Header Ads

Putusan Bawaslu Tetap Berlaku Meski JR Ajukan Gugatan ke PTTUN

WARTAGAS.COM - Jopinus Ramli (JR) Saragih kembali mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut soal penetapan pasangan calon (Paslon) peserta Pilgubsu 2018 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan di Jalan Peratun, Komplek Medan Estate. Gugatan tersebut ternyata sudah dilayangkan JR melalui kuasa hukumnya Ikhwaludin Simatupang, Rabu (6/3) lalu.

Putusan Bawaslu Tetap Berlaku Meski JR Ajukan Gugatan ke PTTUN
Pasangan Bakal Calon Gubsu dan Wagubsu, JR Saragih dan Ance - Foto: Lintasmedan.com

KPU Sumut selaku tergugat, Jumat (9/3) dipanggil pihak pengadilan untuk hadir pada pra persidangan guna menyaksikan perbaikan gugatan yang dilaksanakan penggugat. Dua komisioner yakni Iskandar Zulkarnain dan Benget Silitonga menghadiri panggilan pengadilan. Kepada wartawan, Benget mengatakan pra persidangan tersebut digelar tertutup. Pihaknya hanya diminta mengecek kebenaran SK 07/PL/03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang penetapan Paslon Pilgubsu 2018-2023 sebagai objek gugatan. "Ini masih pra sidang. Belum sidang. Tadi hanya perbaikan gugatan yang diajukan penggugat. Jadi kata majelis sifatnya masih tertutup," ucap Benget seusai keluar dari ruang sidang.

Pada saat pra sidang berlangsung, Benget dan Iskandar sempat bertanya kepada majelis hakim yang diketuai Ono Suryano bahwasanya, saat ini mereka sedang melaksanakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut. Putusan tersebut memerintahkan JR Saragih harus meleges ulang fotokopi ijazah SMU miliknya ke suku dinas setingkat kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan KPU Sumut dan diawasi langsung Bawaslu Sumut. "Namun majelis hanya mengatakan bahwa PTTUN tidak menanggapi atau tidak memproses putusan Bawaslu. Ada gugatan yang masuk, ya kami proses. Seperti itulah jawaban ketua majelisnya. Makanya kamipun bingung," ucap Benget.

Iskandar Zulkarnaen menambahkan, sebagai penyelenggara Pemilu, KPU patuh dan taat pada perundang-undangan untuk hadir apabila ada gugatan yang masuk menggugat mereka. "Di sini kami jelaskan, sebagai penyelenggara Pemilu, kami siap hadir untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan pasangan calon. Sama halnya seperti yang diajukan JR Saragih. Dengan objek gugatan yang sama dengan penyelesaian sengketa di Bawaslu lalu, di PTTUN ini juga kami patuh dan taat menghadiri gugatan mereka," jelasnya.

Iskandar mengatakan pada pra persidangan itu, majelis menjelaskan masa persidangan akan estafe digelar. Sidang perdana akan digelar, Senin (12/3) dengan agenda mendengar jawaban dari pihak tergugat yakni KPU Sumut. Di hari Selasa agenda sidang memberikan bukti-bukti dari kedua pihak. Hari Rabu, sidang beragendakan mendengar saksi dan di hari terakhir sebelum putusan, majelis menjadwalkan persidangan dengan agenda kesimpulan. "Jadi terakhir persidangan adalah hari Kamis (15/3) mendatang. Untuk putusan, majelis belum menentukan jadwal," jelasnya.

Soal Putusan Bawaslu
Sekaitan dengan gugatan JR Saragih ke PTTUN, KPU Sumut saat ditanyai seputar putusan musyawarah sengketa di Bawaslu, pihaknya bersikukuh tetap menjalankan putusan tersebut meski JR mengajukan gugatan baru ke PTTUN. "Kalau soal putusan Bawaslu kemaren, itu tetap dilaksanakan. Putusan Bawaslu kan jelas sifatnya. Final dan mengikat. Oleh karena itu kita masih tetap menjalankan itu. Bahkan saat ini sedang berjalan. Kemarin sudah kita surati yang bersangkutan untuk meminta jadwal bersama untuk meleges ijazah SMU JR. Namun hingga saat ini belum ada balasan," jelas Iskandar.

