Header Ads

Moeldoko: Jokowi Mati-matian Perjuangkan Agenda Reformasi

WARTAGAS.COM - Reformasi di Indonesia sudah berjalan 20 tahun. Pemerintah memastikan Presiden Joko Widodo masih menjalankan agenda reformasi.

Moeldoko: Jokowi Mati-matian Perjuangkan Agenda Reformasi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko - Foto: http://hariansib.co

"Dalam perjalanan pemerintahan, Presiden Jokowi dan jajarannya mati-matian memperjuangkan tiga agenda reformasi tersebut melalui serangkaian kebijakan," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/5).

Agenda reformasi yang dijalankan pemerintah antara lain pemberantasan pungli, penguatan kerangka regulasi untuk mencegah korupsi, dan kebijakan subsidi untuk rakyat miskin. Namun, dalam perjalanannya, kata Moeldoko, masih terdapat sejumlah tantangan.

"Tentu saja dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Terdapat sejumlah persoalan yang belum dapat terpecahkan mengingat kompleksnya persoalan, termasuk di antaranya karena berbagai perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi yang berlangsung dalam 20 tahun terakhir," jelas Moeldoko.

Moeldoko menambahkan dirinya memahami bahwa reformasi bukan hanya sebuah momentum yang diperingati dan dirayakan. Mantan Panglima TNI ini mengaku merasakan dan turut mengambil bagian dalam upaya pemerintah melakukan reformasi dan perbaikan, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar.

"Semua itu dilakukan supaya cita-cita reformasi yang diamanatkan 20 tahun silam dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan perlunya generasi saat ini menjalankan agenda reformasi. Apabila agenda itu tak dilaksanakan, kata SBY, bisa-bisa reformasi terjadi lagi.

"Generasi sekarang dan mendatang wajib jalankan dan wujudkan amanah reformasi tersebut. Kalau tidak, bisa ada reformasi lagi di masa depan," tutur SBY melalui akun Twitter-nya yang dikutip.

PDIP Tepis SBY
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut reformasi bisa terjadi lagi andai amanah reformasi '98 tak dijalankan sepenuhnya. PDIP menepis SBY.

"Reformasi telah menjebol sumbatan-sumbatan demokrasi, terutama presiden yang nggak ganti-ganti dan terpusatnya kekuasaan di tangan presiden plus dwifungsi ABRI yang tidak sesuai dengan prinsip supremasi sipil dalam demokrasi sehingga tercipta KKN," ujar Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari.

"Peluang itu terjadi amat kecil kecuali ada perubahan konstitusi yang menghilangkan prinsip-prinsip dasar hasil reformasi tersebut, misal presidennya diktator atau otoritarian, sehingga konstitusi yang pro-demokrasi ini dirombak untuk melayani kepentingan pribadi presiden atau golongan," imbuh Eva.

Menurut Eva, reformasi bisa terjadi karena hal yang bersifat prinsip di konstitusi dilanggar. Sepanjang demokrasi terjaga, bangsa ini, sebut Eva, tak memerlukan reformasi.

"Sepanjang demokrasi dijaga semua elite dengan penuh etika, rule of law jalan secara independen (zaman Soeharto kan tidak independen karena di bawah kementerian kehakiman), maka tidak perlu ada gerakan reformasi yang membuat nyawa mahasiswa dan rakyat terbuang," ucapnya.

Masinton: Reformasi Dibajak
Setelah 20 tahun berjalan, jurang antara cita-cita reformasi dan kenyataan dinilai kian lebar. Demokrasi dinilai hanya menonjolkan kebebasan tanpa kepastian hukum. Intoleransi dan radikalisme berkembang pesat dan korupsi bertumbuh subur di era reformasi.

Politikus muda PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan bahwa reformasi memang sudah mendorong adanya sejumlah perbaikan, sudah ada kebebasan berpendapat dan berorganisasi, penyelenggara negara kini juga lebih transparan. Reformasi memperjuangkan demokrasi dan demokratisasi dengan membuka ruang check and balance dan kontrol penyelenggara negara lebih terbuka.

Masalahnya, kata Masinton, selalu ada saja yang menjadi "penumpang gelap" dalam setiap keberhasilan yang ada. Mereka adalah yang melakukan siasat penyesatan terhadap demokrasi itu sendiri.

