Header Ads

HUT Siantar Dituding Matikan Usaha Kecil, Pedagang Geruduk Kantor DPRD dan Walikota

WARTAGAS.COM - Sambil mengusung puluhan poster dan spanduk, ratusan massa yang menamakan diri Perhimpunan Pedagang Kaki Lima dan Permainan Anak Siantar (PAS) berunjuk rasa ke kantor DPRD dan Walikota Siantar. Massa memprotes perayaan HUT Kota Siantar ke-147, yang dinilai telah mematikan usaha kecil yang mata pencaharian utama mereka.

HUT Siantar Dituding Matikan Usaha Kecil, Pedagang Geruduk Kantor DPRD dan Walikota
Pengunjukrasa dihadang Satpol PP di depan Kantor DPRD Siantar. - Foto: Ferry / metro24jam.com

“Pemko Siantar sudah mengomersilkan HUT Kota Siantar itu dengan membuka bazar untuk menjual berbagai jenis dagangan seperti yang kami jual. Karena itu, HUT Siantar ini hanya mematikan pedagang kecil,” teriak salah seorang pengunjukrasa saat berorasi di depan Kantor DPRD Siantar, Selasa (24/4/2018), seperti yang dilansir metro24jam.com.

Meski melakukan orasi secara bergantian, tak seorang pun anggota dewan menerima kehadiran pedagang, karena DPRD Siantar bersama Walikota Hefriansyah dan unsur Pemko lainnya sedang melakukan sidang paripurna istimewa peringatan hari jadi Kota Siantar ke-147. Sementara, puluhan personel polisi tetap melakukan pengawalan.

“Kami memang tidak punya uang membayar stand. Bahkan, kami tidak diperbolehkan untuk berjualan di seputaran Lapangan Haji Adam Malik hingga Lapangan Merdeka,” ujar pedagang lagi sambil berteriak.

Menuding perayaan itu sudah dikomersilkan, pengunjukrasa minta supaya aparat penegak hukum mengusut penjualan stand bazar yang disebut mereka berbau pungli. Apalagi, pengisi stand dikatakan merupakan pedagang yang berasal dari luar daerah.

“HUT Siantar dikomersilkan, ada pungli dan usut pejabat yang menjual bazar itu karena satu stand dibayar antara Rp3 juta sampai Rp8 juta. Karena kami tak punya uang kami digusur. Padahal, setiap hari kami berdagang di sana untuk menghidupi keluarga,” tegas Ivan Syahputra, sebagai perwakilan pedagang.

Ivan melanjutkan, dengan kondisi itu, Hefriansyah dituding tidak berpihak kepada masyarakat Siantar. Sehingga, mata hati Walikota dikatakan buta karena tidak berpihak kepada masyarakat Siantar.

Selain berorasi secara bergantian, pengunjuk rasa pun menyanyikan lagu Indonesia Raya. Meskipun demikian, tidak seorang pun pejabat pemerintahan atau anggota DPRD datang menemui pengunjuk rasa.

Usai berorasi di Kantor DPRD, para pedagang kemudian bergerak menuju Balai Kota Siantar untuk kembali melakukan orasi seraya berupaya memblokir jalan. Namun, karena tetap tidak ada yang menerima, massa kembali mendatangi kantor DPRD Kota Siantar.

Namun, meski jeritan mereka terdengar sampai ke ruang sidang paripurna, tetap saja tidak ada wakil rakyat, apalagi pejabat Pemko yang menyahuti para pengunjukrasa.

Walikota Hefriannsyah terkesan tidak perduli karena berusaha menghindar dan berlalu begitu saja menuju mobil dinasnya untuk melaksanakan kegiatan HUT Kota Siantar di Jalan Pematang, Kelurahan Simalungun, Siantar Selatan. Demikian juga dilakukan para anggota dewan.

Terakhir, massa PAS membacakan pernyataan sikap di hadapan awak media. Untuk kemudian membubarkan diri dengan perasaan kecewa.

Puluhan stand tempat berjualan memang tampak jelas berdiri di kawasan Lapangan Merdeka dan Lapangan Haji Adam Malik. Barisan stand itu bahkan sampai menutup badan jalan yang akhirnya menimbulkan kemacetan lalulintas.

Tanpa Izin
Berdasarkan penelusuran Siantar24Jam, panitia pelaksana kegiatan perayaan HUT Kota Siantar ke 147 tahun 2018, ternyata belum memiliki izin keramaian dari pihak kepolisian.

Hal itu disampaikan Kasat Intelkam Polres Siantar, AKP Sucipto Samosir. Bahkan, panitia maupun Pemko Siantar tidak pernah menyurati Polres Siantar. Demikian juga dengan stand dagangan di depan Lapangan Merdeka dan Jalan MH Sitorus, Kelurahan Proklamasi, Siantar Barat.

HUT Siantar Dituding Matikan Usaha Kecil, Pedagang Geruduk Kantor DPRD dan Walikota
Massa berorasi membelakangi stand bazar - Foto: Jonathan / metro24jam.com)

“Izinnya tidak pernah kami keluarkan. Gak ada masuk suratnya sama kami,” ucap Sucipto di ruang kerjanya, Selasa (24/4).

Namun, meski tanpa izin keramaian dari Polres Siantar, stand bazar sudah berdiri sejak Senin, (24/4/2018) lalu. Padahal, secara prosedural itu menyalahi. Untuk itu, pihak panitia sebagai penanggungjawab segera melayangkan surat permohonan atas izin keramaian dimaksud.

Ditanya terkait adanya kesan bahwa pihaknya ‘dipandang sebelah mata’ oleh panitia HUT Siantar dan Pemko Siantar, Sucipto tak mau berkomentar. Ia malah menganjurkan untuk dikonfirmasi kepada Sat Lantas Polres Siantar.

“Cobalah tanya sama Satuan Lalulintas (Sat Lantas), ada apa enggak izin penggunaan jalan itu dikoordinasikan panitia,” pungkasnya.

Salah seorang anggota Sat Lantas Polres Siantar membenarkan, jika surat rekomendasi penggunaan jalan belum ada dilayangkan ke pihak kepolisian.

“Belum ada masuk ke kita, otomatisnya itu. Kalau belum ada izin dari Satuan Intel (Sat Intel), belum ada ke kita masalah penggunaan jalan,” katanya.

“Biasanya masuk dulu surat ke Sat Intel, dan Sat Intel akan menindaklanjuti surat yang dilayangkan terkait masalah penggunaan jalan,” sambung personel Sat Lantas tersebut. [*]


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
HUT Kota Siantar ke-147, Walikota Ziarah Ke Makam Raja Siantar




Sumber: metro24jam.com
loading...

No comments

Powered by Blogger.