Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

Buat Malu ! 2 Tahun Berturut-turut Kinerja Pemkab Simalungun Peringkat 337, di Bawah Kabupaten Asmat Papua

WARTAGAS.COM - Walau Bupati Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih kerap turun ke lapangan menemui masyarakat, namun kinerja pemerintahan yang dipimpinnya tidak berbanding lurus. Buktinya, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-35 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2014 menempatkan Kabupaten Simalungun pada peringkat 337 dari 395 Kabupaten se Indonesia.

Buat Malu ! 2 Tahun Berturut-turut Kinerja Pemkab Simalungun Peringkat 337, di Bawah Kabupaten Asmat Papua
Bupati Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih - Foto: Ist

Selanjutnya pada Tahun 2015, Pemkab Simalungun kembali mendapat peringkat 337 dari 384. Itu dibuktikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015

Kordinator Simalungun Goverment Watch, Erick. H Purba mengatakan, dari 33 kab/kota se Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Simalungun justru di bawah peringkat Labura, Tapsel,Tobasa, Kabupaten Tapteng, Padang Lawas, Karo, Labusel, Taput, Dairi dan Samosir. “Ini masih untuk peringkat dan status kinerja 2014,” ujarnya, Sabtu (4/11/2017)

Dari 395 kabupaten yang membuat laporan, Pemkab Simalungun malah di bawah peringkat Kabupaten Asmat Provinsi Papu untuk tahun 2014 dan 2015.

Menurut Erick, salah satu variabel utama menilai keberhasilan seorang kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dapat dilihat dari kinerjanya. Selain masyarakat yang menilai, Pemerintah Pusat (PP) juga punya wewenang dan berkapasitas melakukan penilaian itu yang tentunya sudah melibatkan sejumlah kementerian dan mengikutsertakan para ahli.

Untuk itu Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang selanjutnya dilakukan evaluasi setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam laman Kemendagri.go.id dituliskan, salah satu strategi utama yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi secara teratur dan komprehensif, guna mengukur kemajuan dan tingkat keberhasilan Pemda dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bupati Simalungun Jopinus Ramli (JR) SaragihDijelaskannya, LPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2008.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Adapun tujuan Evaluasi, untuk menilai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonominya antara satu daerah dengan daerah lainnya secara regional dan nasional, untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan otonominya, sebagai bahan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Membandingkan Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Simalungun

Michael Haratua Rajagukguk kepada Gorganews.com belum lama ini mengaku tercengang ketika mengunjungi Distrik Agats-Asmat saat menjalani Program SM-3T (Sarjana Mendidik di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdalam) Kemenristek-Dikti pada 2015.

Dijelaskan Michael, banyak anak-anak bermain lumpur dan mengais sampah untuk mencari makan. Untuk mengetahu lebih dalam, dia pun menelusuri sejumlah desa hingga sampai ke kampung Simsagar. Di sana ia menemukan banyak anak usia 3-16 tahun yang putus sekolah atau tidak sekolah, hidup tidak sehat, dan kurang gizi.

Sakin prihatinnya, pemuda 25 tahun yang merupakan warga Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar ini mendirikan Rumah Belajar Kampung Cahaya di Asmat, Papua.

Di rumah belajar ini, anak-anak Asmat belajar secara gratis. Tidak mudah mengajak mereka datang ke Rumah Belajar. Istilah mereka, bagaimana belajar kalau dapur belum mengepul.

Dijelaskannya, banyak di antara anak-anak tersebut harus membantu orang tuanya mencari makanan. Mereka biasa pergi ke hutan dan ke laut dalam waktu lama, sehingga tidak bisa ke sekolah. Namun, perlahan Michael bisa menarik anak-anak itu ke Rumah Belajar.

Pada bagian lain tentang Kabupaten Asmat dapat juga diketahui. Seperti dilansir okezone.com.

MENDENGAR nama Suku Asmat di Papua Barat pasti membuat Anda takut, karena suku ini terkenal sebagai suku kanibal di Indonesia.

Ya, Suku Asmat dulunya terkenal sebagai suku yang memenggal kepala orang sebagai salah satu ritual adat mereka. Ditambah, mereka merupakan suku kanibal yang menjadi kolaborasi menyeramkam kala penjajahan Belanda.

Ritual ini diyakini oleh mereka karena kematian terjadi melalui sihir dan pembunuhan. Mereka membunuh musuh dengan begitu jiwa saat sudah mati bisa meninggalkan pulau dan dengan kematian hidup bisa dimulai kembali.

Selama proses upacara, anak laki-laki dari Suku Asmat, memegang penggalan kepala yang ditaruh di selangkangan dengan memasukan tenggorakan dimasukan ke penis. Setelah itu, laki-laki sudah siap menjadi seorang pria dewasa.

Semua kerajinan tangan di Asmat berasal dari kematian untuk mengungatkan mengenai perjanjian untuk membunuh. Setiap objek, setiap drum, gayung, mangkok, bambu semua yang dibuat Asmat dinamakan unyuk orang yang baru saja meninggal, untuk membiarkan jiwa tinggal di desa hingga balas dendam sudah tuntas.

Tetapi sebagaimana dikutip dari Cultural Survivor, kala pemerintahan Indonesia tengah gencar merebutkan kekuasaan di Irian Jaya, mereka menghancurkan rumah dan hasil peninggalam suku Asmat.

Secara official, guru yang ada di sana mengenalkan Suku Asmat sebagai bintang daripada mengajafkan mereka untuk menjadi manusia. Semua budaya suku Asmat yang dulu sudah digantikan dengan pendatang baru dan kerajinan tangan mereka menjadi sumber budaya yang indah kini.

Bahkan, Kabupaten Asmat salah satu daerah tertingal di Provinsi Papua. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019.

Di Kabupaten Simalungun, tak ada anak-anak mengais sampah untuk mencari makanan kecuali tak waras. Bicara potensi daerah, tak kalah wah dengan daerah lainnya yang unggul di bidang pertanian dan pariwisata. Sedangkan soal pemerintahan, daerah ini cukup unik. Sakin uniknya, kebijakan Bupati kerap berubah-ubah dan acapkali mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Laporan: Tim
Sumber: gorganews.com
loading...

No comments

Powered by Blogger.