI yang berasaskan UUD 1945".

Dapat kita pahami ayat di atas mempunyai arti bahwa pemerintah daerah selain menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat yang diawasi oleh dewan perwakilan rakyat daerah yang bersangkutan.

Yel yel massa yang mengatasnamakan asosiasi profesi pedagang binaan salah satu BUMD pemko Siantar tsb tiba di depan gedung kantor walikota kota Siantar. Semua mata dan perhatian seluruh warga Siantar tertuju kepada pelaku ekonomi mikro penghasil PAD tsb. Mereka orasi dan silih berganti melemparkan uneg uneg yang mengganjal dalam hati.

Jalan terakhir yang dipilih adalah turun ke jalan, karena prosesi dialektika sudah menemui jalan buntu. Berharap ada perubahan kebijakan saat melakukan parlemen jalanan bagian dari demokrasi tsb.

"Jumsadi.... keluar kau !!! Bapak harus berani menemui kami". Titttttttt....... tetap orang nomor satu du kota itu tak menampakkan batang hidungnya.

Sampai hari menjelang sore... apa yang diinginkan para pendemo, tidak pernah kesampaian. Rasa lelah, haus, lapar dan amarah......bekecamuk di hati para pedagang.

Pilkada Kota Siantar Yang Tertunda
Berawal dari rencana pemerintahan pusat untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di beberap provinsi, kabupaten/kota dengan landasan hukum UU No 1 Tahun 2015 tentang pilkada, maka kota Siantar adalah salah satu kota pelaksana pilkada serentak untuk mendapatkan kepala daerah defenitif hasil proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 9 Desember 2015 sebagai hari pencoblosan kertas suara yang menjadi tahapan akhir proses pemilihan.

Namun.... pesta rakyat menjadi sirna dikala keluarnya putusan pengadilan dan diperkuat dengan press rilis KPUD tanggal 8-Desember-2015, sehari sebelum pencoblosan, bahwa pilkada kota Siantar ditunda samapai batas waktu yang tidak ditentukan. Masyarakat pun kecewa.... apalagi para paslon yang sudah memperhitungkan kemenangan masing masing pasangan dengan dasar data based suara di kantong kantong suara yang diharapkan.

Lantasss.... apakah dengan penundaan tersebut, kota Siantar menjadi kota stgnan menuju kota mati akibat tidak adanya kepala daerahnya...???

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2005 Jo ke tiga Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2008 Tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, dikatakan:

Pasal 131 ayat 4 (empat):
"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerahdan wakil kepala daerah, sebagaiaman dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari hari Kepala Daerah sampau dengan Presiden mengangkat Penjabat Kepala Daerah".

Artinya bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan dalam pemerintah daerah kota Siantar, diangkat melalui SK Mendagri sebagai Penjabat Walikota atas usulan Gubernur.

Jabatan ini adalah untuk mengisi kekosongan kepala daerah sementara waktu, sampai terpilihnya penjabat kepala daerah yang defenitif.

Selanjutnya mengenai penjabatan pelaksana tugas, pelaksana tugas sementara menjadi dasar hukum PJ Jumsadi Damanik yakni PP No 6 Tahun 2005 Jo ke tiga PP No 49 Tahun 2008. Dengan kejelasan legal standing penjabat walikota sebagai pelaksana pimpinan kepala daerah, maka penjabat walikota Siantar sama kedudukannya dalam hukum dan administrasi pemerintahan daerah kota Siantar dengan walikota defenitif terdahulu yang telah berakhir masa jabatannya dalam melaksanakan tugas dan wewenang seorang walikota.

Hanya ada batasan penjabat walikota dalam hal kewenangan jabatan.
Pasal 132A - mengatur 4 larangan kewenangan penjabat kepala daerah.
Pasal 132 ;
(4) - Masa jabatan penjabat kepala daerah paling lama 1 tahun.
(5) - Laporan pertangungjawaban penjabat kepala daerah, sekurang kurangnya 3 bulan sekali.

Beralihnya penyelenggaraan pemerintahan dari sistem Sentralisasi ke sistem Desentralisasi berdasarkan pasal 18 UUD 1945 Amandemen, merupakan point penting bagi pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Secara normatif, akan muncul iklim demokrasi yang lebih baik dalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka kinerja dan pertanggungjawaban penjabat walikota Siantar seharusnya semakin lebih baik dan optimal. Peran serta masyarakat akan efektif memainkan peran dan fungsinya sebagai mitra yang menuntut nilai atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemko Siantar.

Namun kenyataannya menunjukkan bahwa pemko Siantar di bawah pimpinan penjabat walikota belum optimal dalam melaksanakan tupoksinya sesuai dengan perintah UU No 23 Tahun 2014 dan pertanggungjawabannya dalam menyelenggarakan urusan penerintahan dan juga dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Malah terkesan amburadul selama hampir satu tahun kinerja pemko Siantar dikomandoi penjabat walikota.

Permasalahan politik, sosial, ekonomi, hukum dan hampir seluruh pelayanan dasar pemko seakan berlomba lomba membuat permasalahan. Pemko seakan bekerja menganut sisten autopilot, layaknya mobil truck yang berjalan tanpa supir. Hirarki kepemimpinan yang menjadi "rule of governance" perlahan mulai hilang. Perangkat daerah dalam lingkup SKPD seolah bekerja sendiri sendiri (semau gue) tanpa adanya koordinasi sesama instrumen pemerintahan kota. Banyaknya pelanggaran pelanggaran peraturan perundang undangan yang diamini perangkat daerah... dan bahkan perangkat itu sendiri yang menjadi pelanggar peraturan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus penjabat walikota agar tidak meninggalkan bom waktu bagi penjabat defenitif jika duduk kelak.

