Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

Inilah 5 Fakta Terbaru Upaya Pemerintah Jokowi Hadirkan Mobil Listrik di Tanah Air

WARTAGAS.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan mempersiapkan regulasi mengenai kendaraan listrik di Tanah Air. Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi M Nasir menargetkan mobil listrik nasional bisa diproduksi mulai tahun 2020.

Presiden Jokowi di HUT NasDem. -Foto: Biro Pers/Rusman

"Ke depan itu mau tidak mau memang mobil listrik harus kita hitung, harus kita lihat. Karena semua akan mengarah ke sana. Oleh sebab itu, negara harus siap-siap, (siapkan) regulasi," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menuturkan Indonesia harus mengikuti perubahan-perubahan global. Tidak hanya perubahan global kendaraan, namun juga perubahan yang berkaitan dengan iklim dan lingkungan.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mendorong Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) agar serius untuk mengembangkan proyek mobil listrik. Dia ingin Indonesia bisa menjadi negara produsen mobil ramah lingkungan ini.

Dia menilai, selama ini BPPT baru sebatas membuat purwarupa atau prototype. Karenanya, dia berharap Indonesia bisa segera melakukan produksi mobil listrik secara besar-besaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan akan ada peraturan presiden (perpres) mengenai pengembangan mobil listrik di Indonesia. Mobil listrik menjadi salah satu upaya pemerintah mengurangi emisi karbon, serta mencapai target bauran energi baru dan terbarukan 23 persen.

"Mungkin 'pakai' perpres. Saya kira, melalui perpres. Sudah ada instruksi tertulis dari Presiden (Joko Widodo) bahwa pemerintah akan mendukung pengembangan mobil listrik," kata Menteri Jonan.

Melansir dari merdeka.com akan merangkum fakta terbaru perkembangan pembangunan mobil listrik di Tanah Air. Selamat membaca.

Menko Luhut akan gandeng Korsel kembangkan baterai mobil
Luhut Panjaitan.

1. Menko Luhut akan gandeng Korsel kembangkan baterai mobil

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ingin menggandeng Korea Selatan untuk memproduksi baterai lithium mobil listrik. Luhut mengatakan, hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Taiyoung Cho di Kantornya.

"Dengan Korea tadi kami bicara mengenai baterai lithium untuk mobil listrik. Karena mereka leading (terdepan) soal baterai," katanya.

Pemerintah Indonesia ingin menggalang kerja sama dengan negeri ginseng yang punya kemampuan memproduksi baterai lithium. Menurut dia, Indonesia memiliki pasokan material baterai lithium yang melimpah tetapi hingga saat ini masih melakukan impor produk tersebut.

"Kita mau buat kerja sama karena di Indonesia material banyak, kenapa mesti impor," katanya.

Menko Luhut mengatakan dengan kerja sama tersebut, nantinya anak-anak muda Indonesia dari kampus-kampus teknologi akan diajak terlibat dalam penelitian mengenai produksi baterai lithium. "Nanti mereka kita kaitkan untuk penelitian di Korea, atau mereka datang ke sini," katanya.


Kajian insentif ditarget rampung akhir tahun
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di GIIAS 2017.

2. Kajian insentif ditarget rampung akhir tahun

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menyatakan insentif fiskal penting agar produsen otomotif nasional mempercepat pengembangan dan komersialisasi kendaraan listrik. Tanpa insentif, harga mobil listrik bisa 30 persen lebih mahal.

"Sekarang para manufaktur sudah punya teknologinya, tinggal diberi insentif. Kalau tanpa insentif, harga mobil listrik bisa lebih mahal 30 persen dari pada mobil biasa, karena menggunakan dua engine," kata Menteri Airlangga.

Menteri Airlangga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pemberian fasilitas insentif itu. "Kami berharap bisa segera diselesaikan hingga akhir tahun ini," ujar dia.

Insentif ini dapat diberikan secara bertahap disesuaikan dengan komitmen pendalaman manufaktur yang telah diterapkan pada beberapa sektor industri. "Misalnya, insentif diberikan karena membangun pusat penelitian dan pengembangan untuk komponen motor listrik, baterai, dan power control unit, serta peningkatan penggunaan komponen lokal," sebut Menteri Airlangga.

