Header Ads

Akhirnya KPK Lanjutkan Kasus Century

WARTAGAS.COM - Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kembali menegaskan penanganan kasus skandal Bank Century dilanjutkan. Tim KPK sudah melakukan konstruksi kasus terkait dengan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus Century.

Akhirnya KPK Lanjutkan Kasus Century
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

"Tidak ada yang berhenti. April tahun kemarin jaksa penuntut kita sudah klasifikasikan kelompok-kelompok, siapa perannya apa, di mana dan itu ada dua case, FPJP dan PMS. Jadi sebenarnya sudah clear, tinggal kita diskusi lebih lanjut, kita firm untuk naikkan itu," kata Saut kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/4).

Putusan praperadilan soal Century pada Senin (9/4), menurut Saut, didasarkan pada konstruksi putusan eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.

"Di putusannya kan disebut 10 nama," sambungnya.

Kesepuluh nama itu, menurut Saut, dikelompokkan terkait perkara Century yang merugikan keuangan negara karena penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara.

"Kemudian bagaimana kelanjutannya nanti kita akan bahas di tingkat pimpinan dan tentunya penyidik dan penuntut. Diminta atau tidak diminta, KPK tidak dalam posisi menghentikan (penanganan Century) itu. Apalagi dalam putusan Budi Mulya sudah disebut. Ini hanya soal bagaimana kita mengerahkan resource KPK dengan cepat," kata Saut.

Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dihukum 10 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian FPJP dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Majelis hakim menilai perbuatan Budi Mulya dan sejumlah orang lainnya telah merugikan keuangan negara Rp 689,894 miliar dalam pemberian FPJP dan penyertaan modal sementara (PMS) dua tahap, yakni Rp 6,7 triliun dan Rp 1,250 triliun, sehingga total dana yang digelontorkan untuk penyelamatan Century mencapai Rp 8,012 triliun. Sedangkan di tingkat kasasi, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

Panggil Ahli
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya masih mempelajari putusan praperadilan mengenai kasus skandal Bank Century. KPK akan menindaklanjuti putusan dengan lebih dulu memanggil ahli.

"Nanti kita pelajari dulu, ini baru dua hari. Kita bahas dulu, kita panggil ahli dulu. Ada urutan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan, red), dilakukan penyelidikan dulu. Kalau sudah ada dua alat bukti baru dinaikkan tersangka," kata Basaria di gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (12/4).

Basaria menegaskan, KPK menentukan status hukum seseorang selalu berdasarkan alat bukti yang cukup. Karenanya, KPK melakukan penanganan kasus secara cermat.

"Pada prinsipnya sama, sepanjang dua alat bukti tidak ditemukan maka penetapan tersangka tidak akan kita lakukan. Alat bukti sebelum ditemukan penyidik kita tidak berani untuk menetapkan tersangka," tegas dia.

Minta Kepastian Hukum 
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu SH menilai, keputusan Prapradilan Jakarta Selatan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka dalam kasus Bank Century, sesungguhnya bertujuan meminta kepastian hukum karena kasus tersebut masih berlarut-larut.

"Sudah tiga tahun lebih Budi Mulya divonis bersalah dan menyebut secara bersama-sama dengan nama-nama lain dalam skandal besar Bank Century tetapi hingga sekarang belum ada tindak lanjutnya," kata Masinton Pasaribu kepada wartawan, Kamis (12/4) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Karena itu, kasus tersebut menjadi pertaruhan nama baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelesaiannya. Bahkan dia berharap, KPK sebaiknya menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian atau kejaksaan untuk kemudian diselidik dan disidik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Politisi PDI-P ini juga berharap agar KPK tidak menjalankan praktik tebang pilih dalam hal pemberantasan kasus korupsi. Tetapi benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya, memberantas kasus korupsi di negeri ini.

"Kalau KPK masih tebang pilih dan hanya menggarap kasus-kasus kecil, lebih baik lempar handuk saja," ujar Masinton.

Mantan anggota Pansus Angket KPK ini mengemukakan, keputusan PN Jaksel tersebut memberi perintah kepada KPK untuk menindaklanjuti kasus Century. Jangan didiamkan, mengingat kasus tersebut disebut-sebut merugikan keuangan negara sekitar Rp 6,7 triliun.

Terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyatakan, seharusnya praperadilan kasus dana talangan Bank Century yang diajukan MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) kepada Mahkamah Konstitusi tak dikabulkan.

Alasannya, jenis praperadilan yang diajukan MAKI melalui permohonan 78 halaman adalah jenis praperadilan penghentian penyidikan.

"Saya sudah baca praperadilan yang diajukan MAKI sebanyak 78 halaman. Merujuk pada jenis praperadilan penghentian penyidikan di mana sudah ada keputusan tetap pada Budi Mulya," ujar Jansen seraya menyebutkan, seharusnya perkara ini tidak dilanjutkan sejak sidang pertama karena KPK tak mengenal Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3).

Kalau praperadilan ditujukan kepada penyidik Kejaksaan atau penyidik Kepolisian memang masih bisa karena mereka punya SP3.

Jansen mempertanyakan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta KPK menetapkan beberapa orang termasuk Boediono sebagai tersangka kasus Bank Century.

PN Jaksel mengeluarkan permintaan penetapan tersangka kepada Boediono setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dengan gugatan praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jaksel.

MAKI melalui kuasa hukum Boyamin Saiman melalui praperadilan itu mendesak KPK menuntaskan kasus Bank Century yang telah berjalan sejak tahun 2013 lalu.

Selain Boediono, ada beberapa nama yang turut diminta ditetapkan sebagai tersangka yaitu Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi, Miranda Swaray Gultom dan Raden Pardede.

Nadia Mulya: Usut Tuntas
Nadia Mulya, putri eks Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya datang ke KPK bersama pemohon praperadilan kasus skandal Bank Century, Boyamin Saiman. Nadia Mulya meminta KPK mengusut tuntas dugaan keterlibatan pihak lain di kasus Century.

"Usut sampai tuntas karena kasus Century itu bukan seputar kebijakan saja, yang bikin masyarakat geram kan seperti kata Rizal Ramli kan itu (istilahnya, red) ember bocor. Bocornya ke mana, yang masyarakat ingin tahu kan yang sebenarnya itu," ujar Nadia Mulya kepada wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/4).

Nadia Mulya bicara perkara Century yang disebutnya merusak keluarga setelah ayahnya ditetapkan sebagai tersangka dan kini jadi narapidana. Nadia menegaskan, ayahnya bukan pengambil kebijakan terkait skandal pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal sementara (PMS).

"Dia (Budi Mulya) pelaksana saja. Dia melaksanakan kebijakan yang sudah diambil dewan gubernur," sambungnya.

"Jadi kalau mau bilang kasus Century itu tidak bisa hanya Budi Mulya seorang. Anda harus bisa lihat, Bapak saya tidak ada terlibat sama sekali dalam proses apa pun untuk bailout, tapi kenapa semua hukuman seperti diberikan kepada dia seorang. Menurut saya itu sangat tidak adil," tutur Nadia.[*]


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Nyanyi Lagu Batak Sai Anju Ma Ahu




Sumber: HarianSIB
loading...

No comments

Powered by Blogger.