Header Ads

Fenomena Pilkada, KPU Larang Pajang Foto Sukarno dan Superman, Ini Alasannya!

WARTAGAS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan pelarangan gambar tokoh nasional dalam Alat Peraga Kampanye (APK) bertujuan untuk membiasakan budaya kampanye yang mengedepankan visi dan misi.

Fenomena Pilkada, KPU Larang Pajang Foto Sukarno dan Superman, Ini Alasannya!
PDIP Protes KPU Larang Parpol Pasang Foto Sukarno PDI Perjuangan meminta KPU membatalkan larangan partai politik memasang foto Sukarno dan tokoh bangsa lainnya dalam alat peraga kampanye. - Foto: AFP PHOTO / INTERNATIONAL NEWS PHOTOS / DOUG CHEVALIER

"KPU memang ingin mendesain kampanye itu jauh lebih memaparkan dan mengedepankan visi,misi dan program," kata Ketua KPU Pusat Arief Budiman, di Bandung, Selasa (27/2), seperti yang dilansir CNNIndonesia.com.

Pelarangan tersebut tercantum dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa, desain dan materi APK dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden, Wapres, serta pihak lain yang bukan pengurus parpol tersebut.

Arief menambahkan, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau jalur perseorangan. Dengan demikian, yang boleh terlibat proses kegiatan kampanye dalam bentuk gambar adalah partai pengusung dan pasangan calonnya.

"Jadi enggak ada hubungannya mau menampilkan gambar yang gede, justru itu menghindar dari definisi kampanye. Jadi yang dibesarkan adalah visi, misi dan program peserta kampanye," tuturnya.

Selain itu, kata dia, KPU juga membatasi kampanye dalam rapat umum. Tujuannya sama, yakni membiasakan peserta pemilu berfokus kepada visi dan misi.

Meski begitu, KPU memberikan ruang besar untuk pertemuan pertemuan terbatas yang dilakukan pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan programnya.

"Karena dalam rapat umum jauh lebih daripada hingar bingar saja tapi makna semangat kampanye malah terhindarkan," jelasnya.

Sebelumnya, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan partainya tidak setuju peraturan KPU yang melarang partai politik memasang foto tokoh bangsa, seperi Sukarno, dalam alat peraga.

Eva menduga KPU tengah mendorong parpol untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat yang pragmatis serta mengabaikan sisi historis.

"Maunya KPU, parpol-parpol tidak perlu ideologi kali ya? Ini berlaku bagi semua parpol, bukan hanya PDIP lho," cetusnya.


PDIP Protes KPU Larang Parpol Pasang Foto Sukarno

Melansir dari CNN Indonesia, Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan larangan partai politik memasang foto Sukarno dan tokoh bangsa lainnya dalam alat peraga kampanye.

Dalam aturan kampanye, KPU melarang partai politik memajang foto Sukarno, Soeharto dan tokoh lainnya yang bukan pengurus partai dalam alat peraga kampanye.

Eva mengatakan partainya tidak setuju jika peraturan tersebut diberlakukan.

"Batalkan peraturan tersebut," kata Eva kepada Awak Media melalui pesan singkat, Selasa (27/2).

Eva mempertanyakan maksud dan tujuan dari langkah KPU yang melarang partai politik memasang foto Sukarno dan tokoh lainnya dalam alat peraga.

Eva menduga, KPU tengah mendorong partai-partai politik untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat yang pragmatis serta mengabaikan sisi historis. Dia sangat menyayangkan jika benar itu yang menjadi motif KPU.

"Maunya KPU, parpol-parpol tidak perlu ideologi kali ya? Ini berlaku bagi semua parpol, bukan hanya PDIP lho," ucapnya.

Eva menjelaskan, semangat dan ajarannya tokoh-tokoh dan pahlawan bangsa mesti diteruskan dan dikembangkan, bukan malah diberangus.

Eva bahkan berani menungkapkan bahwa KPU telah menjadi korban buku End of Ideology karangan Daniel Bell yang terbit 1960.

"KPU korban buku End of Ideology," kata Eva.

Eva juga bertanya-tanya, apakah KPU tengah menjalani misi tertentu. Misi yang dimaksud Eva yakni mempromosikan ideologi tunggal di Indonesia.

"Atau KPU sedang promo ideologi tunggal? Alias neolib," katanya.

Larangan KPU dianggap cenderung merugikan PDIP. Terlebih, dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga PDIP disebutkan secara tersurat bahwa ajaran Soekarno merupakan rujukan utama kader PDIP.

Dia curiga KPU tidak mendukung PDIP melanggengkan ideologi Pancasila yang didengungkan pertama kali oleh Sukarno.

"KPU kok ahistoris dan tidak mendukung upaya PDIP untuk tetap konsisten dengan ideologi Pancasila ya?" ucapnya.


KPU Larang Gambar Superman di Spanduk Kampanye

Sementara di Pilkada 2017 yang lalu, kita masih ingat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang penggunaan foto tokoh-tokoh fiktif dalam alat peraga para calon kepala daerah.

Melansir dari CNNIndonesia.com, Menurut Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay, kandidat kepala daerah di Pilkada 2017 hanya diizinkan memasang foto pengurus partai politik pengusungnya di alat peraga kampanye. Selain itu, tak ada foto yang diizinkan terpasang.

"Foto selain pasangan calon, seperi kader partai pengusungnya itu boleh. Kalau foto fiktif seperti superman itu tidak boleh. Kan pernah ada tuh yang memasang foto Superman," kata Hadar di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (14/9).

Larangan dikeluarkan karena KPU memandang tak ada relevansi antara foto tokoh fiktif dengan kandidat kepala daerah. Selain tokoh fiktif, kandidat kepala daerah juga dilarang menggunakan foto Presiden dan Wakil Presiden dalam alat peraga mereka selama masa kampanye.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyebut larangan penggunaan gambar Presiden dan Wakil Presiden selama masa kampanye pilkada sebagai bentuk penghormatan bagi kepala negara.

"Itu sudah disepakati. Pertimbangannya, menghormati presiden sebagai simbol pemersatu bangsa," kata Lukman di Komplek DPR RI.

Selain melarang penggunaan gambar Presiden dan wakilnya, KPU juga mewajibkan calon kepala daerah dari petahana untuk mengambil cuti selama periode kampanye yang dimulai bulan depan.

Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas berkata, petahana wajib mengambil cuti selama periode kampanye hingga Februari 2017.

"Begitu incumbent ditetapkan menjadi pasangan calon, maka dalam periode kampanye dia harus cuti. (Cuti) akan berakhir sampai tiga hari sebelum hari pemilihan," kata Sigit.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Laporan: tim
Sumber: CNNIndonesia.com
loading...

No comments

Powered by Blogger.