Oleh karena itu, Kemenperin mendorong agar produsen otomotif di Indonesia aktif melakukan riset dalam pengembangan energi alternatif bagi kendaraan. Misalnya, pemanfaatan pada minyak kelapa sawit dan rumput laut.

"Penggunaan bahan bakar biofuel itu menjadi salah satu riset yang harus dilakukan. Apalagi, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia," imbuhnya.


Pemerintah bentuk tim khusus pengembang baterai
Luhut Panjaitan.

3. Pemerintah bentuk tim khusus pengembang baterai

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk mengembangkan teknologi baterai untuk mobil listrik. Tujuannya, agar ketika Indonesia memproduksi mobil listrik, tak ada komponen lain yang diimpor.

Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), pihaknya tengah mengumpulkan anak-anak terbaik untuk mengembangkan teknologi baterai mobil listrik.

"Kita juga sekarang sedang mengembangkan studi berkaitan dengan kepentingan kami mengembangkan baterai mobil listrik, dengan mengumpulkan anak pintar Indonesia," kata Menko Luhut di Kantornya.

Nantinya, dia akan meminta periset dari Korea Selatan dan China untuk membantu mengembangkan kemampuan anak-anak pilihan tersebut. Selain itu, dia juga telah bekerjasama dengan Tesla Inc, perusahaan otomotif yang khusus mengembangkan mobil elektrik.

"Tesla ini dari MIT (Massachusetts Institute of Technology). Nanti pembimbingnya juga dari Tesla," imbuhnya.

Dengan adanya tim khusus ini, dia berharap Indonesia tidak hanya menjadi konsumen dari negara yang memiliki teknologi lebih tinggi. Sebab, jika teknologi baterai mobil listrik tidak segera dipikirkan, maka dikhawatirkan industrinya akan direbut oleh China.

"Jangan sampai kita hanya jadi market high technology dari luar, jangan sampai untuk baterai saja kita impor," tegas Menko Luhut.


Presiden Jokowi setuju 20 persen kendaraan RI berbasis listrik di 2025
Menperin Airlangga Hartarto.

4. Presiden Jokowi setuju 20 persen kendaraan RI berbasis listrik di 2025

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan mobil listrik ke Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. "Saya juga melaporkan peta jalan mobil listrik. Pada prinsipnya beliau menanyakan mengenai waktu-waktunya, time frame dari mobil listrik," kata Menteri Airlangga usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurut Menteri Airlangga, di dunia ini ada beberapa mazhab mobil listrik, yakni melarang total dan ada juga yang melakukan minimal kendaraan mobil listrik. "Kami bahas dengan Bapak Presiden dan beliau setuju untuk dilakukan semacam pembatasan pada waktu tertentu. Salah satu yang kita setujui adalah beliau menyetujui tahun 2025 itu 20 persen itu sudah diproduksi dari mobil berbasis 'electric vehicles'," katanya.

Menperin mengatakan saat ini sudah banyak pabrikan yang ada di Indonesia sudah memamerkan purna rupanya (prototype) dan selanjutnya akan dilakukan uji coba. "Pengujian itu kan terhadap dua tipe, motor listrik itu kan ada dua, satu yang 'plug-in hybrid', jadi dia memang harus dicolokin ke listrik, ada juga yang mempunyai engine bukan hybrid, engine hanya untuk meng-charge. Jadi 'self charging electric vehicle'," kata menperin.


2040, Pemerintah berencana larang penjualan mobil BBM
Ignasius Jonan.

5. 2040, Pemerintah berencana larang penjualan mobil BBM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengusulkan kepada Presiden untuk menerapkan kebijakan larangan penjualan kendaraan mesin diesel dan bensin pada tahun 2040.

Ini merupakan keputusan dalam forum mengenai Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan.

"Penerapan Kendaraan listrik tidak bisa kita tolak. Para stakeholders tolong beri masukan, bukan (memberikan) keberatan. Kita matangkan roadmap pelaksanaannya, program ini harus jalan," ungkapnya.

Selain itu, forum tersebut juga setuju jika dilakukan pembebasan Bea Masuk dan PPn BM untuk kendaraan listrik (Completely Knock Down/CKD).

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Kesepakatan Paris. Untuk itu, dia meminta kepada Presiden Jokowi untuk mewujudkan rencana ini.



LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI




Laporan: tim
Sumber: Merdeka
loading...

No comments

Powered by Blogger.