Masih segar dalam ingatan masyarakat kejadian kejadian yang memilukan hati masyarakat Siantar. Padahal sangat jelas diatur tugas, fungsi dan wewenang penjabat kepala daerah diatur dalam perundang undangan. Intinya adalah tugas fungsi dan wewenang pemko hadir ditengah tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, nyaman dan sejahtera.

Namun jika kita mundur kebelakang, maka kuasa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada penjabat walikota menjadi ANTITESIS dengan semangat dasar pembentukan perundang undangan.
Timbul pertanyaan, kok bisa ??? Para bapak filosofi terdahulu telah menjawabnya, bahwa "Peluang akan sebuah tirani, akibat mandulnya control dari pemberi mandat kuasa".

Apa buktinya ???? Mari kita bahas dan saling mengingatkan.
- Terampasnya hak-hak sebagian pedagang Deli yang tidak diperdulikan pemerintah daerah.
- Kenaikan retribusi kios PD.PHJ (setelah DPRD Siantar berkordinasi ke Mendagri, ternyata SK yang dikeluarkan penjabat walikota selaku pemilik BUMD, menyalahi aturan).
- kasus cacat hukum administrasi pemenang tender parkir tepi jalan penghasil PAD, yang tidak digubris penjabat walikota. Samapai DPRD Siantar melaksanakan sidang paripurna pembatalan tender dan sanksi jabatan ke kepala salah satu SKPD
- Tebang pilih dalam penegakan perda. Pro kepada pengusaha nakal dan menggusur warganya sendiri.
- Dan msih banyaknya kasus lain jika kita runut runut satu persatu.

Hakikat Pertangungjawaban Pemerintah Daerah
Pematangsiantar, 31 Agustus 2016.
Berdasarkan laporan hasil rapat gabungan komisi DPRD kota Siantar tentang perrtanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 diputuskan dalam rapat paripurna, yaitu merekomendasikan kepada gubernur Sumatera Utara agar menarik Penjabat walikota Siantar, Bapak Jumsadi Damanik ke Pemprovsu dan menggantinya dengan Penjabat yang lebih mampu memimpin kota Siantar.

Latar belakang dan dasar rekomendasi tersebut adalah pasal 1ayat (2) UU No 23 Tahun 2014.
Dikatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban memberikan LKPJ kepada DPRD. Dan lembaga legislatif daerah tersebuat akan memanggil perangkat daerah sebagai Pengguna Anggaran tentang kejelasan anggaran di setiap program kegiatannya. Maka hasil analisis DPRD dinyatakan dlm keputusan bersama untuk sebuah rekomendasi.

Filosofi logika berpikir berkata "Pengguna kekuasaan dan wewenang sangat potensial untuk disalahgunakan". Maka urusan penyelenggaraan pemerintah dibutuhkan sebuah tanggungjawab yang artinya membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa otonomi daerah yang seluas luasnya dalam kemandirian, namun pemerintah daerah tidak dapat membebaskan diri hasil akibat perbuatannya. Karena sanksi akan diikuti oleh sebuah tuntutan.

Secara trias politika, bahwa pemerintahan kota Siantar dan DPRD Siantar adalah mitra kerja dalam pelaku dan pengawal pembangunan kota. Kedua lembaga pemerintahan ini sejajar keberadaannya dalam hukum dan pemerintahan.

Keberadaan pemerintahah daerah adalah untuk melayani rakyat dan akan bertanggungjawab kepada rakyat. Masyarakat Siantar telah memberikan mandat ke DPRD sebagai perwakilan untuk menilai laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dan penilaian DPRD sudah diputuskan dalam sebuah rekomendasi, bahwa masyarakat Siantar secara tidak langsung tp melalui perwakilannya menolak keberadaan Bapak Jumsadi Damanik sebagai penjabat walikota kota Pematangsiantar.

Kepada gubernur Sumatera Utara dimintakan agar sensitif melihat situasi dan kondisi kota Siantar, dan berlakulah responsif (cepat tanggap) akan keputusan rekomendasi paripurna DPRD kota Pematangsiantar.

Juga kami mohonkan agar selalu mengevaluasi laporan kwartal pertanggungjawaban penjabat walikota selanjutnya demi pencapaian program pembangunan di kota Siantar tercinta.

Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri agar secepatnya menugaskan seorang Penjabat walikota Siantar yang memiliki integritas, kapabilitas dan yang berprogres akuntabilitas agar tidak terulang kesalahan kesalahan yang sama. Karena sejak tanggal 31 Agustus 2016, telah terjadi kekosongan kepala daerah di kota Pematangsiantar.

Pissss....
Untuk diskusi
- Jika rekomendasi DPRD tidak digubris gubernur dengan berbagai alasan, apa yang harus dilakukan DPRD Siantar...?
- Bagaimana respon masyarakat jika wakilnya di parlemen dicuekin penjabat walikota dan gubernur..!!
- Adakah hal ini menimbulkan potensi tidak kondusif di masyarakat bawah..??
- Seberapa besar kepentingan politik praktis dan politik pragmatis negatif terhadap keputusan paripurna DPRD..??


Oleh: Goklif Manurung
Sumber: Akun Facebook
loading...

No comments

Powered by Blogger.