Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

Ternyata, Ada UU dan Inpres yang Larang Penggunaan Kata "Pribumi"

WARTAGAS.COM - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengingatkan, ada Undang-undang dan Instruksi Presiden yang melarang penggunaan kata " pribumi" dan "keturunan".

Ternyata, Ada UU dan Inpres yang Larang Penggunaan Kata "Pribumi"
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (22/8/2017). - Foto: Kompas.com

Sumarsono mengatakan, aturan itu untuk semua warga dan pejabat negara.

"Semua pejabat negara dan kita warga bangsa, hindari pakai istilah pribumi, itu UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis," ujar Sumarsono ketika dihubungi, Selasa (17/10/2017).

Selain UU tersebut, hal ini juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam Ingub tersebut, penggunaan istilah pribumi dihentikan dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

BACA JUGA: Anies: Dulu Pribumi Ditindas, Saatnya Kita Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Sumarsono mengatakan penggunaan kata pribumi dan non-pribumi diganti dengan kata Warga Negara Indonesia.

"Lebih tepat sebut WNI," kata Sumarsono.

BACA JUGA: Pidato Anies Dinilai Kurang Tepat


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Laporan: Tim
Sumber: Kompas.com
loading...

No comments

Powered by Blogger.