Header Ads

Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

WARTAGAS.COM - Kasus dokumen palsu yang menjerat bakal calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih terus bergulir. Partai Demokrat sebagai pengusung JR Saragih bakal menempuh jalur hukum untuk melawan penetapan tersangka atas JR Saragih.

Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih
JR Saragih bercengkerama dengan warga - Foto: @semangatbarujr / Facebook

"Kami akan praperadilankan penetapan status tersangka JR Saragih," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan seperti dikutip Koran Tempo, edisi Senin 19 Maret 2018.

JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto. Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Andi Rian, mengatakan kepolisian memiliki bukti yang kuat sebagai dasar penetapan J.R. Saragih sebagai tersangka.

"Alat bukti fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, sudah disita dari KPU. Kemudian dari pelapor, kemudian specimen tandatangan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta," kata Andi.

JR Saragih sebelumnya gagal menjadi calon gubernur Sumatera Utara lantaran KPU menyatakan legalisasi ijazah SMA nya bermasalah.

JR Saragih yang berpasangan dengan Ance Selian kemudian menggugat putusan itu ke Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara. Setelah bersidang Bawaslu mengabulkan sebagian gugatan JR Saragih kepada KPU Sumut, pada 3 Maret 2018.

Selain mengabulkan sebagian permohonan sengketa, Bawaslu juga menetapkan beberapa putusan lainnya. Pertama, memerintahkan pemohon (JR Saragih) untuk melegalisir ulang fotocopy ijazah SMA milik pemohon kepada instansi yang berwenang.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata cara legalisir ijazah, bersama-sama dengan termohon (KPU Sumut) dan diawasi oleh Bawaslu Sumut.

Namun, langkah JR Saragih terhenti untuk menjadi Cagub lantaran KPU kembali menyatakan pasangan tersebut tidak memenuhi syarat, meski telah menyertakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sebagai pengganti STTB JR Saragih yang dinyatakannya hilang.

"Menyatakan JR Saragih dan Ance Selian tidak memenuhi syarat sebagai calon gubermur Sumut 2018 - 2023. KPU Sumut berkewajiban menyerahkan berita acara hasil pelaksanaan keputusan Bawaslu Sumut No.01/PS/BWSL.Sumut.02.00/II/2018 tanggal 3 Maret 2018." Kata anggota KPU Sumut Benget Silitonga, Kamis 15 Maret 2018.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Evi Novida mengatakan prosedur awal KPU Sumatera Utara menyatakan JR Saragih TMS, sudah benar. Sebab, dalam penelitian berkas syarat pribadi berupa fotokopi legalisasi ijazah JR Saragih, tidak sah setelah diverifikasi ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Alasannya, JR Saragih mengirim berkas fotokopi ijazah sekolahnya, dengan legalisasi yang tidak diakui oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Salah satu syarat pribadi pencalonan kepala daerah, kata dia, adalah dokumen pendidikan, minimal SMA. Dokumen fotokopi tersebut harus dilegalisasi di sekolah tempat dia menimba ilmu. Jika sekolah tersebut sudah tidak ada, maka bisa ke Dinas Pendidikan tempat sekolah itu berada.

JR Saragih mengaku pernah sekolah di SMA Ikhlas Prasasti milik Yayasan Ikhlas Prasasti. Pekan lalu Tempo, menelusuri jejak sekolah yang telah lenyap di kawasan SD Sumur Batu 3, Jakarta Pusat itu. SMA dan SMP Iklhas Prasasti telah ditutup sejak tahun 1994, setelah ada pembangunan kompleks SD Sumur Batu.

“Sekarang cuma ada TK aja. Sementara numpang di sekolah kami sampai sisa siswanya lulus. Setelah siswanya lulus ya sudah nggak ada lagi sekolahnya,” ujar Marintan Muryati, guru SD Sumur Batu 3.

