Header Ads

Bawaslu Sumut Hentikan Laporan Ijazah Sihar

WARTAGAS.COM - Bawaslu Sumut menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran menyangkut Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Cawagub Sihar Sitorus yang diterima KPU Sumut. Bawaslu Sumut menghentikan perkara ini karena menyimpulkan tidak menemukan unsur-unsur pelanggaran pemilu dalam laporan Hamdan Noor Manik beberapa waktu lalu.

Bawaslu Sumut Hentikan Laporan Ijazah Sihar
Cawagub Sumut Sihar Sitorus saat Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA di Istana Maimun - Foto: JawaPos

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan menjelaskan, dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan Hamdan, mereka telah berupaya memanggil sejumlah saksi yang diajukan pelapor dalam laporannya.

Syafrida mengatakan ada beberapa saksi yang diajukan pelapor dalam laporannya termasuk Sekretaris KPU Sumut Abdul Rajab Pasaribu dan Kabag Hukum KPU Sumut Maruli Pasaribu.

"Tapi saksi yang diajukan tidak bersedia, karena mereka tidak tahu mengapa dijadikan saksi," kata Syafrida, Senin (26/2). Selain memanggil saksi, Bawaslu juga menurut Syafrida telah memanggil Sihar Sitorus pada Jumat lalu. "Tapi kemudian gak datang, mungkin sedang di luar kota," katanya.

Syafrida mengatakan dalam hal indikasi SKPI Sihar tidak memenuhi syarat, menurut kajian mereka, nilai ijazah Sihar ada. "Tapi berdasarkan ketentuan keterbukaan informasi, kan pendidikan itu informasi yang dikecualikan," sebutnya.

Selain itu, kata Syafrida, pihaknya juga menemukan dalam aturan bahwa ada dua format SKPI yang diatur sesuai ketentuan. Yang pertama format tidak mencantumkan nilai dan yang kedua mencantumkan. Format SKPI Sihar sendiri menjadi salah satu poin yang dilaporkan Hamdan. Hamdan mengindikasikan SKPI itu tidak memenuhi syarat karena tidak adanya sidik jari.

"Menurut KPU, apa yang disampaikan Sihar adalah dokumen valid berdasarkan substansi itu sudah (memenuhi syarat) dan kita mengamini itu. Kita menyimpulkan akhirnya tidak ditemukan pelanggaran," jelasnya.

Diketahui, laporan menyangkut SKPI Sihar disampaikan Hamdan Noor Manik, abang kandung mantan Ketua KPU RI almarhum Husni Kamil Manik. Dalam laporannya, Hamdan melaporkan KPU Sumut yang terindikasi menyalahi prosedur karena menerima SKPI Sihar yang terindikasi tidak sesuai ketentuan sehingga harusnya tidak memenuhi syarat (TMS). Sebabnya, kata Hamdan, dalam SKPI itu tidak ada mencantumkan nilai serta tidak ditemukan adanya sidik jari. Padahal menurut Hamdan, dua hal itu harus ada dalam SKPI sesuai ketentuan Permendikbud nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy ijazah/STTB/surat keterangan pengganti ijazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam format A1 sesuai ketentuan, kata dia, surat pengganti ijazah/STTB harus juga memuat cap tiga jari tengah tangan kiri di sisi foto. Surat pengganti ijazah itu juga harus diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat. SKPI tersebut juga tidak mencantumkan nilai.

"Begitu juga cap jari, tidak ada. Surat keterangan pengganti ijazah itu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan tapi kenapa diloloskan? Ini saya melaporkan KPU-nya," kata Hamdan usai melapor ke Bawaslu Sumut, Rabu (14/2) lalu.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Laporan: tim
Sumber: hariansib
loading...

No comments

Powered by Blogger.