Header Ads

Batak Network - Semua Tentang Batak

JR Saragih Dicoret, KPU & Panwas Simalungun Berpotensi Terseret ke Ranah Hukum

WARTAGAS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengumumkan penetapan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Ball Room Hotel Grand Mercure Maha Cipta, Medan, Senin (12/2/2018) siang.

JR Saragih Dicoret, KPU & Panwas Simalungun Berpotensi Terseret ke Ranah Hukum
Komisioner KPU Sumut saat mengumumkan hasil Rapat Pleno Terbuka. - Foto: ist/metro24jam.com

Pasangan JR Saragih-Ance Selian dicoret karena ijazah SMA milik JR Saragih bermasalah dalam soal legalisirnya.

Hal itu ditegaskan Komisioner KPU Sumut, Benget Manahan Silitonga kepada Awak Media, Senin (12/2/2018) siang. “Masalahnya, legalisir ijazah SMA tidak absah menurut instansi yang berwenang,” ujar Benget, seperti yang dilansir oleh Siantar24Jam.

BACA JUGA: BREAKING NEWS: JR Saragih Tidak Memenuhi Syarat Ikut Pilgub Sumut, Djarot Head to Head Edy

Artinya, menurut Benget, JR Saragih tidak bisa menunjukkan ijazah SMA miliknya, yang merupakan salah satu syarat calon yang dimintakan undang-undang.

Disinggung bagaimana JR Saragih bisa lolos sebagai calon pada Pilkada Simalungun 2010 dan 2015 lalu, dengan melampirkan ijazah yang sama, Benget menyebut, pihaknya meneliti dan mengklarifikasi dokumen pencalonan yang diserahkan saat mendaftar.

“Kami meneliti dan mengklarifikasi dokumen pencalonan yang diserahkan saat pendaftaran kepada kami. Dokumen lain sebagai pembanding saja,” tuturnya.

Implikasi dari putusan KPU Sumut itu, komisioner KPU dan Panwas Simalungun berpotensi terseret ke ranah hukum terkait ijazah SMA milik JR Saragih yang digunakan saat Pilkada Simalungun 2010 dan 2015 lalu.

“Ya, KPU dan Panwas Simalungun saat Pilkada periode 2010-2015 dan 2016-2021 berpotensi terseret ke ranah hukum terkait ijazah yang digunakan, JR Saragih saat pencalon bupati,” kata Bernhard Damanik ketika ditemui di kantin DPRD Simalungun, Senin (12/2/2018) sekira jam 11.30 wib.

Bahkan, kejanggalan demi kejanggalan yang diduga terjadi di balik lolosnya persyaratan JR Saragih di tingkat KPU Simalungun sebelum pelaksanaan Pilkada juga berpotensi menguak ke permukaan.

Diketahui, ketika akan pelaksanaan Pilkada Simalungun, KPU Simalungun meloloskan dan menetapkan JR Saragih sebagai paslon Bupati. Sementara, sekarang ini, di tingkat KPU Sumut tidak lolos sebagai paslon Gubsu.

“Setelah pengumuman penetapan paslon Gubsu, JR Saragih gagal karena ijazah. Sehingga, memicu pertanyaan bagi Panwas dan KPU Simalungun. Bagaimana sebenarnya proses klarifikasi dan verifikasi dilakukan KPU Simalungun? Karena, KPU Sumut saat ini mengumumkan bahwa ijazah tidak memenuhi syarat. Ada apa dengan KPU Simalungun?” Tanya Bernhard.

Terkait ijazah milik JR Saragih ini, aparat penegak hukum, kata Bernhard, diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap komisioner KPU Simalungun yang terlibat saat penyelenggaraan Pilkada 2010 dan 2015.

“Aparat penegak hukum patut melakukan pemeriksaan terhadap para komisioner KPU Simalungun yang terlibat. Kita menduga, ada suatu permainan yang terselubung terjadi di KPU Simalungun. Dan kinerja Panwas Simalungun dalam melakukan pengawasan patut dipertanyakan,” paparnya.

Selain itu, setelah adanya putusan berketatapan hukum terkait gagalnya, JR Saragih-Ance Selian ditetapkan sebagai Paslon Gubsu, Bernhard berencana menggagas hak interpelasi dan angket.

“Kita akan menggunakan hak angket dan interpelasi. Yang merupakan hak anggota dewan. Dan kita akan mempertanyakan kepada KPU Simalungun bagaimana sebenarnya klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan. Kemudian, kita akan terlebih dahulu mempertanyakan kepada KPU Sumut,” jelas Ketua Fraksi NasDem itu.

