Header Ads

Hari Ini Pengundian Nomor Urut 14 Parpol Peserta Pilpres 2019

WARTAGAS.COM - KPU RI resmi menetapkan 14 partai politik peserta Pemilu 2019. Keempat belas partai itu dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

KPU mengumumkan hasil rekapitulasi nasional partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Sabtu (17/2/2018)
KPU mengumumkan hasil rekapitulasi nasional partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Sabtu (17/2/2018). - Foto: Kompas.com

"Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, menetapkan 14 parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tahun 2019," kata komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).

Penetapan ini dilakukan setelah KPU mengumumkan hasil verifikasi dari 16 parpol yang telah mendaftar sebelumnya.

Keempat belas parpol yang lolos adalah : Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Berkarya, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kedua, KPU menetapkan dua partai politik tidak memenuhi syarat. Keduanya adalah Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI).

KPU menyebut PBB dan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai parpol peserta Pemilu karena kedua partai itu tidak memenuhi syarat keanggotaan sekurang-kurangnya di 75 persen kabupaten/kota di masing-masing 34 provinsi di Indonesia.

Tak Ada Masalah
KPU RI tak ada masalah keputusannya soal penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 bakal digugat ke Bawaslu RI. Pihak penggugat adalah dua parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

"Ya KPU kan harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan," kata Ketua KPU Arief Budiman.

Ia menyatakan, jika ada sengketa, KPU siap dengan bukti yang dimiliki. Ia berharap semua pihak bisa menerima keputusan yang ada.

"Kalau ada sengketa, ya kita tunjukkan, ini hasil kerja kita. Itu untuk menjawab sengketa yang mungkin akan diajukan. Ada ruang yang sudah disediakan undang-undang. Kalau itu mau digunakan, ya tentu semua harus bisa menerima, apa pun putusannya kami berharap semua pihak bisa menerima," ujarnya.

Selain itu, Arief memastikan pengundian nomor urut tetap dilakukan pada hari ini (Minggu, 18/2). Alasannya, tahapan Pemilu 2019 telah ditetapkan.

"Tahapan itu sudah disusun. Setelah penetapan itu pengundian nomor urut, maka kita harus lakukan itu," ucapnya.

"Kalau ada fakta hukum baru, putusan itu akan diterapkan dalam putusan selanjutnya," sambungnya.

Untuk kampanye pemilihan legislatif, Arief menyatakan setelah parpol ditetapkan, akan ada pencalonan. Setelah pencalonan, barulah dilakukan kampanye. Ia juga menjelaskan soal mekanisme pengundian nomor urut. Awalnya parpol akan mengambil nomor antrean terlebih dulu sebelum mengambil nomor urut.

"Pertama ambil nomor untuk antrean pengambilan undian nomor urut. Kedua, barulah mengambil nomor untuk menentukan atau menetapkan partai tersebut di nomor urut berapa. Aceh nanti akan ditetapkan setelah penetapan nomor urut partai politik tingkat nasional," ujarnya.

Partai Tommy Soeharto
Partai Berkarya sah menjadi salah satu peserta Pemilu 2019. Partai besutan putra Presiden RI ke-2 Soeharto, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), itu mengaku sadar diri terkait calon presiden pada Pilpres 2019.

"Kami sadar diri untuk itu, sehingga untuk bicara calon presiden, kami akan berkoalisi dengan partai yang bisa mencalonkan. Persoalan apakah ketua dewan pembina kami (Tommy Soeharto) ditawarkan atau bagaimana, itu nanti," kata Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang.

Selain menjelaskan soal dukungan untuk capres, Badaruddin menjelaskan soal warna dan lambang partainya yang disebut mirip Partai Golkar. Ia mengaku tak ada niat mengambil alih kantong suara Partai Golkar.

"Pikiran kita ke sana-tidaknya, waktu pendirian partai ini, teman-teman eks Golkar mungkin terinspirasi dari situ," ujarnya.

Ia juga menepis soal isu membangkitkan Orde Baru. Menurutnya, saat ini pelaku sejarah Orde Baru tidak berkecimpung di Partai Berkarya.

"Zaman sekarang sama zaman dulu beda. Pelaku sejarah di Orde Baru sudah pada ini, kita ini generasi keduanya. Apa yang terbaik di Orde Baru atau Reformasi saat ini akan kita teruskan. Kita hidup di zaman milenial, jadi sesuai dengan kebutuhan," ucap Badaruddin.

