Header Ads

Ternyata, Daya Rusak Muslim Cyber Army Lebih Dahsyat Ketimbang Saracen

WARTAGAS.COM - Setara Institute mengapresiasi Bareskrim Polri khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber yang telah membongkar kelompok produsen dan penyebar konten hoax dan ujaran kebencian bernuansa SARA di dunia maya bernama Muslim Cyber Army (MCA).

Ternyata, Daya Rusak Muslim Cyber Army Lebih Dahsyat Ketimbang Saracen
Ketua Setara Institut Hendardi - Foto: hariansib.co

"Saya mendorong tim Polri untuk membongkar kelompok ini dari aktor intelektual dan produsen, serta para pemesannya dari kelompok 'pemain politik'," kata Ketua Setara Institute Hendardi, Kamis (1/3).

Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap enam anggota inti kelompok MCA di Surabaya, Bali, Sumedang, Pangkalpinang, Palu dan Yogyakarta.

Jelas Hendardi, melihat personel dan pola gerakan, kelompok MCA agak berbeda dengan Saracen yang memiliki struktur jelas dan motif ekonomi dominan.

Kelompok MCA tampak lebih "ideologis", memiliki banyak sub kelompok dan ribuan anggota di seluruh Indonesia dengan ikatan organisasional relatif cair.

"Oleh karena itu, daya rusak kelompok ini lebih besar daripada Saracen," ungkapnya.

Hendardi mendorong publik untuk ikut berperan dalam menumpas kelompok-kelompok serupa dengan aktif melaporkan mereka yang secara regular melakukan penyebaran konten kabar palsu dan ujaran kebencian berbasis sentimen SARA.

Di tahun elektoral tingkat lokal dan nasional 2018 dan 2019, kita mempunyai kebutuhan akan ruang publik politik yang mempersatukan, bukan memecah-belah, demi kompetisi politik yang jujur, adil dan membangun.

"Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan sinergi dan partisipasi publik," demikian Hendardi.

MINTA DIUSUT
Sudah 14 orang diciduk polisi karena terlibat sindikat penyebar hoax, Muslim Cyber Army (MCA). DPR mendorong polisi dan Badan Intelijen Negara (BIN) agar mengungkap penyokong dana MCA yang memesan isu kebencian bikinan MCA.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta komisi-komisi terkait di DPR mendorong polisi dan BIN untuk berkonsensentrasi soal isu ini. Soalnya, hoax bikinan MCA sudah meresahkan masyarakat.

"Meminta Komisi III DPR mendorong kepolisian RI untuk segera mengusut tuntas dan menindak tegas jaringan kelompok penyebar hoax MCA, terutama tim inti yang merupakan konseptor (pelaku utama) kelompok MCA, baik yang ada didalam negeri maupun luar negeri," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya.

Jaringan-jaringan MCA dikabarkan sampai ke luar negeri. MCA adalah kelompok terstruktur yang punya empat jaringan, masing-masing jaringan bertugas menampung, merencanakan, menyebar, dan menyerang kelompok lain. Polisi menyatakan ada satu tersangka kasus MCA ini yang berada di luar negeri, yakni Korea Selatan.

Isu-isu yang disebar MCA adalah isu-isu hoax bernada kebencian Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA). Hoax soal penculikan ulama hingga kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah salah satu produk mereka. Ini meresahkan. Maka BIN harus menyelidiki sampai ke akar-akarnya, dan menemukan kelompok kriminal serupa yang masih eksis.

"Meminta Komisi I DPR mendorong BIN, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerja lebih intensif dengan kepolisian RI melakukan penyelidikan secara mendalami dan mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain yang membiayai ataupun memesan untuk menyebarkan hoax melalui kelompok MCA, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kelompok penyebar hoax lain yang beraksi di media sosial," tutur Bambang.

Soal pembiayaan, Badan Reserse Krimiinal (Bareskrim) Polri sedang mendalami pemodal MCA. Polisi memperkirakan kerja-kerja MCA butuh biaya banyak.

Adapun untuk para penyedia layanan aplikasi media sosial, DPR mengimbau mereka untuk patuh terhadap ketentuan. Masyarakat juga diajaknya untuk tetap tenang dan bijaksana menanggapi isu-isu berseliweran di media sosial.

"Mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan berita isu ujaran kebencian, maupun isu SARA serta secara bijak dalam bermedia sosial," kata dia.

MINTA DITANGKAP
Terpisah, Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta dugaan penyebaran hoax oleh grup MCA diusut tuntas. Ia meminta aparat penegak hukum menangkap pembuat konten hoax.

"Tidak hanya MCA, siapa saja. Kita minta kepada aparat keamanan itu, yang membuat kontennya itu yang diburu. Karena orang-orang di kampung ini kan nggak ngerti. Dia men-share-share saja gitu. Nah, kalau itu yang dikejar itu, aduh bisa ramai gitu," kata Zulkifili di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.