Menanggapi kasus ini, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengatakan, walaupun ijazah asli JR Saragih hilang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu membuktikan apakah dokumen legalisirnya sah atau tidak. Karena, kata Harjono, yang menjadi masalah adalah keaslian dari legalisasi ijazah yang diserahkan JR Saragih.

“Diklarifikasi dengan datang lagi ke Jakarta untuk membuktikan dokumen legalisirnya sah atau palsu. Karena yang diragukan kan dokumen legalisirnya,” ujar Harjono kepada Tempo, Ahad, 18 Maret 2016.

Harjono mengatakan, pihak JR Saragih, Bawaslu, dan KPU perlu bersama-sama datang ke pejabat yang berwenang melakukan legalisasi ijazah untuk membuktikan apakah proses legalisasinya benar. Menurut dia, jika telah diklarifikasi ke Jakarta, maka Bawaslu dan KPU juga dapat mengetahui apakah ijazah itu betul-betul ada atau tidak.

Dia mengatakan, JR Saragih seharusnya membuktikan keaslian Ijazah yang ia miliki. Karena, jika ijazah maupun legalisasi tidak sah, maka kasus itu menjadi semakin rumit. “Tapi kemarin itu kan malah menyerahkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB),”

Menurut Harjono, bisa saja JR Saragih memiliki ijazah, namun legalisirnya tidak sah. Jika ijazahnya memang ada, dia mengatakan, sebenarnya JR Saragih tetap memenuhi syarat menjadi calon Gubernur Sumatera Utara. Namun, jika itu benar, JR Saragih tetap melakukan pelanggaran karena memalsukan legalisir ijazah.

Adapun soal pernyataan JR Saragih yang mengaku telah kehilangan ijazah, menurut Harjono ada beberapa hal yang harus ditelusuri Bawaslu. Pertama, kata Harjono, soal kapan waktu hilangnya ijazah itu.

Harjono mengatakan, Bawaslu harus mempertanyakan apakah ijazah itu hilang setelah dilegalisir, atau sebelumnya. Karena, tutur dia, jika itu hilang sebelum dilegalisir, maka dokumen yang diberikan JR Saragih adalah legalisasi dari surat keterangan kehilangan ijazah.

Harjono berujar, jika perkembangannya JR Saragih dijadikan tersangka pemalsuan dokumen. Maka ada sangkaan bahwa legalisasi ijazah JR Saragih tidak pernah dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan legalisasi.

JR Saragih Lolos Saat Pilkada Simalungun, Begini Kata DKPP
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengatakan walaupun ijazah SMA JR Saragih disangkakan palsu, penyelenggara pilkada yang meloloskan JR Saragih sebagai bupati Simalungun tidak melakukan pelanggaran.

“KPU (Komisi Pemilihan Umum) enggak melakukan pelanggaran, bisa saja dia (JR Saragih) yang melakukan pemalsuan,” ujar Harjono kepada Tempo pada Ahad, 18 Maret 2018.

JR Saragih merupakan Bupati Simalungun selama dua periode. Ia mencalonkan diri pertama kali pada 2010 dan kembali maju pada 2016. Dalam pilkada 2018, ia mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Sumatera Utara, berpasangan dengan Ance Selian.

Namun JR Saragih gagal ikut dalam pilgub setelah legalisir dalam fotocopy ijazah SMA JR Saragih tidak diakui oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Melalui surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 tertanggal 22 Januari 2018, disebutkan pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak pernah melegalisir ijazah JR Saragih.

Adapun diloloskannya JR Saragih dalam pilkada sebelumnya, menurut Harjono, bukan berarti KPU Simalungun melakukan pelanggaran. Menurut dia, JR Saragih dan timnya, pada masa pilkada dulu bisa saja melakukan berbagai cara untuk menjadikan dokumen tersebut tampak sah di mata KPU.

Menurut Harjono, bisa jadi JR Saragih memberikan keterangan-keterangan dengan dokumen-dokumen lain sehingga KPU menyatakan dia lolos sebagai calon bupati Simalungun. "Dia (KPU) tidak melanggar, karena telah melakukan verifikasi," ujarnya.