Ketua KPU Simalungun, Adelbert Damanik, yang coba ditemui di kantornya, Senin (12/2/2018) sekira jam 12.30 wib tidak berada di tempat. Konfirmasi melalui selular tak ada jawaban. Pesan singkat yang dilayangkan juga tak mendapat balasan.

Sedangkan Ulamatuah Saragih, mantan Ketua Panwas saat Pilkada 2010 mengatakan, terkait ijazah SMA milik JR Saragih, pihaknya melakukan proses klarifikasi terhadap keabsahan ijazah dan legalisirnya.

BACA JUGA: JR Saragih-Ance Batal Ajukan Gugatan ke Bawaslu Hari Ini

Diawali dengan membawa ijazah yang dilegalisir tersebut ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat pada Agustus 2015. Di sana, kata Ulamatuah, pihak Suku Dinas Pendidikan membenarkan pihaknya melegalisir ijazah milik JR Saragih.

Setelah itu, Panwas dan KPU Simalungun, waktu itu direkomendasi oleh pejabat Suku Dinas Pendidikan untuk ke Dinas Pemprov DKI Jakarta guna mengecek keabsahan ijazah milik JR Saragih.

“Karena di Dinas Pendidikan DKI katanya yang mengetahui data soal ijazah dimaksud,” terang Ulamatuah.

Di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, setelah dilakukan proses cek, yakni oleh pejabat Kepala Seksi Kurikulum, juga membenarkan kepemilikan ijazah milik JR Saragih sebagaimana yang dibawa Panwas dan KPU Simalungun.

Panwas Simalungun kemudian menetapkan ijazah milik JR Saragih tak bermasalah, melalui putusan nomor: 002/PS/PWSL.SIM.02.23/IX2015 tanggal 3 Oktober 2015.

Setelah itu, muncul gugatan dari pasangan calon bupati saat itu Tumpak Siregar-Irwansyah Damanik yang menyebut ijazah JR Saragih bermasalah dan meminta agar pasangan JR Saragih-Amran Sinaga dicoret.

Namun Panwas menolak gugatan pasangan Tumpak Siregar-Irwansyah Damanik tersebut. Pasangan itu lalu melayangkan gugatan ke PTUN Medan. Namun PTUN Medan menguatkan putusan Panwas Simalungun melalui putusan nomor: 13/G/PILKADA/2015.PT.TUN-MDN tanggal 23 Oktober 2015.

Tak menyerah, Tumpak-Irwansyah kembali melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dan di sini lagi-lagi MA menguatkan putusan putusan PTUN Medan, melalui putusan nomor 608 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 10 November 2015.

Sementara, Ketua Panwas Simalungun, Bobby Dewantara Purba mengatakan, telah melakukan pengawasan sesuai prosedur. “Saat itu, ada ijazah yang dilegalisir dan tidak dilegalisir. Jadi, yang kita pegang ijazah yang telah dilegalisir sebagai administrasi,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Johalim Purba ketika diminta tanggapannya menyampaikan, dalam waktu dekat mengambil langkah untuk menggugat putusan KPU Sumut.

“Meski situasi seperti ini, kita tidak emosional. Melainkan, menempuh jalur hukum melalui gugatan,” ujar Johalim.

Johalim menjelaskan KPU Sumut tidak menetapkan JR Saragih-Ance Selian sebagai paslon gubsu berpedoman dan beracuan pada legalisir ijazah. “Bukan mengenai ijazah. Tapi, legalisir ijazah,” jelasnya.

Ketua DPRD Simalungun itu, mengatakan supaya semua pihak jeli dalam menanggapi penetapan paslon gubsu.

“Tanggal 19 Januari 2018, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerbitkan yang telah dilegalisir. Lalu, tanggal 22, sekretaris dinas kembali menerbitkan yang tidak dilegalisir. Jadi, penetapan itu beracuan dan berpedoman pada yang tanggal 22,” katanya.

BACA JUGA: Ini Penjelasan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Terkait Ijazah JR Saragih

Seharusnya, tambah Johalim, KPU dan Bawaslu Sumut langsung menemui atau menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan terkait. Bukan, justru melalui orang lain yang tidak berkompeten.

“Semua kita tau, yang lebih berkompeten kepala dinas. Hadirkan atau temui kepala dinasnya,” tandasnya. (tim)


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI


Laporan: tim
Sumber: metro24jam.com
loading...

No comments

Powered by Blogger.