Header Ads

Jokowi Minta Tak Ada yang Buat Aturan Sendiri

WARTAGAS.COM - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para gubernur dan Ketua DPRD dari 34 provinsi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1).

Jokowi Minta Tak Ada yang Buat Aturan Sendiri
Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rapat Kerja Pemerintah mengenai Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1). - Foto: hariansib.co

Jokowi mengingatkan agar para gubernur dan Ketua DPRD tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri.

Setiap kebijakan yang dibuat harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Perlu saya ingatkan namanya otonomi daerah itu bukan federal, kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan pusat, provinsi, kabupaten, kota masih satu garis," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan, saat ini pasar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain karena kekuatan pasar nasionalnya.

Kalau bukan karena pasar nasional yang besar, daya saing Indonesia akan lebih rendah.

Indonesia bukan jadi pasar besar tunggal yang besar, tapi terpecah jadi pasar yang kecil sebanyak 34 provinsi.

"Oleh karena itu, provinsi, kabupaten dan kota kalau masing-masing mengeluarkan aturan sendiri-sendiri, regulasi sendiri-sendiri, standarnya sendiri-sendiri, apalagi prosedur sendiri-sendiri tanpa koordinasi, tak ada harmonisasi, yang terjadi adalah fragmentasi," kata Kepala Negara.

Jokowi mengaku sudah mendapatkan keluhan dari para investor. Para investor merasakan pengalaman yang berbeda saat mengurus perizinan di tingkat pusat dan daerah.

"Dari sisi regulasi begitu mereka ngurus di pusat dan dilanjutkan ke daerah itu seperti masuk ke wilayah yang lain. Kenapa enggak bisa segaris? Mestinya kan sama. Kita kan dalam bingkai NKRI. Kok mendadak kayak masuk ke negara lain," kata dia.

Menurut Jokowi, ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah ini yang selanjutnya akan diperbaiki dengan program single submission.

Selain Jokowi, hadir dalam rapat ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Thomas Lembong dan sejumlah menteri lain.


Ada Satgas Khusus
Menyikapi permintaan Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sudah ada satgas khusus yang akan menjalankan perintah tersebut.

Anies mengatakan, dalam arahannya Jokowi mengingatkan kepada para gubernur agar ada perubahan dalam kemudahan berusaha. Salah satunya dibentuk satgas khusus di setiap wilayah.

"Ada satgas nasional ada satgas di wilayah. Kemudian dipaparkan dari seluruh Indonesia batas waktu pembentukan satgas akhir Januari, karena itu dilakukan pertemuan ini untuk mengingatkan karena dari 34 provinsi hanya sepuluh yang sudah. Dari 514 kabupaten/kota hanya 75 yang sudah ada satgasnya. Ditunjukkan tempat yang ada satgas dan belum ada satgas," kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/1).

Untuk DKI Jakarta, Anies mengatakan satgas tersebut sudah terbentuk. "Sudah. Sudah aman," katanya.

Dalam arahannya, Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat selaras dalam penyelesaian masalah, yang bertujuan untuk peningkatan investasi. Terkait ini, Anies mengatakan sudah ada satgas yang akan menyelesaikan.

"Justru itu, fungsinya satgas untuk membereskan itu. Kalau di Jakarta lebih leluasa ya karena kan kita di sini. Terutama banyaknya di daerah masalahnya, tadi ditunjukkan banyak masalah di daerah. Kalau di Jakarta sudah jadi satu," katanya.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Laporan: tim
Sumber: detikcom/hariansib
loading...

No comments

Powered by Blogger.