Header Ads

Di PTTUN, JR Saragih Sertakan SKPI Sebagai Alat Bukti

WARTAGAS.COM - Nasib pencalonan JR Saragih-Ance Selian di Pilgub Sumut 2018 masih menggantung. KPU Sumut bersikukuh tidak mengakui Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang diserahkan JR Saragih ke KPU Sumut.

Di PTTUN, JR Saragih Sertakan SKPI Sebagai Alat Bukti
JR Saragih- Ance Selian - Foto: hariansib.co

SKPI yang telah dilegalisir milik JR telah diserahkan ke KPU Sumut terhitung sejak Selasa (13/3). Setelah menerima SKPI, maka KPU Sumut akan melakukan kajian dan rapat pleno sebelum memutuskan apakah JR-Ance memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Paslon setelah legalisir SKPI atau sebaliknya. "Amar putusan Bawaslu kan berakhir di Jumat. Yang pasti KPU sebelum melewati 16 Maret akan membuat penetapan apakah pak JR memenuhi syarat atau masih tetap tidak memenuhi syarat," kata anggota KPU Sumut Iskandar Zulkarnain di KPU Sumut, Selasa (13/3).

Menurutnya, setelah keputusan rapat pleno, mereka akan mengumumkan langsung apakah pasangan yang diusung Demokrat, PKB dan PKPI ini memenuhi syarat atau tidak. Lantas apa keputusan KPU Sumut terhadap proses legalisir SKPI ini? Sebelum ini KPU Sumut menyatakan pelaksanaan legalisir SKPI tidak sesuai dengan putusan Bawaslu. Hal ini kemudian dikuatkan dengan berita acara KPU Sumut yang menyatakan hal serupa.

Namun, Iskandar mengaku KPU Sumut belum memutuskan apakah mengakui SKPI atau sebaliknya. "Pendapat KPU, kami harus pleno memutuskan. Pendapat saya secara pribadi, setahu saya, amar putusan itu tidak ada tafsirnya. Amar putusan itu jelas. Kalau UU, PKPU itu masih ada tafsir, tetapi yang namanya putusan tidak boleh ada tafsir," ungkapnya.

Tafsir ini berkutat pada apakah SKPI JR diakui setara dengan ijazah atau KPU berpegangan teguh pada teks putusan Bawaslu Sumut yang memerintahkan legalisir ulang ijazah.

Sekretaris Departemen Dalam Negeri DPP Demokrat Abdullah Rasyid menegaskan, KPU Sumut tak bisa mengartikan putusan Bawaslu Sumut tentang penyelesaian sengketa pencalonan JR Saragih hanya tekstual. Dalam putusannya, Bawaslu Sumut memerintahkan JR Saragih untuk meleges kembali ijazahnya untuk pemenuhan syarat pencalonan. Namun ijazah yang diperintahkan untuk dileges kemudian dinyatakan hilang.

Lebih lanjut Rasyid menjelaskan, terlepas dari banyaknya asumsi di balik menghilangnya ijazah tersebut, faktanya saat ini JR telah memiliki Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Dan SKPI sama kedudukannya dengan ijazah.

"KPU dalam menyikapi hal ini juga harus arif dan bijak. Jangan terkesan apriori dan terlihat punya agenda setting sendiri. Jika kita membaca kembali putusan Bawaslu, jelas yang diminta adalah klarifikasi terhadap ijazah. Kita sama tahu menurut aturan dan perundangan yang berlaku, SKPI adalah juga sama dengan ijazah," kata Rasyid.

Karenanya kata dia, tidak ada yang dilanggar JR ketika ia melegalisir SKPI miliknya karena ijazahnya hilang. Terbitnya SKPI adalah sebagai pengganti ijazah formal yang resmi.

"KPU melampaui kewenangan jika tidak menerima SKPI sebagai pengganti Ijazah," tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum JR Saragih, Ikhwaluddin Simatupang menambahkan kekuatan SKPI ini sendiri ditemukan dalam ketentuan KPU dalam tata cara pencalonan.

"Jika Ijazah hilang itu bisa dibuktikan dengan SKPI," ujarnya.

Dijelaskannya, untuk menerbitkan SKPI itu sendiri harus melalui beberapa tahapan antara lain, surat keterangan hilang dari polisi dan proses lagi di Dinas Pendidikan.

"Ini semua sudah terpenuhi, jadi tidak ada alasan KPU untuk menolak pasangan JR-Ance sebagai calon," tutupnya. SKPI JR tersebut diketahui turut dijadikan alat bukti dalam gugatan di PTTUN.

