Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

Akhirnya Presiden Lantik Pengarah dan Ketua UKP PIP

WARTAGAS.COM - Terbitnya Perpres Nomor 54 tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), ditindaklanjuti dengan pelantikan Pengarah dan Kepala unit kerja ini oleh Presiden Joko Widodo. Direncanakan pelantikan akan dilakukan langsung oleh Presiden di Istana Negara pada pagi ini, Rabu (07/06/2017).

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan tentang kepastian pelantikan Kepala UKP PIP, di rumah dinas Ketua DPR RI, Senin 5/6/2017 - Foto: Sekretariat Negara / BatakToday.com

Sebelumnya, kepastian tentang pelantikan Kepala UKP PIP ini disebutkan Presiden Jokowi di depan para wartawan seusai acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR Setya Novanto, Senin (05/06/2017).

UKP PIP adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Presiden Jokowi akan melantik Pengarah yang terdiri dari unsur tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan TNI/POLRI, pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan akademisi. Sumber BatakToday menyebutkan, Pengarah yang akan dilantik adalah Megawati Sukarnoputri, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Mahfud MD, Buya Syafi’i Ma’arif, KH Ma’ruf Amin, Din Syamsudin, Pdt Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjend TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek.

Akan dilantik sebagai Kepala UKP PIP, seperti tersebar sebelumnya, adalah Yudi Latif Ph.D. Masa tugas Pengarah dan Kepala UKP PIP mengikuti masa bakti Presiden.

Sabar Mangadoe, salah satu inisiator Gerakan Kebajikan Pancasila, Selasa malam (06/06/2017) mengatakan pelantikan Pengarah dan Ketua UKP PIP ini, tak lama setelah terbitnya Perpres 54/2017, menunjukkan keseriusan Prsiden Jokowi akan pentingnya program pembinaan ideologi Pancasila untuk segera dilaksanakan.

“Tidak lama berselang setelah terbitnya Perpres tentang UKP PIP, Presiden Jokowi melantik Pengarah dan Kepalanya. Saya pikir ini menunjukkan tingkat keseriusan Presiden Jokowi akan pentingnya program pembinaan ideologi Pancasila untuk segera dimulai, segera dilaksanakan. Setelah pelantikan ini, Kepala UKP dengan arahan dari Pengarah, tentunya dapat langsung bekerja. Yang pertama tentu untuk pembentukan organisasi melalui rekrutmen para deputi dan profesional yang akan mendukung pelaksanaan tugas lembaga ini,” ujar Sabar Mangadoe, seperti yang dilansir oleh BatakToday.com.

Dikaitkan dengan kondisi kekinia dengan adanya gejala munculnya gerakan radikalisme dan anti pluralisme, Sabar Mangadoe mengatakan sangat penting untuk segera diatasi.

“Saya kira dengan bekerjanya UKP PIP, Presiden Jokowi akan sangat terbantu untuk mengatasi gejala yang ditimbulkan gerakan radikalisme dan anti pluralisme, yang tidak bisa dipungkiri sedang terjadi saat ini. UKP PIP dapat diibaratkan sebagai think-tank untuk mengatasi semua gejala itu. Hasil kerja dari lembaga baru ini memang akan lebih soft, karena menyangkut ideologi Bangsa. Namun demikian, dengan bersinergi bersama-sama dengan lembaga-lembaga lainnya, akan membuat pekerjaan TNI dan POLRI, beserta lembaga penegakan hukum, akan lebih mudah. Kita yakin, dengan memperkuat pemahaman dan implementasi dari ideologi Pancasila secara luas dalam masyarakat, faham-faham yang mengarah kepada radikalisme dan anti pluralisme dapat ditekan sedemikian rupa hingga ke tingkatan yang tidak mengganggu kepada pembangunan dan keutuhan Bangsa Indonesia. UKP PIP tentu tidak dapat dan tidak akan bekerja sendiri untuk itu, melainkan akhirnya bekerja secara terintegrasi dengan seluruh lembaga Pemerintah yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi,” tuturnya.

