Header Ads

Bah Fuang! Pimpinan Musyawarah Usir Anggota KPU Sumut

WARTAGAS.COM - Pimpinan majelis musyawarah penyelesaian sengketa tahapan pencalonan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di gedung Bawaslu Sumut mengusir anggota KPU Sumut Benget Silitonga dalam musyawarah yang berlangsung, Rabu (28/2). Benget diusir karena dianggap menghalangi majelis melakukan pemeriksaan.

Suasana ruang musyawarah di Gedung Bawaslu Sumut setelah pihak termohon keluar dalam ruang musyawarah yang di gelar di Gedung Bawaslu Sumut, Rabu (28/2). - Foto: Hariansib.co

Agenda musyawarah adalah pemeriksaan saksi ahli Dr W Riawan Tjandra, dari Universitas Atmajaya.

Kejadian ini berlangsung ketika anggota majelis musyawarah Syafrida Rasahan, mencecar pakar hukum administrasi negara itu dengan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan Syafrida berkutat pada soal hukum administrasi pemerintahan.

Syafrida mempertanyakan kepada Irawan bagaimana administrasi menyoal legalisasi dan ijazah. Lalu ia juga menanyakan bagaimana hukum administrasi negara menurut Irawan dalam hal ada dua surat yang bertentangan dari satu instansi.

Syafrida kemudian mengambil contoh dalam kasus JR, ada dua surat kepala dinas yang mengesahkan legalisasi ijazah dan ada juga surat sekretaris dinas.

Setelah itu, secara tiba-tiba anggota KPU Sumut Benget Silitonga yang duduk di meja termohon, menyampaikan keberatan dan menyela pertanyaan Syafrida.

"Kami keberatan majelis. Saksi ini saksi ahli, bukan saksi fakta," kata Benget.

Mendengar keberatan Benget, pimpinan majelis Hardi Munte kemudian mengingatkan Benget bahwa ia sudah diperingatkan satu kali. "Kami punya hak ini," kata Benget lagi.

"Ini untuk majelis, kalau termohon tidak mau mendengarkan silahkan di luar," kata Hardi lagi.

Ternyata, diperingatkan begitu Benget masih tetap berbicara. "Saudara dikeluarkan dari ruangan ini silahkan keluar saudara," kata Hardi mengusir Benget.

Mendapati rekannya dikeluarkan dari ruang musyawarah, seluruh pihak termohon memilih keluar. Anggota KPU Sumut Nazir Salim Manik, Yulhasni, dan Ketua KPU Sumut Mulia Banurea memilih keluar bersama Benget. Akhirnya, musyawarah pun dilanjutkan tanpa adanya pihak termohon yakni KPU Sumut.

Setelah diusir, anggota KPU Sumut Benget Silitonga menjelaskan sikap mereka yang keluar ruang musyawarah.

Benget mengatakan, sesuai jadwal, jadwal pemeriksaan saksi dalam musyawarah tersebut semestinya telah berakhir pada 27 Februari lalu. Namun kata dia, mereka diundang kembali untuk hadir dalam pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan Bawaslu Sumut. Dengan itikad baik, mereka kemudian menghadiri musyawarah. "Namun, saksi ahli yang disebut itu adalah saksi fakta yang justru membedah kasus yang menurut kita itu sudah selesai," kata Benget.

Ia mengatakan, keterangan-keterangan Riawan justru dalam kesaksiannya memberi interpretasi atau bedah kasus. "Dan ini tidak relevan dengan saksi ahli. Saksi ahli semestinya dimintai pendapat keahliannya. Bukan tentang fakta persidangan, dimintai opininya. Itu yang kita keberatan," jelasnya.

Dalam kesaksiannya, Riawan memang dicecar pertanyaan seputar fakta kasus JR. Mulai dari keabsahan ijazah dan legalisir. Lalu, soal kedudukan surat kepala dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas. Terkait surat dinas itu, dalam hukum administrasi negara menurut Riawan, Kepala Dinas adalah mandataris, sedangkan sekretaris adalah submandataris. Jadi, semestinya surat Kadis lah yang dipakai. "Yang dipakai pejabat yang lebih tinggi tadi," katanya.

Selain itu, Riawan juga ditanya soal substansi ijazah dan legalisirnya. Menurut Riawan, legalisir adalah pengesahan atas dokumen yang asli. Legalisir hanya pelengkap dalam administrasi negara. "Tetapi kalau sudah bisa menunjukkan ijazah yang asli, yang asli itulah yang menentukan keabsahan tindakan pemerintahan mengenai substansi yang ditetapkan di dalamnya," jelasnya.

Sidang musyawarah ini merupakan sidang kelima. Setelah ini, Bawaslu Sumut akan menyampaikan keputusan penyelesaian sengketa yang diajukan Bupati Simalungun itu. Dijadwalkan, Bawaslu Sumut akan menyampaikan keputusan pada 3 Maret mendatang.

