Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

Spanduk Provokasi Terbentang di Balai Kota sebelum Anies Ngomong Pribumi yang Bikin Heboh

WARTAGAS.COM - Pidato pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah pelantikannya memicu percakapan di media sosial terkait keputusannya untuk menggunakan kata 'pribumi'.

Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno memberikan sambutan usai melakukan serah terima jabatan (sertijab) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/10/2017). Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. - Foto: Kompas.com / Tribunnews

Sebagian pengguna media sosial merasa tidak terkejut ketika kata tersebut muncul setelah rangkaian kampanye pilkada DKI Jakarta yang penuh dengan politik identitas.

Di Spredfast, penggunaan kata 'pribumi' tercatat mulai muncul pada Senin (16/10), sekitar pukul 18.00 WIB menjelang berlangsungnya acara pesta rakyat setelah pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Istana Negara.

Satu cuitan pertama yang muncul adalah foto kemunculan spanduk bertuliskan 'Pribumi Muslim' yang diduga dibentangkan di depan Balai Kota pada hari pelantikan pasangan gubernur-wakil gubernur tersebut.


Selanjutnya, penggunaan kata 'pribumi' muncul dalam sekitar 77.500 cuitan dalam kurang dari 24 jam atau meningkat lebih dari 26.894%.

Tren penggunaan kata 'pribumi' di Twitter/SPREDFAST.

Dalam pidatonya itu, Gubernur Anies mengatakan bahwa, "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telor, ayam singerimi. Itik yang bertelor, ayam yang mengerami."

Anies mengawali penggunaan kata pribumi tersebut dari konteks kolonialisme, bahwa Jakarta merupakan satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat selama ratusan tahun.

"Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari hari. Karena itu bila kita merdeka maka janji janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta," kata Anies dalam pidatonya.


Pada Selasa (17/10), setelah penggunaan kata 'pribumi' menjadi perdebatan ramai, Anies menjelaskan bahwa dalam pidatonya itu, istilah tersebut digunakan untuk era kolonialisme.

"Karena di situ saya juga menulisnya era penjajahan dulu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

"Kalau kota lain itu tidak melihat Belanda secara dekat. Yang melihat Belanda jarak dekat siapa? Orang Jakarta. Coba kita di pelosok Indonesia, tahu ada Belanda. Tapi nggak lihat di depan mata. Yang lihat di depan mata itu kita di kota Jakarta ini," tutur Anies. "Pokoknya itu digunakan untuk menjelaskan era kolonial Belanda."
Namun konteks kolonialisme yang digunakan oleh Anies itu tampaknya ditanggapi berbeda oleh sebagian pengguna media sosial.

Sebagian tetap merasa bahwa penggunaan kata tersebut adalah salah satu contoh penggunaan 'dog-whistle politics', ketika sebuah pesan politik menggunakan bahasa berkode yang tampaknya berarti satu hal bagi satu kelompok masyarakat, namun memiliki makna berbeda dan lebih spesifik pada kelompok tertentu, seperti yang disoroti oleh komedian Ernest Prakasa.









Salah satu cuitan yang paling banyak disebarkan terkait penggunaan kata 'pribumi' adalah dari pengguna Muannas Alaidid yang menyebut dirinya 'advokat Indonesia konsultan & spesialisasi ITE' di bio akun media sosialnya.

Muannas mengatakan bahwa, "UU No.40 Th.2008 Ttg penghapusan diskriminasi ras & etnis telah meniadakan istilah pribumi/cina yg ada WNI."






Sementara beberapa pengguna lain mempertanyakan kenapa penggunaan kata 'pribumi' oleh Presiden Joko Widodo tidak mendapat kritikan serupa, sambil menyertakan beberapa screenshot judul-judul berita yang menggunakan kata 'pribumi'


Salah satu berita yang paling banyak diambil gambarnya adalah berita dari CNN Indonesia dari 22 Juni 2016 berjudul 'Jokowi Minta Utamakan Pengusaha Lokal di Proyek 35 Ribu MW' yang asalnya sempat berjudul "Jokowi Minta ESDM Prioritaskan Pribumi di Proyek 35 Ribu MW" dan kemudian diubah pada 17 Oktober 2017, karena " tidak sesuai dengan isi berita yang tidak memuat pernyataan dengan menggunakan istilah "pribumi"."

Jokowi menyalami Anies usai pengambilan sumpah

LBH Jakarta sendiri sudah mengecam penggunaan istilah "pribumi" dalam pidato pertama Anies karena dinilai "bertentangan dengan ketentuan hukum dan menyulut sentimen primordial antar kelompok."

"Pemilihan penggunaan istilah "pribumi" dalam pidato resmi pejabat negara kontraproduktif dengan upaya mendorong semangat toleransi dan keberagaman. Sayangnya, banyak pejabat negara, termasuk Anies Baswedan, masih kerap menggunakan istilah tersebut dalam memberikan pidato atau pernyataan publik melalui media massa," menurut pernyataan yang mereka keluarkan.

Mereka juga meminta Anies mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf kepada publik.

Meski begitu, seperti halnya apapun di media sosial, selalu ada yang menanggapi suatu percakapan dengan humor, seperti pengguna media sosial ini misalnya, yang lebih terganggu dengan sosok di latar pidato.


Pada Maret 2017 lalu, polisi menyatakan akan menyelidiki siapa yang menyebarkan stiker 'pribumi' yang fotonya banyak muncul di media sosial.

Kabidhumas Polda Metro Jaya, Raden Prabowo Argo Yuwono, saat itu mengatakan gambar stiker 'pribumi' yang beredar adalah hoax namun menambahkan tetap akan menyelidiki siapa di belakang penyebaran stiker tersebut.

Artikel ini sudah tayang di bbc indonesia berjudul: Mengapa istilah 'pribumi' dalam pidato Anies Baswedan memicu kontroversi?

INPRES NOMOR 26 TAHUN 1998: HENTIKAN PENGGUNAAN ISTILAH PRIBUMI DAN NON PRIBUMI

Menghadapi situasi chaos dan permusuhan tahun 1998, Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan Dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Berikut Ini Isi Lengkap Inpres Nomor 26 Tahun 1998:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk lebih meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia, serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dipandang perlu memberi arahan bagi upaya pelaksanaannya.

Mengingat:
Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:
1. Para Menteri;
2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk:

PERTAMA:
Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan Non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

KEDUA:
Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, dan meniadakan pembedaan dalam segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada warga negara Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut.

KETIGA:
Meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk antara lain dalam pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan dan hak-hak pekerja lainnya, sesuai dengan Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT:
Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melakukan pembinaan dalam sektor dan wilayah masing-masing terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini dikalangan dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan atas dasar perizinan yang diberikan atas dasar kewenangan yang dimilikinya.

KELIMA:
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasi pelaksanaan instruksi ini di kalangan para Menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang disebut dalam Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 16 September 1998
Presiden Republik Indonesia,
Ttd
Bacharuddin Jusuf Habibie


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI




Laporan: Tim
Sumber: Tribun Medan
loading...

No comments

Powered by Blogger.