Ada dua penumpang gelap yang menunggangi agenda reformasi dalam ruang demokrasi, kata Masinton. Satu adalah yang berpolitik mengedepankan pragmatisme yang melahirkan korupsi. Kedua, demokratisasi dalam politik itu dijadikan sarana propaganda permusuhan serta menebarkan sikap intoleransi.

"Penumpang gelap ini masuk ke seluruh segmen, khususnya terkait isu intoleransi. Mereka ada di parpol, bahkan di birokrasi. Dulu-dulu mereka tak muncul tetapi ketika masa kebebasan terbuka, mereka mulai terang-terangan atas nama kebebasan," kata Masinton, Senin (21/5).

Bagi Masinton, tak bisa disamaratakan bahwa semua parpol terlibat. Tak bisa dibantah penumpang gelap itu masuk ke semua lini. Itu yang menjelaskan kenapa korupsi dan intoleransi ada bukan hanya di parpol tertentu saja, tetapi juga di birokrasi dan sektor swasta.

Padahal, lanjutnya, esensi gerakan reformasi dan demokrasi adalah mengembalikan fungsi kenegaraan sesuai esensi Pancasila dan UUD 1945. Penumpang gelap ini justru menyebarkan paham antikebhinekaan dan permusuhan.

Maka, bagi dia, harus ada upaya besar mengembalikan makna demokrasi dan reformasi. Memastikan pengelolaan negara yang bebas dari perilaku korupsi dan mengembalikan makna demokrasi yang sesuai dengan keadaban negara Pancaisla dan Bhineka Runggal Ika.

"Demokrasi jangan disesatkan menjadi ruang propaganda yang sebar kebencian dan permusuhan," kata Masinton.

Ketua MPR Soroti Ketimpangan
Ketua MPR Zulkifli Hasan mencatat sejumlah hal yang belum diraih Indonesia setelah 20 tahun reformasi. Apa saja?

"Di MPR kami punya catatan. Pertama, ketimpangan antara kaya dan miskin. Padahal tujuan reformasi, keadilan kesejahteraan bersama," ujar Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Zulkifli juga menyoroti soal perpecahan bangsa. Dia menyinggung kebijakan Kementerian Agama yang merekomendasikan 200 nama dai.

"Diskusi kami di MPR sekarang ini demokrasi Pancasila, demokrasi kesetaraan itu menghasilkan social distrust, politik pecah-belah. Kemarin Kementerian Agama rekomendasi 200 ustaz, ngawur itu, blunder besar. Itu politik belah bambu, yang lain dipijak. Itulah, Kemenag harus minta maaf," kata dia.

Zulkifli juga menyoroti sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurutnya, ini menjadi pemecah masyarakat juga.

"Pilkada seperti pertarungan lawan Belanda. Kita dibagi dua. Terbelah," ucapnya.

Terakhir, Zulkifli menyoroti masalah penegakan hukum. Dia juga bicara soal korupsi.

"Keadilan penegakan hukum. Hukum berlaku sebelah. Korupsi? Sudah hampir 300 kepala daerah, semua parpol kena korupsi," tegas dia.

Sebelumnya Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka acara '20 Tahun Refleksi Reformasi', yang dihadiri eks Ketua MPR Amien Rais. Zulkifli memuji Amien Rais.

Zulkifli mengatakan Amien Rais, yang juga besannya, sangat berperan dalam peristiwa sejarah reformasi. Zulkifli menyebut Amien sebagai lokomotif reformasi.

"Pak Amien yang kami banggakan, kami cintai, tokoh reformasi, lokomotif reformasi, karena mahasiswa, karena Pak Amien Rais dkk saya bisa berdiri di sini sebagai Ketua MPR," ujar Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

Menurut Zulkifli, Amien sangat berjasa bagi perkembangan bangsa saat ini. Karena Amien dan reformasi, kata Zulkifli, Jokowi bisa menjadi presiden dan Fahri Hamzah bisa menjadi pimpinan DPR.

"Karena ada reformasi, Bung Fahri Hamzah bisa jadi Wakil Ketua DPR. Karena reformasi, Pak Jokowi bisa jadi wali kota, jadi Gubernur Jakarta, dan sekarang presiden kita," kata Ketum PAN ini.

Seminar ini turut dihadiri Amien. Selain Amien, Fahri dan pengamat ekonomi Kwik Kian Gie hadir. (detikcom/SP/Hariansib)

LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Fenomena Ajang Balap Liar di Pematangsiantar



loading...

No comments

Powered by Blogger.