Header Ads

Cipayung Plus Siantar-Simalungun Gelar Aksi 'Menolak DPR Goblok' terkait UU MD3 dan RKUHP

WARTAGAS.COM - Ratusan orang beraliansi dalam Kelompok Cipayung Plus Siantar-Simalungun. Massa menggelar unjuk rasa menolak revisi UU MD3 dan RKUHP dengan berjalan kaki mulai dari Jalan Merdeka-Jalan Sutomo menuju Kantor DPRD Kota Pematangsiantar, Jalan Adam Malik Senin (26/2/2018).

Cipayung Plus Siantar-Simalungun Gelar Aksi 'Menolak DPR Goblok' terkait UU MD3 dan RKUHP
Ratusan orang beraliansi dalam Kelompok Cipayung Plus Siantar-Simalungun. Massa menggelar unjuk rasa menolak revisi UU MD3 dan RKUHP dengan berjalan kaki mulai dari Jalan Merdeka-Jalan Sutomo menuju Kantor DPRD Kota Pematangsiantar, Jalan Adam Malik Senin (26/2/2018). - Foto: Tribun Medan

Pendemo menunjukkan penolakan terkait UU MD3 dan RKUHP dengan membawa spanduk dan kertas karton dengan tema utama "Menolak DPR Goblok".

Dalam pernyataan sikap mereka, bahwa saat ini DPR tidak lagi menjadi wakil rakyat, dan menuding DPR telah menjadi Kacung Partai Politik.

"DPR hanya memikirkan kepentingan parpol dan pemenuhan kepentingan pribadi semata. Hal ini dapat kita lihat melalui begitu bobroknya kualitas kerja yang dilakukan oleh DPR untuk rakyat. Mereka kerap akan menjadi penyakit KKN dan miskin intelektual. Mengapa mereka tidak memiliki rasa malu? Sudah korup, minta dilindungi dan dihormati pula. Ada apa dengan negeri ini?" teriak pendemo dengan toa.

"Bukti bobrok dan miskinnya inteleknya DPR dapat dilihat melalui hasil legislasi yang merupakan salah satu fungsi pokok mereka. UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan RKUHP bisa kita jadikan sebagai buktinya. Undang-undang seakan ingin menunjukkan hegemoni kekuasaan mereka yang katanya wakil rakyat, kekuasaan yang mereka kini salahgunakan untuk mengamankan singgasananya dan perlahan demi demokrasi kita akan hilang ditelan oleh para legislator kita," tegas koordinator Alboin Samosir.

Massa Cipayung Plus menilau ada beberapa pasal yang berusaha membungkam kebebasan demokrasi, di antaranya Pasal 73 tentang pemanggilan paksa ditambah dengan frasa wajib. Pasal bisa diartikan akan memanggil siapa saja yang dianggap mengganggu.

Selain itu, massa menuding Pasal yang paling kontroversial yaitu Pasal 122 huruf K. Pasal ini akan menindak siapa saja yang dianggap merendahkan kehormatan DPR. Pasal ini juga yang akan membungkam kebebasan beraspirasi dan bersuara.

Begitu juga dengan pasal 245, dimana setiap anggota DPR yang terlibat kasus, apabila ingin diperiksa harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehotmatan Dewan (MKD) dan persetujuan dari Presiden. Dengan adanya pasal ini DPR ingin menutup sekat bagi penyidik yang ingin memproses secara hukum.

Saat berada di DPRD Kota Pematangsiantar, massa mendesak agar anggota DPRD membubuhkan tanda tangan untuk menolak revisi UU MD3 dan RKUHP.

Ketua Komisi I, DPRD Pematangsiantar, Hotman Kamaluddin Manik dan Denny TH Siahaan hadir menerima massa aksi. Di mana Hotman Kamaludin Manik mengatakan secara pribadi siap menandatangani petisi penolakan.

"Ini lembaga DPRD. Bukan hanya kami DPRD. Tetapi secara pribadi saya siap untuk menandatangani. Kami berdua secara pribadi akan menandatangani tetapi kalau mengatasnamakan lembaga tidak bisa. Lebih baik mahasiswa membuat surat agar seluruh DPRD bisa hadir semua," kata Hotman

Selanjutnya, koordinator aksi Alboin Samosir memberikan aba-aba kepada para rekan-rekannya bahwa mereka aksi damai dengan meminta tandatangan semua pihak sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan DPR melalui UU MD3. Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga mendesak aparat Kepolisian dan Satpol PP untuk menandatangani kain putih sebagai bentuk penolakan UU MD3 dan RKHUP.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Relawan JR- Ance Aksi Demo di Kantor Bawaslu Sumut




Laporan: tim
Sumber: Medan Tribun
loading...

No comments

Powered by Blogger.