Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

PDIP Bela Jokowi yang Dikritik Bak Macan Ompong

WARTAGAS.COM - Pansus Hak Angket KPK di DPR diisi oleh partai-partai pendukung pemerintah. LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) lalu menyebut Presiden Jokowi bak macan ompong karena seolah membiarkan parpol-parpol pendukungnya menggulirkan Pansus Angket KPK.

Presiden Jokowi Widodo bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri
Presiden Jokowi Widodo bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri - Foto: Jawapos.com

PDIP, sebagai parpol tempat Jokowi bernaung, tidak mempersoalkan tudingan tersebut. PDIP justru memamerkan kinerja parpol pendukung pemerintah soal Perppu Nomor 1/2017 tentang keterbukaan informasi pajak.

"Kalau kami ikuti pengamat, silang sengkarut pengamat, kita stres. Biarkan saja, kan yang penting efektif. Perppu berjalan lancar, Perppu 1/2017 juga berjalan lancar," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Rabu (26/7/2017).

Soal Pansus Hak Angket KPK, PDIP menilai keluarnya Gerindra dari Pansus karena ada kompromi dalam UU Pemilu. Begitu presidential threshold tidak di angka nol persen, Gerindra keluar.

"Gerindra menjadikan keanggotannya dalam Pansus sebagai alat tawar-menawar. Begitu ia meminta PT tidak nol, dia keluar," ucap Wakil Ketua F-PDIP ini.

PDIP sampai saat ini tidak ingin mengikuti langkah Gerindra keluar dari Pansus Angket KPK. Mengenai Jokowi yang dinilai tak bisa mengendalikan koalisinya di DPR, PDIP punya pendapat lain.

"Tidak, karena Pak Jokowi mengatakan itu kasih wilayah DPR. Itu kan wilayah legislatif, hak angket wilayah DPR. Kayak dulu, apa Pak SBY minta tarik partainya dari Pansus Century? Demokrasi bisa kerja dengan baik kalau tiap lembaga menghormati peran masing-masing," tuturnya.

Jokowi Dikritik Bak Macan Ompong, Ini Tanggapan Istana
Pansus Hak Angket KPK di DPR diisi oleh partai-partai pendukung pemerintah. LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) lalu menyebut Presiden Jokowi bak macan ompong karena bergeming terhadap Pansus KPK.

"Sekali lagi, kan sikap pemerintah dari awal berkali-kali mau ada revisi UU KPK dan sebagainya, kan Presiden tak pernah menyetujui, kan?" ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017).

Memang sebelumnya DPR pernah berniat merevisi UU KPK. Setelah ada rapat koordinasi dengan Presiden Jokowi, niat merevisi UU KPK itu diurungkan.

"Jadi Pak Presiden, bagaimana dengan sedemikian rupa, mencoba menjaga KPK tetap kuat. Kalau Pansus bukan wilayah pemerintah," ujar Teten.

DPR memang memiliki hak angket yang tertuang dalam UUD 1945. Presiden selaku eksekutif berada di jalur yang berbeda.

"Intinya Pansus kalau menyeret pemerintah untuk ikut lemahkan KPK, nggak akanlah," kata Teten.

LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI




Sumber: detikcom
loading...

No comments

Powered by Blogger.