Gelar Konferensi Pers
Sementara atas peristiwa itu, KPU Sumut langsung menggelar konferensi pers kepada sejumlah wartawan di kantor KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan. Dalam konfrensi pers tersebut Benget Silitonga mengaku sangat kecewa dengan sikap majelis musyawarah yang terkesan menggiring saksi ahli untuk menilai fakta fakta yang sebenarnya hal itu sudah selesai dibahas pada persidangan tanggal 27 kemarin. Benget mengatakan, harusnya saksi ahli berbicara sesuai dengan keilmuannya dan memahami batasan kapasitasnya. "Jika dihadirkan sebagai saksi ahli, ya harusnya berbicara tentang keahlian ilmunya, bukan kemudian seolah menjadi saksi fakta, yang beliau sendiri tidak tahu persis faktanya," katanya.

Menurut Benget, dalam hal ini Bawaslu tidak bersikap adil sebagai hakim persidangan musyawarah. "Jika Bawaslu itu adil, mengapa kemudian kami diusir. Mereka itukan wasit, harusnya tidak boleh marah bahkan sampai mengusir. Jika begini caranya, berarti Bawaslu sumut telah gagal memediasi antara pemohon dan termohon," ucapnya.

Benget merasa diperlakukan tidak adil atas sikap majelis musyawarah yang mengusir dirinya. Katanya, saya ini di sidang yang kelima ini, baru pertama kali ini izin berbicara, namun mengapa saya langsung diusir? ada apa dengan Bawaslu ini?.

Sementara itu, Nazir Salim Manik dalam konferensi pres mengatakan, sikap Bawaslu Sumut yang mengusir Benget Silitonga adalah sikap yang seharusnya tidak terjadi. Katanya, Benget Silitonga itu adalah Komisioner KPU Sumut dan artinya pengusiran Benget berarti pengusiran terhadap KPU Sumut. "Harusnya tidak perlu ada insiden pengusiran, karena ini adalah sidang musyawarah. Lagian Pak Benget kan baru sekali berbicara, kenapa tiba tiba langsung diusir. Kami disinikan punya hak yang sama dengan pemohon (kuasa hukumnya JR Saragih), yakni hak berbicara," terangnya.

Nazir mengatakan, meskipun diperlakukan seperti itu, KPU tetap menghargai sikap tersebut dan secara kolektif sepakat juga bersikap keluar dari persidangan.

Nazir menjelaskan kepada awak wartawan bahwa kejadian tadi adalah sikap yang timbul karena perstiwa persidangan yang baru berlangsung saja. Artinya, bukan timbul dari peristiwa yang sebelumnya dan tidak berpengaruh pada ke depannya, dan ke depan tidak ada masalah bagi KPU. " Jika diundang Bawaslu lagi kami akan datang, dan tetap akan bersikap profesional," ucapnya.

Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida S Rasahan mengatakan Bawaslu dalam hal ini selaku majelis musyawarah sengketa tahapan tidak pernah mengusir KPU Sumut selaku pihak termohon dari ruang sidang.

"Ketua Majelis Musyawarah hanya memerintahkan seorang dari termohon keluar dari ruang sidang, bukan mengusir KPU Sumut," kata Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan usai sidang di Kantor Bawaslu Sumut di Jalan H Adam Malik Medan.

Ketua Majelis Musyawarah memerintahkan seorang termohon keluar karena sudah berulang kali melanggar tata tertib persidangan. Yakni, menyela ketika anggota majelis bertanya pada saksi.

"Sudah diingatkan berulang kali sejak sidang musyawarah sengketa ini digelar. Perintah ketua majelis musyawarah ini sebagai langkah menjaga etika persidangan," katanya.

Disebutkannya, setiap pihak diberi kesempatan untuk intrupsi dan menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Akan tetapi, sesuai tata tertib, harus melalui ketua majelis musyawarah.

"Terkait KPU Sumut yang secara serentak meninggalkan ruang musyawarah, itu sikap mereka," katanya.

Ketua majelis musyawarah Hardi Munte mengatakan selain diberi kesempatan menyampaikan keberatan dalam musyawarah, semua pihak juga diberi kesempatan sama untuk menyampaikan kesimpulan/konklusi.

"Itu tetap diperlakukan sama bagi para pihak. Itu sidang adjudikasi quasi peradilan dan ada pedoman beracara serta tata tertib sidang juga telah terang diingatkan bagi siapapun yang ada di ruang sidang. Majelis berwenang mengambil tindakan atas pelanggaran tata tertib yang ditentukan bagi semua pihak di ruang sidang," katanya.


Artikel ini telah tayang di hariansib.co dengan judul "Pimpinan Musyawarah Usir Anggota KPU Sumut"


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Laporan: tim
Sumber: Hariansib.co
loading...

No comments

Powered by Blogger.