Sementara itu, saat dimintai tanggapannya, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida S Rasahan menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan KPU Sumut dalam pelaksanaan putusan Bawaslu Sumut yang memerintahkan legalisir ulang ijazah JR Saragih. Apakah SKPI memenuhi syarat atau tidak, hal itu sepenuhnya kewenangan KPU Sumut.

"Kami kan tidak bisa menilai pelaksanaan putusan kami," kata Syafrida saat ditanya wartawan, di Bawaslu Sumut, Selasa (13/3).

Pada prinsipnya kata dia, Bawaslu hanya memerintahkan para pihak, baik pemohon (JR Saragih) dan KPU Sumut untuk bersama-sama melakukan legalisasi ulang terhadap dokumen pendidikan, yaitu ijazah JR.

"Jika dalam praktiknya bahwa bukan ijazah tapi SKPI yang dilegalisir, kami tidak berhak untuk menilai itu. Kewenangan untuk menilai itu ada pada KPU," jelasnya.

Menurutnya, setelah proses legalisir SKPI yang kemudian diserahkan ke KPU Sumut dalam pemenuhan persyaratan calon, maka KPU Sumut sesuai ketentuan akan membuat berita acara khusus terhadap dokumen yang diserahkan. Apabila KPU Sumut menilai SKPI itu memenuhi syarat, maka KPU harus membatalkan SK 07 tanggal 12 Februari tentang penetapan Paslon dan menetapkan JR-Ance sebagai pasangan Cagub dan Cawagub. Sementara bila sebaliknya, JR masih punya hak mengajukan permohonan sengketa ke PTTUN.

SKPI SEBAGAI ALAT BUKTI
Sementara itu JR Saragih selaku penggugat atas status pencalonan dirinya yang disebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Sumut turut melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang dilegalisir sebagai alat bukti di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Bambang Edi Soetanto dengan agenda penyampaian alat bukti di Ruang Utama PTTUN Medan, Selasa (13/3).

Kuasa Hukum penggugat, Ikhwaluddin Simatupang menyebutkan pihaknya juga melampirkan Surat Keterangan Laporan Kehilangan Ijazah Penggugat dari Polsek Kemayoran Jakarta Pusat sebagai alat bukti. Sehingga alat bukti yang disampaikan totalnya menjadi 31 surat bukti.

"Ini substansinya sudah jelas, kita ajukan SKPI menjadi bukti sebagai pertanda Ijazah pak JR Saragih itu ada, namun dinyatakan hilang," kata Ikhwaluddin.

Lebih lanjut, penggugat turut menyertakan berita acara hasil penelitian yang menyatakan JR Saragih Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Begitu juga berita acara tentang penetapan pasangan calon tertanggal 17 Januari 2018 menjadi bukti tambahan dalam gugatan ini.

"Pengajuan bukti di sidang PTTUN didominasi alat bukti yang berkaitan dengan persoalan perundang-undangan tentang pencalonan, penetapan serta Peraturan KPU," sebut Ikhwaluddin.

Terpisah, kuasa hukum JR Saragih lainnya, Qodirun menyebutkan pihaknya pada persidangan lanjutan yang digelar Rabu (14/3) dengan menghadirkan dua orang saksi ahli dan tiga orang saksi fakta.

"Untuk persidangan besok (hari ini) kami akan menghadirkan 2 saksi ahli dan 3 saksi fakta. Dua saksi ahli itu berasal dari Partai Demokrat yang menjadi LO ketika pendaftaran, dan tiga saksi fakta merupakan orang-orang yang mengetahui proses pencalonan," ungkap Qodirun.

Sementara itu, di pihak tergugat, yaitu Kuasa KPU Sumut Hadiningtyas menyebutkan telah menyampaikan 27 alat bukti. Salah satunya yaitu fotocopy legalisir ijazah dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta bertandatangan sekretaris dinas yang dilampirkan JR Saragih ketika melakukan pendaftaran ke KPU Sumut.

"Fotocopy surat itu juga kita lampirkan dan surat legalisir itu saat ini ada di Bawaslu untuk pembuktian di Gakkumdu," ujarnya.

KPU Sumut juga akan menghadirkan 2 orang saksi ahli pada persidangan lanjutan dalam perkara ini.

"Dua saksi ahli yang akan kami hadirkan yaitu satu orang yang membuat Peraturan KPU dan satu orang akademisi dari Unair yang paham tentang Data Kelola Kepemiluan," sebut Hadiningtyas seusai persidangan. [*]


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Sumber: hariansib
loading...

No comments

Powered by Blogger.