Header Ads

Digugat Konsumen Reklamasi Gubernur DKI ‘Berkelit’

Reklamasi Teluk Jakarta itu program pemerintah pusat. Tapi demi memenuhi janji kampanye, Gubernur Anies Baswedan berani membatalkannya. Proyek di pulo-pulo itu menjadi mangkrak. Ketika konsumen reklamasi menggugat pengembang, Pemprov DKI pun ikut jadi tergugat. Gubernur Anies kok berkelit, “Apa salah saya?”

Digugat Konsumen Reklamasi Gubernur DKI ‘Berkelit’
Foto: Poskotanews.com

Reklamasi Teluk Jakarta itu diprogramkan sejak jaman Orde Baru, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Pasal 4, mengatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi itu ada pada Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu Gubernur Suryadi Sudirdja, Sutiyoso, Fauzie Bowo, Jokowi disusul Ahok; tunduk dan patuh mengamankan kebijakan pemerintah pusat.

Tapi Gubernur Jakarta yang sekarang seperti moto teve swasta : Anies memang beda! Lantaran kadung janji pada 58 % rakyat Jakarta, meski harus melawan pemerintah pusat, reklamasi Teluk Jakarta dibatalkan. Senjatanya pasal 4 tersebut: wewenang dan tanggung jawab reklamasi itu ada pada Gubernur DKI Jakarta.

Demi keberpihakan pada nelayan, Gubernur Anies menarik dua raperda yang mengatur pengelolaan wilayah Pantai Utara Jakarta. Sertifikat HGB atas pulau-pulau itu juga mau dibatalkan. Akibatnya para pengembang tak bisa melanjutkan transaksi pada para konsumen, karena kepastian hukum tiba-tiba hilang.

Salah satu pengembang pulau D PT Kapuk Naga Indah digugat oleh 6 konsumennya, yang sudah menggelontorkan uang antara Rp 2,7 miliar hingga Rp 8,4 miliar. Di samping itu mereka juga menggugat Pemprov DKI untuk memberikan ganti rugi masing Rp 10 miliar kepada 6 konsumen tersebut.

Menanggapi gugatan itu Gubernur Anies malah terkesan jadi Raden Mas Jaya Endha alias berkelit. Dia beralasan, itu bukan urusan DKI. Mereka yang bertransaksi, mereka yang dapat untung. “Jadi salah saya apa?” kata Anies.

Mereka wajar saja menuntut tanggungjawab Pemprov DKI. Sebab transaksi konsumen dan pengembang jadi bermasalah gara-gara keputusan Pemprov DKI. Demi keberpihakan pada nelayan, bayar sajalah toh Rp 60 miliar buat DKI keciiiiil.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Laporan: tim
Sumber: Poskotanews.com
loading...

No comments

Powered by Blogger.