Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

Begini Skema Perlindungan Jaminan Sosial untuk TKI

WARTAGAS.COM - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah salah satu pekerjaan yang memberikan devisa besar untuk Republik Indonesia. Karena itu, TKI harus diberikan perlindungan jaminan sosial sebagai salah satu cara proteksi diri dari risiko-risiko kerja yang akan didapatkannya.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto - Foto: detikcom

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan perlindungan TKI ini dan menyatakan kesiapan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan perlindungan TKI.

"Skema perlindungan TKI ini sudah dimulai sejak sebelum TKI ditempatkan, saat penempatan, hingga TKI kembali ke Indonesia. Dan iuran sebesar Rp 370 ribu, Calon TKI/ TKI sudah mendapat perlindungan dalam 2 program, yaitu jaminan keselamatan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," jelas Agus di Pendopo Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (30/7/2017), seperti dilansir oleh detikcom.

Manfaat lain dari keikutsertaan dalam program ini adalah mengenai manfaat beasiswa atau pelatihan kerja yang didapatkan oleh anak dari Calon TKI atau TKI yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja.

"Anak dari peserta yang meninggal dunia juga diberikan beasiswa sampai lulus sarjana atau diberikan pelatihan kerja. Ini merupakan manfaat dari program JKK, selain juga untuk ahli warisnya berhak mendapatkan Rp 85 juta", ungkap Agus.

Selain manfaat yang disebutkan, perlindungan lainnya saat penempatan kerja di Luar Negeri seperti meninggal dunia, baik meninggal biasa ataupun karena tindak kekerasan fisik, pemerkosaan atau pelecehan seksual, cacat total tetap, cacat anatomis maupun cacat kurang fungsi juga masuk dalam perlindungan JKK.

"Kami juga memberikan perlindungan atas risiko hilang akal budi yang dikategorikan sebagai kasus kecelakaan kerja jika terjadi saat TKI bekerja di Luar Negeri. Selama TKI bekerja di Luar Negeri, perlindungan atas risiko JKK ini diberikan selama 24 jam 7 hari seminggu", tambah Agus.

Dirinya berharap semua pihak dapat mendukung implementasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi TKI, karena sebagai pahlawan devisa, Negara harus terlibat untuk menjamin kesejahteraan para TKI dan anggota keluarganya.

Kegiatan Launching Transformasi Perlindungan Jaminan Sosial TKI di Tulungagung ini diresmikan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan para undangan lainnya dari Kementerian/ Lembaga terkait dengan Perlindungan TKI. (detikcom)


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI


loading...

No comments

Powered by Blogger.