Header Ads

Refly Harun: Pemerintah Aceh Tak Berhak Berlakukan Hukuman Pancung

WARTAGAS.COM - Pemerintah Aceh tak berhak memberlakukan hukuman pancung walaupun memiliki otonomi khusus. Pemberlakuan hukuman mati harus melalui hukum pidana nasional.

Refly Harun: Pemerintah Aceh Tak Berhak Berlakukan Hukuman Pancung
Ilustrasi - Foto: Hariansib.co / Wartagas.com

Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh tidak serta merta memberikan kewenangan untuk memberlakukan hukuman mati. Hukuman paling berat dalam pidana ini hanya dapat diberlakukan dalam peraturan yang diatur dalam legislasi nasional.

"Memang ada pengecualian untuk pemberlakuan syariat islam di Aceh tapi kekuasaan kehakiman berpucuk di MA itu itu sudah hukum nasional. Pemberlakuan syariat di Aceh yang dilakukan hanya hukuman yang minor," ujarnya ketika dihubungi, Kamis (15/3).

Hukuman pancung dapat ditujukan untuk berbagai tujuan, sekedar preventif maupun penegakan hukum. Tetapi jika hal tersebut dianggap tak sesuai dengan penataan hukum nasional maka dapat dapat diajukan judicial review melalui Mahkamah Agung. Karena hukum syariat yang diatur dalam Qanun berkedudukan setingkat Perda.

Pengamat Hukum Tata Negara Abdul Fickar menyebutkan hal yang sama. Menurutnya hukuman mati merupakan wilayah hukum nasional yang diatur peraturan setingkat undang-undang (UU). "Maka Perda tidak dapat membuat aturan itu karena tingkatannya UU, bukan Perda," jelasnya.

Akademisi Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho, mengingatkan pemberlakuan hukuman mati mendapat sorotan tajam dalam perspektif HAM makanya pelaksanaannya dibatasi. Pada masa kini hukuman pancung tidak manusiawi. Niat untuk memberlakukannya lebih baik ditanggalkan.

Seperti diberitakan, Dinas Syariat Islam Aceh mewacanakan penerapan hukum Qisas bagi para pelaku kejahatan seperti pembunuhan. Menurut Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Aceh, Syukri M Yusuf, hal ini untuk menekan angka kriminalitas yang marak terjadi akhir-akhir ini.

"Lebih baik diselaraskan saja dengan hukum nasional. Pemerintah Aceh sendiri memperbaiki kualitas penegakan qanunnya," ucap dia. Pencantuman hukuman pancung sebagai prevensi tindak pidana-pun tidak akan efektif. Ancaman semacam ini justru membuat tumpul penegakan hukum itu sendiri. Karena penegakan hukum lebih mengedepankan kualitas, budaya, dan substansi hukum.

BACA JUGA: Aceh Akan Berlakukan Hukum Pancung


Sebatas Wacana
Sementara itu, Syukri M Yusuf memberikan klarifikasi terkait pernyataannya tentang hukum Qisas/pancung. Dia mengaku hukuman tersebut masih sebatas wacana dan dia berbicara atas nama pribadi, bukan mewakili Pemerintah Aceh.

Pernyataan klarifikasi ini diterima dari Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin, Jumat (16/3). Klarifikasi tersebut memuat empat poin. Di bawahnya, tertulis nama lengkap Syukri dan nomor handphone.

Berikut pernyataan klarifikasi secara utuh yang diterima:

Wacana Hukum Pancung di Aceh Dibantah
Beredarnya wacana penerapan hukum pancung di Aceh dibantah oleh Dr Syukri Yusuf MA, yang merupakan narasumber satu-satunya terkait isu tersebut.
Berikut penjelasannya:

Klarifikasi terkait statemen tentang wacana penelitian hukum qishas:

1.Saya tidak pernah menyatakan Aceh akan berlakukan hukum pancung, yang saya sampaikan beberapa waktu lalu adalah wacana untuk melakukan penelitian terlebih dahulu untuk melihat tanggapan masyarakat Aceh jika hukum qishas mau diberlakukan. Itu sangat normatif.

2.Saya menyampaikan wacana tersebut atas kapasitas pribadi atau sebagai akademisi dan tidak mewakili Pemerintah Aceh.

3.Sejauh ini wacana penelitian tentang hukum qishas, belum masuk dalam program Pemerintah Aceh.

4.Berita yang beredar yang seolah-olah saya keluarkan statemen bahwa Aceh akan terapkan hukum pancung itu sangat merugikan saya sendiri dan juga Pemerintah Aceh, untuk itu saya mohon diklarifikasi.

Dalam pernyataan sebelumnya, Syukri mengatakan, pihaknya akan melakukan penelitian terlebih dulu dengan melibatkan kampus terkait penerapan hukum qishas di Aceh. Selain itu, Dinas Syariat juga akan melihat dukungan masyarakat serta kesiapan masyarakat jika hukum ini diterapkan.

"Setelah ada penelitian baru kita meningkat ke upaya penyusunan naskah akademik dan draft dari hukum itu. Penelitiannya kita rencanakan dalam tahun 2018 ini," kata Syukri kepada wartawan, Rabu (14/3). (detikcom/hariansib/wg)


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI

loading...

No comments

Powered by Blogger.