Suara dari Kota Pematangsiantar yang dikenal sebagai kota paling toleran di Indonesia, disampaikan oleh Syaiful Amin Lubis, salah satu mentor dari Gerakan Kebajikan Pancasila. Menurutnya, UKP PIP dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang toleransi di kota asalnya, Pematangsiantar.

“Pematangsiantar itu kota kecil, namun dapat dijadikan model dalam pembinaan ideologi Pancasila. Toh salah satu pekerjaan UKP PIP muaranya adalah tentang toleransi, sebagaimana roh dari Pancasila itu sendiri. Jangan lupa, kita ini adalah negara bangsa, yang didirikan dan dibangun melalui kesepakatan para pendiri negara ini, oleh founding father Indonesia. Saya katakan belajar dan membuat kota Siantar menjadi salah satu model, karena di sana tidak mungkin ada toleransi yang begitu berkualitas tanpa adanya kesepakatan-kesepakatan yang terbangun dalam masyarakatnya. Kelihatan seolah-olah toleransi itu terjadi dan berlangsung secara alamiah, sebenarnya tidak! Toleransi itu juga harus dibangun, tercipta oleh kesadaran, setidaknya di awal sejarah kota Siantar pada masa lalu. Di kemudian hari toleransi itu tetap dipelihara oleh masyarakatnya, jadi bukan ujuk-ujuk toleran. Perlu diteliti lebih lanjut, mengapa masyarakat Siantar sangat toleran. Saya yakin, dengan toleransi yang ada, langsung tidak langsung, radikalisme juga akan terkikis habis. Saya percaya, masyarakat yang hidup di alam yang toleran tidak akan menjadi tempat yang subur bagi tumbuh kembangnya radikalisme,” sebut Syaiful Amin menggambarkan.

Sementara itu, Charles Siahaan, salah satu inisiator Gerakan Daulat Desa, menekankan pentingnya UKP PIP untuk bersinergi dengan lembaga-lembaga yang bekerja dalam program-program pedesaan.

“Faktanya saat ini, jumlah penduduk di perkotaan memang lebih besar daripada di pedesaan. Namun kemiskinan, yang notabene ditengarai menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya radikalisme, paling banyak di desa. Perkembangan faham radikalisme di kota juga lebih mudah terdeteksi, dibandingkan di pedesaan. Pedesaan itu luasannya jauh lebih besar daripada perkotaan, akan sangat sulit menjangkau untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berupaya mengembangkan faham radikalisme. UKP PIP harus memberi porsi yang besar dalam tugasnya, untuk memperkuat ideologi Pancasila dalam masyarakat desa. UKP PIP harus bersinergi dengan lembaga-lembaga yang bekerja dalam program-program pedesaan,” sebutnya mengawali.

Menurutnya lagi, struktur masyarakat desa lebih homogen dan masih lebih memelihara budaya leluhurnya, sehingga relatif lebih mudah dibina untuk memperkuat ideologi Pancasila.

“Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, membangun toleransi yang menjadi benteng untuk menghadapi faham radikalisme, akan lebih mudah dari desa. Masyarakat desa umumnya lebih homogen, dan lebih memiliki pemikiran yang sederhana, serta masih lebih memelihara budaya leluhurnya. Pertama kita harus yakini, budaya para leluhur, suku apa pun kita, lebih mudah untuk berinteraksi antara satu dengan lainnya. Toleransi yang dibangun dalam masyarakat pedesaan otomatis mengurangi peluang tumbuhnya radikalisme. Pancasila bukan hanya tentang toleransi dan tentang pencegahan dan pemberantasan radikalisme. Tetapi UKP PIP harus memberikan sentuhan sampai kepada pembangunan desa, dalam memelihara dan melestarikan budaya yang ada dalam masyarakat di desa-desa. Hal ini dapat disandingkan bersama dengan program penguatan ideologi Pancasila. Sebagian besar dari bangsa ini masih memiliki ikatan batin dengan desanya, dengan masyarakat asalnya. Dengan memperkuat desa, dengan mendorong terciptanya desa-desa menjadi berdaulat, itu sama dengan memperkuat Negara!” ujarnya.(BatakToday)


LIHAT JUGA VIDEO DIBAWAH INI
Fenomena Balap Liar di Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar Sore Hari



loading...

No comments

Powered by Blogger.