Menurutnya banyak masyarakat yang sekedar menyebar atau meneruskan berita bohong yang diterima. Para pembuat konten berita bohong lah yang bersalah.

"Jadi sasaran utama yang membuat narasi, yang memproduksi," ucap Ketua Umum PAN ini.

Zulkifli juga meminta masyarakat agar mengecek semua berita yang diterima sebelum menyebarkannya. Salah satunya dengan bertanya pada tokoh masyarakat dan aparat keamanan soal kebenaran suatu berita.

"Saya juga mengimbau seluruh rakyat Indonesia sekarang ini kalau ada berita masuk di HP kita coba dicek dulu, karena ini tahun politik. Jangan langsung share nanti tahu-tahu kena UU ITE. Kalau ragu tanya tokoh masyarakat, tanya aparat keamanan," pungkas Zulkifli.

Tidak Dibenarkan
Kegiatan kelompok Muslim Cyber Army (MCA) yang menyebarkan konten provokatif berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan informasi bohong atau hoax bertentangan dengan hukum positif. Selain itu, juga tidak dibenarkan secara syariah dan haram hukumnya.

Begitu tegas Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan tertulisnya.

"Karena itu dapat menimbulkan keresahan, ketakutan, perpecahan, permusuhan yang dapat menimbulkan mafsadat (kerusakan) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara," ujarnya

Dalam hal ini, MUI menduga kelompok MCA merupakan sindikat kejahatan dunia maya (cybercrime) yang sangat terorganisir dengan rapi.

Apalagi, untuk menjadi anggota inti The Family MCA, seorang anggota kelompok MCA United yang jumlahnya ratusan ribu orang harus lulus tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi tertentu dan mereka harus dibaiat terlebih dahulu.

"Untuk hal tersebut diperlukan kerja serius dan profesional aparat kepolisian untuk mengungkapnya," tandasnya.

Lebih lanjut, Zainut mengaku menyesalkan kegiatan yang dilakukan kelompok MCA dengan mencatut nama Muslim untuk dijadikan sebagai nama sindikatnya.

Sebab, nama tersebut tidak sesuai dengan aktivitas dan kegiatannya yang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Dengan mencatut nama Muslim, MCA telah merusak dan menodai kesucian dan keluhuran ajaran Islam.

"Untuk itu, MUI meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh jaringannya dan menangkap otak pelakunya, agar diketahui motif perbuatannya," tutupnya.

MUI, terangnya, telah menetapkan Fatwa 24/2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Dalam fatwa tersebut, setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah, fitnah, namimah, penyebaran permusuhan, aksi bullying, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antargolongan (SARA).

MUI juga mengharamkan kegiatan memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten maupun informasi yang tidak benar kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan buzzer seperti kelompok MCA di media sosial yang menyediakan informasi berisi hoax, gibah, fitnah, namimah, bullying, gosip dan hal-hal lain sejenisnya sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, juga haram hukumnya.

"Demikian pula bagi orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa buzzer dan orang yang memfasilitasi serta penyandang dana kegiatan tersebut, juga haram hukumnya," tukasnya.

Punya Strategi Canggih
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya memiliki strategi canggih untuk memberantas akun penyebar hoax yang terafiliasi Moslem Cyber Army (MCA). Strategi itu digunakan agar tidak meresahkan masyarakat, khususnya di tahun politik.

"Kemenhan itu canggih. Jangan dikira nggak canggih. Dengan siber, kita bisa kendalikan lah orang yang nggak betul itu," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ryamizard mengatakan, pihaknya berupaya agar tidak timbul kembali akun maupun grup penyebar hoax seperti Saracen maupun MCA.

"Negara Pancasila nggak boleh ada (kelompok) meresahkan rakyat. Orang bilang aman, dia bilang nggak aman. Itu nggak boleh. Kemenhan itu mengamankan negara. Nggak boleh ada yang resah," kata Ryamizard.

Saat ini polisi masih menelusuri pihak yang memanfaatkan jasa MCA untuk menyebarkan berita palsu. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan pihaknya akan membuktikan siapa yang memesan jasa MCA.

"Masalah MCA masih didalami lagi karena akan ke luar negeri kita akan kerjasamakan dengan kepolisian Korea Selatan, mereka kan punya liaison officer(LO), LO itu atase polisi di Indonesia, sementara kita kan nggak punya melalui Interpol nanti," ujar Setyo kepada wartawan di Mabes Polri. (rmol/detikcom/hariansib)


Artikel ini telah tayang di hariansib.co dengan judul "Daya Rusak Muslim Cyber Army Lebih Dahsyat Ketimbang Saracen"


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI


loading...

No comments

Powered by Blogger.