Berkaitan dengan persoalan ijazah di pilgub Sumut, JR Saragih telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga melakukan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto.


Demokrat Bantah Kecolongan soal Penetapan Tersangka JR Saragih
Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, membantah jika Partai Demokrat disebut kecolongan soal penetapan tersangka Jopinus Ramli Saragih oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alasannya, kata dia, JR Saragih telah dua kali memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Simalungun dalam dua periode.

“Tadinya kami yakin tidak akan terbentur masalah pemalsuan karena sudah menjabat sebagai bupati dua periode. Atas dasar inilah kami merasa tidak kecolongan tapi sangat menyesalkan,” kata Ferdinand saat dihubungi di Jakarta, Ahad, 18 Maret 2018.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang sekaligus tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sumatera Utara mengumumkan penetapan tersangka terhadap JR Saragih. Direktur Tindak Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Andi Rian mengatakan JR Saragih diduga memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto.


JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pemalsuan legalisir fotocopi ijazah. JR Saragih sudah dipanggil untuk pemeriksaaan di sentra gakkumdu. JR Saragih dikenakan Pasal 184 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ferdinand menilai penetapan tersangka JR Saragih terlalu cepat. “Karena (polisi) belum pernah memanggil dan meminta keterangan dari JR Saragih sebelumnya sebagai saksi atau terlapor,” kata dia. Namun, Ferdinand memastikan pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Partai Demokrat, Ferdinand berujar, juga berencana memanggil JR Saragih. Menurut dia, pemanggilan tersebut untuk mendapatkan keterangan soal kasus yang menjerat Saragih secara langsung. “Kalau dianggap perlu, akan dipanggil,” katanya. Ia juga menyediakan bantuan hukum jika Saragih memerlukan.


TNI AD Serahkan Kasus JR Saragih ke Polisi
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Denny Tuejeh mengatakan pihaknya menyerahkan persoalan keaslian ijazah JR Saragih kepada pihak kepolisian. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara itu diketahui pernah berdinas sebagai prajurit di TNI AD.

"Karena yang bersangkutan saat ini berstatus sebagai warga sipil," ujar Denny dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 17 Maret 2018.

Denny membenarkan JR Saragih pernah berdinas sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat terakhir kapten CPM dan berdinas di Polisi Militer Kodam III/Siliwangi sebagai Dansubdenpom Purwakarta. Saragih mengakhiri dinas aktifnya pada 2008 untuk beralih profesi di bidang lain.

Pertanyaan ihwal latar belakang pendidikan JR Saragih mencuat setelah dia diputuskan tak lolos menjadi calon gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara lantaran tidak memenuhi syarat melengkapi legalisasi ijazah SMA. Bupati Simalungun itu pun sempat diberi kesempatan melengkapi persyaratannya setelah Badan Pengawas Pemilu mengabulkan gugatannya. Namun putusan itu tak dilaksanakannya.

JR Saragih justru melegalisasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMA miliknya. Legalisasi ini disaksikan para komisioner KPU serta staf Bawaslu Sumatera Utara. Kendati sudah ada surat pengganti, KPU menyatakan JR Saragih-Ance Selian tetap tidak memenuhi syarat.

Masalah JR Saragih tak berhenti di situ. Pada Kamis, 15 Maret 2018, Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, sekaligus pengarah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumatera Utara, Komisaris Besar Andi Rian mengumumkan penetapan tersangka terhadap JR Saragih. Ia diduga memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto.

Selain itu, pangkat JR Saragih di militer ikut dipertanyakan. Saragih mengaku ia berpangkat terakhir letnan kolonel saat akan maju menjadi bupati pada 2010. Namun TNI AD menyampaikan bahwa pangkat terakhir JR Saragih adalah kapten CPM.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



WG / Tempo.co
loading...

No comments

Powered by Blogger.