Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

HOT NEWS! Pemerintah Resmi Cabut SK Badan Hukum HTI

WARTAGAS.COM - Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham) akhirnya mencabut status badan hukum yang dimiliki organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

HOT NEWS! Pemerintah Resmi Cabut SK Badan Hukum HTI
Ilustrasi HTI. - Foto: Reuters/CNNIndonesia

Pencabutan status hukum atas HTI itu diumumkan dalam jumpa pers di kantor Kemkumham, Jakarta, Rabu (18/7).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemkumham, Freddy Harris menyatakan itu adalah tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Secara administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum,” ujar Freddy di Kemkumham, Jakarta, Rabu, (19/7)

Adapun sebaliknya, sambung Freddy, perkumpulan/ormas yang tidak memenuhi syarat administrasi maka pihak Kemkumham tidak akan memberikan SK pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ormas tersebut.

Freddy menjelaskan khusus untuk HTI, walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka ha-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” ujar Freddy.

Freddy menegaskan Kemenkumham melalui Dirjen AHU sebagai penerbit SK perkumpulan/ormas di Indonesia berwenang untuk mencabut SK Badan Hukum HTI.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik (melalui website ahu.go.id-red).

Lebih lanjut, kini dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No 2 Tahun 2017 Pasal 80A. Menurutnya jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilahkan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Silahkan mengambil jalur hukum,” tegas Freddy singkat.

LIHAT JUGA VIDEO MENARIK DI BAWAH INI




Sumber: CNN Indonesia
loading...

No comments

Powered by Blogger.