Header Ads

Samarkan Uang Rp7 M, Hefriansyah Dituding Sekongkol Sama OK Arya

WARTAGAS.COM - Muncul tudingan Walikota Siantar, Hefriansyah bersekongkol OK Arya, Bupati Batubara nonaktif yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kasus suap proyek.

Samarkan Uang Rp7 M, Hefriansyah Dituding Sekongkol Sama OK Arya
Walikota Hefriansyah - Foto: metro24jam.com

Melansir dari metro24jam.com (20/3), Persekongkolan itu disebut-sebut bertujuan untuk menyamarkan kedudukan uang Rp7 miliar yang sempat dimasukkan ke rekening milik Hefriansyah.

Uang tersebut ditengarai merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan OK saat menjabat Bupati Batubara. Dan kasus itu sendiri sudah masuk dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Tudingan itu dilontarkan oleh Dame Pandiangan, mantan hakim adhoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat dimintai pendapatnya, Selasa (20/3/2018) siang di Hotel Sapadia, Jalan Diponegoro, Kota Siantar.

“Melihat duduk persoalan modus operandi, menurut data yang saya dalami sendiri, saya melihat di sini ada persekongkolan antara terdakwa (OK Arya) dengan saksi (Hefriansyah). Saya mempunyai keyakinan ada kerja sama di antara kedua belah pihak ini untuk menyamarkan kedudukan uang ini. Karena uang sebanyak itu oleh seorang pejabat negara patut diduga berasal dari hal yang menyalahgunakan wewenang atau jabatan atau kedudukan,” kata Dame.

Secara akademis atau hukum pidana korupsi, urai Dame, kalau seseorang menerima aliran dana dari orang lain dalam kedudukan sebagai pejabat atau disangka sebagai pelaku tindak pidana tetentu, maka dalam penerimaan dana itu, kalau tak ada hubungan usaha atau permodalan yang jelas, maka seseorang yang menerima aliran dana itu dapat dipersangkakan sebagai pihak penerima dana yang disebut tindak pidana pencucian uang.

Tapi kalau dari sejak awal ada hubungan bisnis yang jelas, maka dapat dikatakan penerima aliran dana itu memiliki itikad baik mengenai penerimaan dana itu. Walaupun sumber dana kemungkinana dari perbuatan-perbuatan terlarang secara hukum pidana.

“Tapi kalau (uang) itu dari kejahatan lain, disebut penadahan. Dia menadah dan bukan pencucian uang. Masuk dalam delik penadahan, yakni Pasal 480 KUHPidana,” terangnya.

Tapi khusus kejahatan yang terjadi pada diri OK Arya dan melibatkan Hefriansyah, itu merupakan kejahatan yang masuk extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, masuk dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

“Kalau dari awal dia (Hefriansyah) sudah mengetahui atau menduga, tapi tidak ada hubungan usaha, tapi uang dimasukkan ke rekeningnya dan kemudian dia tidak melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, itu lah yang disebut dengan murni tindak pidana pencucian uang. Dia menyamarkan uang itu dengan memasukkan ke dalam ke rekeningnya dan itu murni tindak pidana pencucian uang. Itu secara teori pidana tentang penerapan penerimaan aliran dananya,” terang Dame.

Terkait pengembalian uang yang dilakukan Hefriansyah kepada OK Arya, menurut Dame, perbuatan itu sudah penuh setelah uang itu ada di rekeningnya. Kalau pengembalian itu dilakukan setelah itu menjadi objek penyidikan, tak menghilangkan sifat melawan hukumnya.

Kalau Hefriansyah berdalih meminjam uang dari OK Arya, sambung Dame, harus jelas ada hubungan usaha di awal. Patut pula dipertanyakan, apakah pinjaman yang dimaksud Hefriansyah dan OK Arya membuatnya dalam bentuk akta otentik, karena itu menjadi pembuktian mutlak.

“Tapi kalau di bawah tangan dibuat, itu sudah pasti mungkin tanggalnya dibuat berlaku surut. Setelah penyidikan dilakukan, dibuat mereka seperti itu, perlindungannya. Jadi kalaupun itu dibuat belakangan atau dibuat tanggal surut, tapi pinjam memijam itu dalam rangka apa. Jelas indikasinya ada pencucian uang,” tandas Dame lagi.

Dia juga mengingatkan, transaksi yang dilakukan OK Arya dan Hefriansyah, yang notabene sebagai pejabat, harus mempunyai legalisasi. Karena seorang pejabat itu ada larangaan tertentu melakukan usaha tertentu, semisal tak boleh menjadi ketua yayasan.

“Gugatan saya juga, apakah ini masuk dalam daftar laporan pajak yang bersangkutan (Hefriansyah). Ketika ini ditelusuri sampai ke sana, barangkali mereka tak bisa mengelak bahwa ada persekongkolan dan yang bersangkutan menerima aliran dana ini, patut diduga harus mengetahui bahwa itu berasal dari kejahatan atau penyalahgunaan wewenang atau jabatan atau kedudukan dari pemberi dana itu,” jelasnya lagi.

Dame menyebut, terkait kasus ini, meski Hefriansyah masih sebatas saksi, namun dalam praktik penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada kecenderungan mereka melakukan penuntutan terlebih dahulu terhadap pelaku utama untuk mendapat legalisasi dari persangkaan tadi.

