Header Ads

Pelayanan Publik Pemko Siantar Buruk

WARTAGAS.COM - Ombudsman RI menyatakan pelayanan publik di Kota Siantar dikategorikan buruk. Hal itu dikemukakan Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar usai menyerahkan Hasil Survai Pelayanan Publik ke Walikota Siantar, Hefriansyah di Aula Bappeda Pemko Siantar, Kamis (15/3/2018) pagi.

Pelayanan Publik Pemko Siantar Buruk
Walikota Hefriansyah menerima hasil Survai Pelayanan Publik dari Abyadi Siregar. - Foto: Elisbet / metro24jam.com

Melansir dari metro24jam.com (16/3), Abyadi menjelaskan, survei dilakukan Obudsman RI dengan mendatangi langsung kantor pelayanan publik yang dimiliki sebanyak 45 Pemko se-Indonesia.

“Ternyata, berdasarkan hasil survai, Pemko Siantar berada pada posisi zona merah, yakni pelayanan publik buruk,” ungkapnya.

Dalam melakukan survei, Ombudsman menetapkan tiga kategori hasil survei, yakni nilai 0-50 kategori pelayanan buruk (zona merah); nilai 51-80 kategori pelayanan kurang lengkap (zona hijau) dan nilai 8-100 kategori lengkap (zona hijau). Survai dilakukan pada Maret hingga Mei 2017 lalu.

Kemudian, dari 45 Pemko yang disurvei, Kota Siantar berada pada urutan 44 hanya satu tingkat di atas Kota Sorong, Provinsi Papua, yang berada di urutan ke-45.

Dari Sumut, selain Pemko Siantar yang disurvei ada Kota Binjai. Ternyata, meski sama-sama dalam kategori pelayanan buruk, Kota Binjai masih sedikit lebih tinggi dalam perolehan hasil survei.

Diterangkannya, hal yang melatarbelakangi Ombudsman melakukan survai pelayanan publik yang diselenggarakan Pemko se-Indonesia adalah untuk melihat sejauhmana Pemko melakukan kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik Ombudsman melakukan dua tahapan survei yaitu tahap pertama tentang bagaimana penyusunan, penetapan, dan publikasi standard pelayanan publik oleh Pemko Siantar. Tahap kedua, implementasi standard pelayan publik tersebut. “Yang dilakukan survai masih tahap pelayanan tahap pertama,” ujarnya.

Misalnya, Dinas Pendidikan. Di OPD ini akan dilihat jenis layanan seperti pengurusan izin pendirian sekolah yang dilakukan seperti berapa lama pengurusan, berapa tarif dan berapa lama standar waktu kepengurusan, kelengkapan adminsitrasi dan ruangan khusus pelayanan.

Dalam survei, Kota Siantar memperoleh nilai 23,64. Nilai tertinggi diperoleh Kota Manado dengan predikat pelayanan publik lengkap atau zona hijau.

Setelah menerima hasil survei, Walikota Hefriansyah diminta menerima hasil survei tersebut dan akan mendorong OPD Pemko Siantar memperbaiki pelayanan publik. [*]


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Tim / metro24jam

Artkel ini telah tanag di news.metro24jam.com dengan judul "Pelayanan Publik Pemko Siantar Buruk"
loading...

No comments

Powered by Blogger.