Petakan Lumbung Suara
Sementara itu, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) mengaku akan bekerja keras untuk meraih suara pemilih. Bahkan Partai Garuda akan tidur bersama rakyat untuk meraih simpati.

"Semaksimal mungkin untuk memenangkan hati rakyat dengan kerja keras, dengan kerendahan hati, juga turun bawah, melihat secara langsung," kata Sekjen Partai Garuda Abdullah Masyuri seusai penetapan partai peserta Pemilu 2019.

"Kalau perlu, tidur bersama rakyat, untuk bisa mengambil hati mereka dan memilih kami sebagai partai baru yang lebih fresh, anak muda," imbuhnya.

Abdullah menyadari Partai Garuda masih punya kekurangan. Dia menyatakan telah membuat pemetaan wilayah mana yang potensial menjadi lumbung suara mereka.

"Dengan segala kekurangannya. Tapi punya niat yang luhur untuk memperbaiki, membawa perubahan di negeri ini. Ya, yang pasti, kami sudah melakukan pemetaan wilayah mana yang potensial untuk kami garap," ujar Abdullah.

PSI Bangga
Setelah ditetapkan, PSI menyatakan 100 persen mendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden mendatang.

"Kami 100 persen di belakang Pak Jokowi. Karena melihat prestasi dan kerja keras yang ditunjukkan Pak Jokowi selama ini," kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka.

Selain itu, ia menyinggung soal kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan UU MD3 yang baru disahkan DPR. Isyana berpendapat harus ada generasi baru dalam politik Indonesia.

"Mengedepankan gaya berpolitik baru. Banyak OTT kepala daerah, kemudian ada UU MD3 yang baru diketok yang membuat DPR seperti tidak bisa dikritik. Hal ini membutuhkan lebih banyak generasi muda, generasi baru dalam politik," ujarnya.

Selain soal generasi muda, Isyana menyebut PSI ingin mewakili suara perempuan. Ia membanggakan keterwakilan perempuan di kepengurusan DPP PSI yang cukup besar, mencapai 66,66 persen.

"Kami juga berusaha sangat ingin mewakili perempuan. Seperti tadi disampaikan bahwa keterwakilan perempuan di DPP PSI paling tinggi, mencapai 66,66 persen," ucap Isyana.

Pengurus 'Ambhara'
Terpisah, Sekjen Hanura Harry L Siregar menyatakan membuka kesempatan bagi pengurus Hanura 'Ambhara' untuk kembali bergabung ke kepengurusan Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).

Hal ini berkaitan dengan penetapan Hanura sebagai partai peserta Pemilu 2019 berdasarkan SK Menkum HAM terbaru milik OSO.

"Buktinya SK yang diakui yang kita punya ini. Jadi kan cuma satu ini. Nggak ada dua. Kalau teman-teman di sana ada rencana sudah insyaf gitu ya silakan saja kami menerima," ujar Harry di kantor DPP Partai Hanura, The City Tower, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Dia menyebut sudah ada beberapa anggota yang sempat jadi pengurus Hanura 'Ambhara' yang berkomunikasi sejak Partai Hanura dinyatakan lolos verifikasi faktual. Salah satunya adalah Wakil Ketua Umum Hanura 'Ambhara', Nurdin Tampubolon.

"Ada beberapalah. Contohnya pak Nurdin Tampubolon. Sudah datang dan ngobrol," sebutnya.

"Artinya kalau mereka mau balik ya nggak ada masalah, kita terima. Asal insyaf dan tobat. Tidak mengulangi perbuatan yang sama," sambung Harry.

Beberapa waktu lalu sempat terjadi perpecahan di tubuh Partai Hanura. Saat itu, Hanura terbagi menjadi dua kubu, yakni Hanura 'Manhattan' dan Hanura 'Ambhara'.

Hanura 'Manhattan' dipimpin oleh OSO selaku Ketum dan Harry sebagai Sekjen. Sementara Hanura 'Ambhara' berada di bawah kepemimpinan Ketum Daryatmo dan Sekjen Sarifuddin Suding.

Kedua kubu sempat mengaku sudah islah dengan bantuan Ketua Dewan Pembina Hanura Wiranto. Namun perdebatan tidak kunjung berakhir soal kesepakatan SK Menkum HAM yang dipakai untuk melakukan verifikasi ke KPU.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Laporan: tim
Sumber: Hariansib
loading...

No comments

Powered by Blogger.