“Jadi setelah ada putusan hukum yang berkekuatan tetap, maka akan dilanjutkan ke tindak pidana ikutannya. Jadi saya pikir KPK sudah punya data yang lengkap dengan ini. Untuk menyeret siapa-siapa yang terkait, apabila nanti terbukti uang ini berasal dari penyalahgunaan wewenang atau jabatan,” pungkas Dame.

Diberitakan sebelumnya, kasus suap yang menjerat Bupati Batubara non aktif, OK Arya, masih terus menyasar oknum-oknum penting lainnya.

Saat diperiksa sebagai saksi di KPK, Hefriansyah mengaku menerima uang Rp7 miliar dari OK Arya. Uang dimaksud sebagai pinjaman. Awalnya Hefriansyah meminjam Rp10 miliar, namun hanya Rp7 miliar yang diberikan OK Arya.

Pencairan uang itu sendiri dilakukan melalui perantara keduanya. Uang dimasukkan ke rekening pribadi Hefriansyah. Kuat dugaan uang tersebut merupakan hasil kejahatan pidana korupsi yang dilakukan OK Arya.


Akui Dipanggil KPK
Hefriansyah ditemani Humas Pemko Siantar, Gilbert Ambarita, mengakui dirinya hanya satu kali dipanggil KPK yakni pada 14 November 2017 lalu bertempat di Kuningan, Jakarta.

Hal ini disampaikannya kepada Siantar24Jam seusai mengikuti kegiatan Musrenbang di Sapadia Hotel, Selasa (20/3/2018).

Hanya saja, Hefriansyah mengherankan atas pemberitaaan yang tak akurat terkait pemanggilannya yang berhubungan dengan OK Arya.

“Informasinya aku pun heran, mana yang akurat, pertama aku katanya terlibat masalah kasus proyek Sentang, kedua katanya aku terlibat money laundry. Lalu soal titipan Sekda, katanya ada aliran dana,” katanya.

Dalam hal ini Hefriansyah menyebut, secara logika tak ada yang mau jadi Sekda kalau membayar Rp7 miliar. “Siapa yang mau jadi Sekda bayar Rp7 miliar. Ku rasa sakit jiwalah itu ya,” ucap pria berusia 42 tahun tersebut.

Soal proyek Sentang dan adanya dugaan money laundering atau pencucian uang, Hefriansyah mengatakan, orang yang mempertanyakan dirinya ke KPK karena sayang pada dia.

“Kalau ku lihat Bang Bona selaku Ketua Majelis Muslim Indonesia (MMI), dia sayang samaku, karena sayangnya samaku dia mengklarifikasi secara langsung ke KPK. Terus ada LSM yang ingin tau kebenaran berita tesebut, jadi mereka ke sana ingin mendapatkan kebenaran,” jelasnya.

Diakui Hefriansyah, pemanggilan dirinya tidak ada konteksnya dengan hal tersebut, hanya urusan pribadi.

“Aku dipanggil tidak ada konteksnya dengan hal ini. Aku dipanggil urusan pribadi dengan dia, misalnya, aku minta tolong, dibantunya. Namun kita tunggu sajalah nanti, katanya kan 14 hari,” sebut Hefriansyah sembari berlalu.

Diketahui, kasus ini didorong Ketua Lembaga Pusat Bantuan dan Pengabdi Hukum Indonesia (Pusbadhi) Miduk Panjaitan dan Ketua Majelis Muslimin Indonesia (MMI), Bonatua Naipospos yang bertandang ke KPK bersama Hinca Panjaitan, anggota Komisi III DPR RI pekan lalu.

Miduk dan Bonatua Naipospos menjelaskan, kedatangan mereka ingin memastikan dugaan keterlibatan Hefriansyah dalam menikmati aliran dana suap proyek pembangunan Jembatan Sentang, dengan terdakwa OK Arya.

“Jadi KPK melalui Bu Basaria meminta waktu dua minggu untuk menentukan status dari Hefriansyah. KPK telah mengamini bahwa pernah memeriksa Hefriansyah sebagai saksi,” jelas Miduk.

Bonatua di kesempatan itu juga meminta KPK meningkatkan status pemeriksaan Hefriansyah. Bona mengatakan kuat dugaan Hefriasnyah terlibat.

“Jika tidak ada sangkut pautnya, tidak mungkin dia (Hefriansyah) dipanggil KPK walaupun sebatas saksi. Apalagi, keempat orang yang tadinya dipanggil sebagai saksi dalam kasus itu, saat ini sudah menjadi tersangka,” ujar Bonatua.

Menurut Bonatua, dalam surat panggilan nomor Spgl-6006/23/11/2017 yang diteken Direktur Penyidik KPK, Brigjen Pol Aris Budiman, pemanggilan Walikota Siantar sebagai saksi atas tersangka Helman Hardadi, Kadis PUPR Kabupaten Batubara bersama Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain, Sujandi Tarsono alias Ayen selaku penerima hadiah atau janji dari Maringan Situmorang, untuk mendapatkan proyek pembangunan Jembatan Sentang yang terletak di perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentang dan proyek Jembatan Sei Magung, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, TA 2017 lalu.

Tak hanya itu, Hefriansyah juga diminta sebagai saksi atas para tersangka karena janji atau hadiah dari Syaiful Azhar yang telah mendapatkan proyek pekerjaan betonisasi Jalan di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara TA 2017 lalu.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Sumber: metro24jam.com
loading...

No comments

Powered by Blogger.