Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

Ada-Ada Saja! Setelah Menggebu-gebu Serang Ketua KPK, Tiba-tiba Fahri Hamzah Meradang, Ada Apa?

WARTAGAS.COM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menunjukkan wajah yang drastis kontras dari sehari sebelumnya.

Ada-Ada Saja! Setelah Menggebu-gebu Serang Ketua KPK, Tiba-tiba Fahri Hamzah Meradang, Ada Apa?
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah - Foto: Tribunnews

Fahri sangat menggebu-gebu menceritakan ketidakberesan pengusutan kasus korupsi e-KTP kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan para pimpinan lembaga tinggi negara, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3/2017) siang.

Namun Rabu (15/3/2017), Fahri langsung meradang sesaat sebelum memasuki Ruang Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ada apa dengan politikus PKS ini?

Fahri meradang saat ditanya kelanjutan sosialisasi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Awalnya, awak media menanyakan kelanjutan sosialisasi revisi UU KPK yang dilakukan Badan Keahlian DPR. Ia menjawab dengan santai.

"Tanya Pak Jokowi ya, mau revisi apa enggak," kata Fahri sesaat sebelum memasuki Ruang Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Namun, saat ditanya lebih jauh soal kejelasan revisi UU KPK, suaranya meninggi.

"Tanya dulu. Kalau enggak, ya enggak, sudah, tutup dong. Tutup buku dong. Jangan dikembangkan dong. Kalau pemerintah enggak mau sudah dong. Tutup buku dong!" ujar Fahri dengan suara meninggi.

Ia mempertanyakan kejelasan sikap pemerintah yang dinilainya tidak konsisten terkait rencana revisi UU KPK.

Sebab, ia menilai, selalu tak ada kejelasan dari pemerintah setelah DPR tiga kali menggelar rapat konsultasi membahas revisi UU KPK.

"Ini kan pemerintahnya mau apa tidak. Sudah tiga kali rapat konsultasi, maju mundur, maju mundur. Enggak maunya kan pemerintah, di ujung, ya tutup. Keluarkan dari prolegnas (program legislasi nasional). Gitu dong," ucap Fahri.

"Jangan yang kena DPR terus. Tanya Istana. PDI-P partai penguasa, Jokowi itu PDI-P, tanya," lanjut Fahri dengan suara yang tinggi raut muka kesal.

Rencana revisi UU KPK kembali muncul. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui bahwa DPR tengah melakukan sosialisasi rencana revisi UU KPK atas permintaan pimpinan DPR.

Hal itu, kata dia, untuk menindaklanjuti kesepakatan Pemerintah dan DPR 2016 lalu bahwa perlu adanya sosialisasi untuk RUU KPK.

"Dulu rapat konsultasi pertengahan tahun lalu, Presiden sendiri yang menyarankan untuk adanya sosialisasi. Memang itu perlu ada masukan-masukan dari berbagai pihak," kata Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/3/2017).

Terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengingatkan, Presiden Joko Widodo pernah menolak wacana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Semua paham awal 2016 mengemuka revisi UU KPK yang dilakukan oleh sebagian anggota DPR. Waktu itu ya. Presiden waktu itu memutuskan untuk tidak melakukan itu," ujar Johan di Kompleks Istana Presiden, Rabu (15/3/2017).

Lantas, soal wacana revisi UU KPK yang kembali mengemuka saat ini, menurut Johan, Presiden belum mengambil sikap.

Sebab, DPR RI belum melakukan komunikasi secara resmi kepada pemerintah terkait wacana revisi UU KPK.

"Sampai hari ini belum ada pembicaraan secara resmi kepada pemerintah, kepada Presiden. Itu (revisi UU KPK) masih di tingkat wacana di DPR," ujar Johan.

Bahkan, meski Presiden Jokowi sempat beberapa kali bertemu dengan pimpinan DPR, Johan memastikan bahwa topik wacana merevisi UU KPK tidak menjadi pembahasan.

Lagipula, Johan menilai bahwa revisi UU KPK di DPR itu sendiri belum sampai pada titik terang. Sebab, masih pada tahapan sosialisasi ke masyarakat.

"Ini kan tidak bisa dikatakan ada revisi UU KPK. Orang masih diwacanakan oleh satu dua anggota DPR," ujar Johan.

Namun, Johan memastikan, Presiden Jokowi akan mengambil sikap jika DPR melakukan proses komunikasi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Jokowi tidak melanjutkan rencananya revisi UU 30/2002.

Ia berharap Jokowi melakukan hal yang sama pada 2016 lalu, saat menunda kelanjutan revisi dengan DPR.

"Ya, mudah-mudahan seperti tahun lalu lah," Kat Agus di Institut Perbanas, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Menurut Agus, dukungan pemerintah terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia cukup tinggi.

"Bapak Presiden kan selalu rasional," ucap Agus.

Pada 23 Maret mendatang, sosialisasi akan dilakukan di Universitas Gadjah Mada dan selanjutnya di Universitas Sumatera Utara.

Menurut Wakil DPR Fahri Hamzah, sosialisasi revisi UU 30/2002 diusulkan oleh Jokowi pada pertengahan tahun 2016 dalam rapat konsultasi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, saat ini fraksi di DPR sendiri masih pro dan kontra terkait revisi UU KPK. Pasal yang akan direvisi juga sama sekali belum dibahas.

Namun prinsipnya, revisi akan berkutat pada empat hal, yakni mengenai kewenangan KPK dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), badan pengawas KPK, penyadapan, dan penyidik independen.***








WG/Tribunnews
loading...

No comments

Powered by Blogger.