Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

STTC Lagi! Kita Tunggu Gebrakan Hefriansyah & DPRD Kota Pematang Siantar

Ephorus GKPS, Pdt Rumanja Purba. (Kiru), PT. STTC (Kanan) - Foto: Facebook

Oleh: Rikanson J Purba

Hemat saya, Eforus GKPS, Pdt Martin Rumanja Purba, jika dimintai pendapatnya oleh wartawan Siantar24Jam soal STTC, sah-sah saja beliau kasih pendapat. Sebagai Pimpus GKPS yang pendeta sekaligus sosiolog, beliau tahu persis bahwa ada sesuatu yang mengganggu soal kondisi sosial & tata ruang kota Pematangsiantar sejalan dengan perkembangan kota ini.
.
Tahun 70-an, STTC sudah membangun industri rokok di Siantar. Ketika itu, permukiman & penduduknya tidak sebanyak sekarang di seputaran pabrik STTC di Jl. Pdt Justin Sihombing (BDB) itu.
.
Dengan melihat kondisi kekinian, keberadaan STTC yang semula tidak bermasalah, sekarang telah menjadi masalah. Masyarakat sekitar yang jumlahnya bertambah terua merasakan bahwa mereka terus-menerus terpapar polusi pabrik STTC (udara, bau, limbah, dll.). Mereka mulai gusar.  Herman Sipayung bersama 9 orang lainnya telah mengajukan keberatan resmi kepada unsur pemerintahan Kota Siantar soal keberadaan STTC di lokasi sekarang.
.
Pertanyaan adalah kita mau bela siapa? STTC atau masyarakat sekitar? Perusahaan atau masyarkat umum? Tapi, ada paling tidak 4 argumen utama yang harus dipegang: 1) Yg namanya industri, yah, harus di kawasan industrilah; 2) Kepentingan masyarakat umum (lebih luas) harus di atas kepentingan perusahaan atau kelompok yang lebih kecil; 3) Pemda harus bisa menciptakan & mengadministrasi keadilan sosial; dan 4) Untuk keadilan sosial dibutuhkan aturan & penegakannya.
.
Berita buruknya, RDTR Kota Siantar belum diperdakan, sehingga Pemko kesulitan menciptakan & mengadministras keadilan sosial itu. Jika pun ada, apakah Pemko punya political will & political action untuk mewujudkannya?
.
Memang benar, kita (bahkan STTC sendiri) harus membuat neraca mudarat-manfaat jika pabriknya harus pindah ke kawasan industri. Kawasan industrinya mana? Jikapun disebut-sebut Tanjung Pinggir eks PTPN III yang +/- 570 Hektare itu, apakah sudah resmi sebagai milik Pemko & dalam penguasaannya? Belum...!!!
.
Berita baiknya, Pemko Siantar punya kepala daerah baru, meskipun masih sebagai pelaksana tugas harian (Plh) & tak kunjung dilantik-lantik jadi walikota definitif. Ini saja soal pelik, karena mendiang Hulman Sitorus tak pernah dilantik sebagai Walikota Siantar untuk periode 2016-2021. Makanya, jika Plh Walikota Hefriansyah dilantik menjadi Walikota, dianya bukan dalam artian menggantikan walikota yang berhalangan tetap. Emang sudah ada walikota yang digantikannya?
.
Soal-soal seperti ini butuh kebijaksanaan (wisdom). Makanya tdk mudah jadi kepala daerah, bahkan sekadar jadi Plh Walikota sekalipun. Kalau mudah, kita yang di sini saja yang jadi walikota. Cuma saja, kepala daerah harus mendengar masukan/aspirasi rakyatnya.
.
Pertanyaan menyangkut itulah yang direspons oleh Eforus GKPS, Pdt Rumanja Purba. Jangan berpikir beliau menyarankan agar STTC pindah/dipindahkan seolah-olah hanya mewakili warga GKPS yang ada di Ksatria, Diateitupa, atau Siantar Timur semata, melainkan beliau melihatnya dari sisi kemasyaratan secara lebih luas. Kalau pemimpin gereja Katolik, HKBP, GKPI, ulama, dll. belum bersuara, yah..., mungkin karena belum ditanya atau belum menyampaikan aspirasinya.
.
Sreenshot Berita Siantar24jam.com

Jadi, apa salah Eforus GKPS, sehingga beliau harus bertanggung jawab atas mantan karyawan STTC yang bisa saja menganggur karena relokasi itu??? Ada-tidaknya pengangguran akibat kepindahan STTC kelak, bagaimana soal sumber PAD Siantar, dll., itu jadi urusan eksekutif & legislatiflah. Istilahnya: selesaikan perda RDTR, ambil langkah-langkah pemindahan pabrik itu, bicarakan & putuskan soal lahan (KIS), insentif/kemudahan-kemudahan buat industri, soal-soal tenaga kerja, dll. Itu tugas pemerintah. Masa kita tanya STTC? Masa Pemko "kalah" sama STTC?
.
Kita 'kan gaji kepala daerah untuk mengatur kita semua (termsk industri) agar tercipta keadilan sosial? Tejadi pertumbuhan ekonomi, masyarakat semakin cerdas & sejahtera, serta tercipta perdamaian abadi. Makanya, agak sulit jika kita kemarin memilih walikota/wakil walikota hanya karena uang Rp 100 ribu. Jangan lagi deh...!
.
Kita tunggu gebrakan Hefriansyah & DPRD Kota Pematang Siantar.***



LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Keberadaan PT STTC Berdampak Positif Pada Pertumbuhan Ekonomi Bagi Warga Sekitar



loading...

No comments

Powered by Blogger.