Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

Dipanggil KPK, Istri Setya Novanto Juga Beralasan Sakit

WARTAGAS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap istri Setya Novanto, Deisti Astiani Tagor.

Setya Novanto didampingi istrinya Deisti Astriani Tagor
Setya Novanto didampingi istrinya Deisti Astriani Tagor mendaftar sebagai Bakal Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2016-2019 di DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta, Rabu (4/5/2016). - Foto: dok. Viva.co.id

Pada pemanggilan pertama, Deisti tidak hadir dan mengirimkan surat keterangan sakit.

"Kami ingatkan agar yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan hadir memenuhi panggilan penyidik," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Selasa (14/11/2017).

Deisti sebenarnya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada Jumat (10/11/2017) lalu.

Ia akan diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Utama PT Quadra Solutions, Anang Sugiana Sudihardjo.

Namun, Deisti tidak hadir memenuhi pemanggilan penyidik. Dalam surat keterangan dokter, Deisti memerlukan waktu istirahat selama satu pekan.

Menurut Febri, sesuai jadwal yang diberikan penyidik, Deisti akan diperiksa pada Senin pekan depan.

Deisti akan diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana.

Berdasarkan bukti yang dimiliki KPK, PT Mondialindo adalah pemilik saham terbesar PT Murakabi Sejahtera, salah satu peserta lelang proyek e-KTP.

Bahkan, kedua perusahaan tersebut memiliki alamat kantor yang sama, yakni di Lantai 27 Gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta.

Adapun, kantor tersebut dimiliki oleh Setya Novanto sejak tahun 1997 hingga 2014.

Tidak cuma Deisti, dua anak dan keponakan Novanto juga tercatat pernah memiliki saham, baik di PT Mondialindo maupun PT Murakabi Sejahtera.


Tolak Diperiksa, Ini Isi Surat Setya Novanto kepada KPK

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengirimkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (13/11/2017). Surat itu berisi penjelasan bahwa Novanto menolak untuk diperiksa KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, surat itu ditandatangani langsung oleh Novanto sebagai Ketua DPR. Ada tujuh poin pokok pada surat yang dikirimkan Novanto. Berikut tujuh poin tersebut:

1. Surat panggilan dari KPK telah diterima pada hari Rabu, 8 November 2017, untuk menghadap penyidik KPK sebagai saksi dalam penyidikan perkara TPK Pengadaan KTP Elektronik yg diduga dilakukan oleh ASS

2. Surat panggilan tersebut secara jelas dan tegas disebutkan memanggil Setya Novanto, pekerjaan: Ketua DPR-RI dengan alamat kantor Gedung DPR-RI dan rumah di Jl. Wijaya dst...

3. Disebutkan sejumlah aturan mengenai hak imunitas anggota dewan, diantaranya Pasal 20A huruf (3) UUD 1945, Pasal 80 huruf (h) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

4. Disebutkan aturan bahwa penyidik yang memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan pasal 224 ayat (5) dan pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang sudah diuji materi MK. Disebutkan juga Putusan MK RI No. 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2017.

5. Dijelaskan bahwa Novanto baru akan memenuhi panggilan setelah KPK mengantongi surat persetujuan dari Presiden RI sebagaimana putusan MK.

6. Dijelaskan juga bahwa selain belum ada persetujuan tertulis dari Presiden RI, pada hari ini juga Novanto telah lebih dahulu menerima undangan HUT Golkar ke-53 Tingkat Provinsi NTT.

7. Disebutkan bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, maka surat panggilan sebagai saksi tidak dapat dipenuhi.



LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI




Lporan: tim
Sumber: Kompas.com
loading...

No comments

Powered by Blogger.