Header Ads

Kompak Kena OTT KPK, Ayah-Anak Cagub Sultra dan Wali Kota Kendari Ditahan, Total Suap Diterima Rp2,8 M

WARTAGAS.COM - Penyidik KPK melakukan penahanan terhadap ayah dan anak, Asrun dan Adriatma Dwi Putra. Asrun merupakan calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), sedangkan Adriatma adalah Wali Kota Kendari.

Kompak Kena OTT KPK, Ayah-Anak Cagub Sultra dan Wali Kota Kendari Ditahan, Total Suap Diterima Rp2,8 M
KPK menetapkan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (Kanan) dan sang ayah yang juga calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun (Kiri) atas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari. Ayah Anak ini menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/3/2018). - Foto: Liputan6.com

Asrun tampak keluar dari ruang pemeriksaan KPK pukul 16.43 WIB. Bersama Asrun, Adriatma juga mendampingi. Keduanya tampak telah mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye.

Adriatma tampak mengenakan kaos berkerah abu-abu. Dia juga terlihat menggenggam map warna merah di tangan kanannya.

Setelah itu, Asrun yang menyusul anaknya masuk ke mobil tahanan. Asrun tampak berjaket kulit warna hitam serta berpeci hitam. Keduanya kompak tidak memberikan pernyataan apapun.

Suasana agak ricuh karena seiring keduanya masuk ke mobil tahanan, beberapa orang terdengar menangis. Selain itu, ada pula sejumlah orang lainnya yang memukul-mukul mobil tahanan.

Namun, mobil tahanan kemudian melaju membawa kedua tahanan baru KPK itu ke rutan. KPK menahan mereka selama 20 hari pertama. "Ditahan untuk 20 hari pertama. Tersangka ADR (Adriatma Dwi Putra), ASR (Asrun), dan FF (Fatmawati Faqih) ditahan di rutan KPK, sedangkan tersangka HAS (Hasmun Hamzah) di rutan Guntur," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Setelah itu, tampak mantan Kepala BKSAD Kendari Fatmawati Faqih dan pengusaha bernama Hasmun Hamzah turut ditahan KPK. Hasmun hanya diam, sedangkan Fatmawati sempat membantah menjadi penghubung antara Asrun dengan Hasmun.

Total Suap Rp 2,8 M
KPK menyebut pemberian suap yang diterima Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra totalnya Rp 2,8 miliar. Pemberian itu terbagi menjadi 2 kali.

"Total dugaan suap Rp 2,8 miliar (yang terdiri dari), Rp 1,5 miliar diambil dari bank pada 26 Februari lalu ditambahkan Rp 1,3 miliar dari kas PT SBN (Sarana Bangun Nusantara)," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Namun menurut Febri, uang tersebut sudah digunakan sehingga bukti yang diamankan hanya berupa buku tabungan berisi bukti penarikan uang sebesar Rp 1,5 miliar. Selain itu, ada pula kunci mobil yang disita KPK.

"STNK dan kunci mobil yang digunakan untuk membawa sejumlah uang," kata Febri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyebut uang itu digunakan Adriatma untuk kepentingan ayahnya, Asrun, untuk maju dalam Pilgub Sulawesi Tenggara (Sultra) 2018. Asrun memang maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada serentak itu.

"Permintaan dari Wali Kota untuk kepentingan biaya politik untuk cagub ASR (Asrun). Dugaan penerimaan yang melalui pihak lain diindikasikan kebutuhan kampanye ASR," sebut Basaria.

Pemberian tersebut diberikan oleh Hasmun Hamzah (Direktur PT Sarana Bangun Nusantara/SBN). Pengusaha itu kerap memenangkan proyek di Kendari.

"Diduga wali kota ini bersama-sama beberapa pihak yang menerima hadiah dari swasta terkait pelaksanaan barang dan jasa," sebut Basaria.

Atas kasus itu, KPK pun menetapkan 4 orang tersangka (nomor 1 sebagai pemberi suap, sisanya sebagai penerima suap) yaitu:

1. Hasmun Hamzah (Direktur PT SBN), 2. Adriatma Dwi Putra (Wali Kota Kendari), 3. Asrun (calon Gubernur Sultra), 4. Fatmawati Faqih (mantan Kepala BPKAD).

Kronologi OTT
Berikut kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK:

Senin, 26 Februari 2018
Tim KPK mengetahui adanya penarikan uang dari rekening Hasmun Hamzah (Direktur PT Sarana Bangun Nusantara/SBN). Penarikan uang sebesar Rp 1,5 miliar itu disebut Basaria atas permintaan Adriatma. Selain itu, Basaria juga menyebut di kas Hasmun ada Rp 1,3 miliar yang telah disiapkan untuk Adriatma.

Selasa, 27 Februari 2018
Pukul 20.00 Wita
Ada 2 pegawai Hasmun yaitu H dan R yang ditangkap KPK di kediamannya masing-masing. Tim KPK mengamankan buku tabungan berisi penarikan uang Rp 1,5 miliar.

Pukul 20.40 Wita
Tim KPK mengamankan Hasmun di kediamannya.

Rabu, 28 Februari 2018
Pukul 01.00 Wita
Tim KPK mengamankan Adriatma di kediamannya.

Pukul 04.00 Wita
Tim KPK mengamankan Asrun di kediamannya.

Pukul 05.45 Wita
Tim KPK mengamankan mantan Kepala BPKAD Kendari Fatmawati Faqih di kediamannya.

Para pihak yang ditangkap tersebut kemudian menjalani pemeriksaan awal di Polda Sultra. Setelahnya pada malam harinya, mereka diterbangkan ke Jakarta.

Pejabat Makin Serakah
Dalam beberapa waktu terakhir, KPK tengah gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang utamanya menyasar para calon kepala daerah. Mantan pimpinan KPK Abraham Samad menyebut hal itu menunjukkan para pejabat semakin serakah.

"Pejabat kita serakah, makanya banyak OTT. Karena dia korupsi, padahal gaji dan fasilitas yang dimiliki sudah sangat lumayan," ujar Samad di Universitas Bosowa Makassar.

Saat itu, Samad tengah memberikan motivasi pada ribuan mahasiswa di Makassar sebagai pendidikan antikorupsi. Samad menyebut pendidikan dari usia anak hingga mahasiswa sangat perlu untuk menghindarkan dari perilaku koruptif.

"Makanya mahasiswa di sini kami beri bekal, pahaman, dan penanaman karakter untuk tidak serakah," ujar Samad.

Pendidikan untuk mencegah korupsi menurutnya penting untuk semua lapisan masyarakat. Sebab, menurutnya, korupsi bisa terjadi dari tingkat lurah hingga sekelas menteri.

"Semua tingkatan, di kelurahan saja ada, makanya dia rusak pelayanan publik, yang harusnya gratis malah disuruh bayar," ucap Samad. (detikcom/hariansib)


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Pelabuhan Ajibata Khusus Kapal Ferry KMP Tao Toba, Parapat - Tomok PP




Artikel ini telah tayang di Hariansib.co dengan Judul: "KPK Tahan Ayah-Anak Cagub Sultra dan Wali Kota Kendari, Total Suap Diterima Rp2,8 M"
loading...

No comments

Powered by Blogger.