Iskandar juga menjelaskan bilamana JR belum juga bersama-sama dengan KPU meleges fotokopi ijazah SMU miliknya seperti perintah putusan Bawaslu, maka KPU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap. "Berdasarkan hitungan 7 hari masa kerja, berarti terhitung sejak Kamis (8/3) kemarin putusan Bawaslu dibacakan pada Sabtu (3/3) lalu. Dan 3 hari setelah putusan Bawaslu yakni Rabu (7/3) kemarin adalah batas 3 hari masa pelaksanaan putusan. Sabtu Minggu tidak dihitung berarti dihitung sejak Kamis kemaren. Maka itu, dihitunglah 7 hari ke depan sejak hari Kamis kemarin. Artinya batas waktunya hingga 16 Maret mendatang," jelas Iskandar.

"Bilamana JR tidak dapat memenuhi putusan Bawaslu seperti yang tertuang dalam poin 1, 2, 3 dan 4, maka kita akan menggelar pleno untuk menentukan sikap. Hasil pleno tersebut akan kita kordinasikan ke Bawaslu sebagai tindaklanjut putusan Bawaslu itu. Kenapa kami tetap melaksanakan putusan Bawaslu, karena sifat putusan itu adalah final dan mengikat bagi kami sebagai penyelenggara Pemilu," ucap Iskandar lagi.

Hal senada juga diungkap Ketua Bawaslu Sumut Syafrida S Rasahan. Ditegaskan, gugatan yang baru saja dilayangkan JR melalui kuasa hukumnya itu ke PTTUN, tidak berkaitan dengan upaya hukum dari putusan Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu akan meneruskan dan menunggu JR dan KPU Sumut melaksanakan putusan Bawaslu sesuai dengan isi poin-poin dalam putusan tersebut. "Gugatan JR ke PTTUN bukan upaya hukum JR dalam menolak isi putusan Bawaslu dalam sengketa kemaren. Ia kembali mengajukan gugatan. Kali ini ia mengajukannya ke PTTUN. Meski yang digugatnya objeknya sama seperti permohonan sengketa yang diajukannya ke Bawaslu, namun, itu berdiri sendiri. Dan putusan Bawaslu tetap harus dilaksanakan," jelasnya.

Ia juga menerangkan, bilamana JR tidak melaksanakan putusan Bawaslu maka JR akan tetap dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). "Selama isi putusan Bawaslu tidak dilaksanakan oleh pemohon dengan didampingi termohon untuk meleges ulang fotokopi ijazah SMU miliknya ke Suku Dinas Pendidikan di Jakarta, maka putusan Bawaslu tidak dapat membatalkan SK penetapan pasangan calon yang diterbitkan KPU Sumut," tegas Syafrida.

Ternyata, tim kuasa hukum JR meragukan proses leges tersebut dapat berjalan dengan baik. Maka oleh karena itu, pihaknya kembali mengajukan gugatan ke PTTUN. "Kami melayangkan gugatan ini ke PT TUN karena kami tidak yakin proses leges di Dinas DKI Jakarta, sesuai perintah Bawaslu dalam amar putusannya dapat berjalan dengan baik, karena kami merasa sudah ada upaya-upaya untuk mempersulit kami," tegas Ikhwaluddin, kuasa hukum JR.

Oleh karena itu lanjut Ikhwaluddin, tujuan gugatan baru ke PT TUN ini adalah sebagai langkah antisipasi terhadap proses leges yang akan dijalankan.

Kepada wartawan Ikhwaluddin menegaskan saat ini ada upaya sistematis yang dilakukan pihak tertentu agar JR Saragih tidak lolos menjadi Paslon Gubernur berpasangan dengan Ance Selian.

"Lihatlah ada sebuah lembaga yang mensomasi Diknas DKI yang meminta agar tidak melakukan leges terhadap Ijazah JR Saragih, belum lagi ada laporan ke Bawaslu Sumut yang menyebutkan dokumen pendaftaran Pak JR palsu, ini semuakan sudah jelas kalau di sana-sini kami dihadang," tegas Ikhwaluddin. [*]


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Sumber: hariansib.co
loading...

No comments

Powered by Blogger.