Header Ads

Gubernur NAD dan Bupati Ditangkap KPK - FPI Aceh Wacanakan Qanun, Potong Tangan

WARTAGAS.COM - Wacana hukum syariat Islam atau qanun terkait korupsi menjadi sorotan setelah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditetapkan KPK sebagai tersangka suap. Meski qanun tersebut belum ada, suara keras agar Irwandi dihukum potong tangan didengungkan FPI.

Gubernur NAD dan Bupati Ditangkap KPK - FPI Aceh Wacanakan Qanun, Potong Tangan
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pascaterjaring operasi tangkap tangan (OTT), di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7). Penyidik KPK resmi melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan staf khusus Gubernur Aceh Hendri Yuzal. (Foto: HarianSIB)

Ketua FPI Aceh Tengku Muslim At-Tahiry meminta KPK mengusut tuntas kasus itu. Sampai-sampai, Muslim meminta siapa pun warga Aceh yang terlibat korupsi untuk dipotong tangannya.

"Walaupun yang ditangkap orang Serambi Mekah (Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah), KPK tak perlu segan-segan karena tak semuanya orang Serambi Mekah saleh, ada juga yang jahat. Maka kalau ada bukti tangkap, jangan lepaskan dan potong saja tangannya, biar jadi pelajaran bagi orang lain," kata Muslim.
Apa kata KPK soal itu?

"KPK hanya berwenang menangani kasus dugaan korupsi menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi. Kalaupun ada aturan pidana lain di Aceh, kami tidak berwenang," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (5/7).

Memang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, KPK melaksanakan tugas berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atau yang biasa disebut UU Tipikor. Apalagi qanun terkait korupsi belum disahkan sehingga KPK hanya bekerja berlandaskan UU Tipikor.

Sebelumnya, guru besar hukum dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, juga memberikan pandangan yang sama. Menurut Prof Anto--panggilan karibnya--kekhususan regulasi Aceh tidak serta-merta dapat menggantikan aturan secara nasional.

"Walau ada kekhususan regulasi di Aceh, sebaiknya UU Tipikor tetap sebagai regulasi tersendiri, bukan berbasis qanun (apabila kelak benar-benar diatur dan disahkan) ataupun dalam konteks unifikasi dan kodifikasi hukum pidana yang tetap mengakui adanya perkembangan delik khusus tindak pidana," kata Prof Anto.

IRWANDI BANTAH
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membantah menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Irwandi juga mengaku tak menerima hadiah atau gratifikasi apa pun.

"Ini ada tuduhan gratifikasi. Saya nggak pernah minta hadiah," ucap Irwandi seusai pemeriksaan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta.

Dia juga mengaku tak kenal dengan pihak swasta yang turut menjadi tersangka dalam kasus ini. Dia menegaskan tak menerima uang dari pihak swasta terkait proyek apa pun.

"Saya nggak tahu. Saya nggak tahu mereka (Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri), nggak lapor ke saya, dan nggak berikan ke saya. Saya nggak terima uang," ujar Irwandi.

Selain itu, Irwandi menyatakan tak ada hukum cambuk terkait kasus korupsi. Dia mengaku bakal mengikuti proses hukum di KPK.

"Tidak ada hukum cambuk," kata Irwandi.

Kode Suap
Terungkap adanya kode komunikasi dalam praktik suap menyuap antara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sandi untuk menyamarkan suap itu disebut '1 meter'.

"Sebelumnya KPK telah mengidentifikasi penggunaan kode '1 meter' terkait dengan transaksi yang terjadi. Dugaan fee 10 persen dari alokasi dana DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) terus kami dalami. Diduga 8 persen untuk sejumlah pejabat di tingkat provinsi dan 2 persen di kabupaten," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (5/7).

Kode itu disebut telah dilakukan sejak awal pembicaraan fee bagi Irwandi. Febri pun mengimbau pada para saksi nantinya untuk terbuka ketika diperiksa penyidik.

Sementara itu, Ahmadi hingga kini masih diperiksa secara intensif oleh KPK. Dia diperiksa bersama seorang dari swasta.

Ahmadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak Rabu (4/7) kemarin. Dia diduga memberikan suap Rp 500 juta dari commitment fee Rp 1,5 miliar ke Irwandi demi mendapatkan ijon proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi dana otonomi khusus atau otsus.

Sebagian dari duit suap Rp 500 juta itu diduga akan digunakan untuk kegiatan Aceh Marathon 2018. Selain Ahmadi dan Irwandi, ada dua orang swasta lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Disegel
Ruang kerja gubernur dan ruang Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kantor Gubernur Aceh disegel KPK. Proses tender proyek di Tanah Rencong sementara terhenti.

"Yang dilakukan penegak hukum dalam hal ini KPK itu kan sesuai dengan semua protapnya. Kita harus taat. Tapi oleh karena penegakan hukum, kita terganggu kita harus terima," kata Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Aceh.

"Tapi tentu saya selaku wakil gubernur sedang mencari jalan lain agar teknis biro pengadaan barang jasa memang harus dihentikan karena pemerikssaan KPK di ruang-ruang tersebut. Hal-hal yang lain kita jalan terus jadi tidak semuanya terhenti," jelas Nova.

Menurut Nova, dalam rapat pimpinan yang dilakukan juga sudah dibahas terkait hal tersebut. Program yang dapat dilakukan, akan terus berjalan sambil menunggu penyegelan yang dilakukan KPK dibuka.

Pihak P2K Pemerintah Aceh saat ini juga sudah membuat tabel proyek yang masih bisa dijalankan seperti penunjukan langsung (PL). Wagub Nova berharap, kalau pun ada keterlambatan gara-gara penyegelan ini, tapi waktunya tidak terlalu lama dari skedul awal.

Menurutnya, Sekda Aceh sudah meminta kepada pihak KPK agar melakukan penyegelan sesuai kebutuhan penyelidikan. "Berdasarkan informasi dua hari (penyegelan)," jelas Nova.

Ruang kerja Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan ruang ULP disegel KPK. Di pintu masuk, terdapat kertas yang bertuliskan larangan membuka ruangan. Penyegelan dilakukan pada Rabu (4/7) sore.

Tabah
Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebut Pemprov Aceh sedang berduka pasca penetapan tersangka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Nova berharap Irwandi tabah dan sabar.

"Saya sebagai wakil gubernur dan jajaran pemerintah Aceh sekarang sedang berduka. Kami kehilangan sahabat, mitra kerja yang sangat baik," kata Nova.

"Dengan doa mudah-mudahan bapak Gubernur Irwandi tabah, sabar dan menjalaninya dengan baik dan mudah-mudahan tetap sehat," jelas Nova.

Setelah gubernur Aceh ditetapkan KPK sebagai tersangka, Mendagri Tjahjo Kumolo menunjuk Nova menjadi Plt gubernur. Namun Nova mengaku belum menerima surat penunjukan tersebut.

"Terkait tentang ketatanegaraan yaitu ketika seorang gubernur berhalangan atau nonaktif atau sedang menjalani penahanan atas satu kasus, itu sudah diatur oleh undang-undang. Yang saya baca di media bahwa akan ditunjuk Plt dan Mendagri akan menunjuk Plt yaitu Wagub. Tapi sampai hari ni saya dengar proses administrasi tentang Plt itu masih ditangan Mendagri," ujar Nova.

Mendagri Prihatin
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku prihatin atas penangkapan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah Ahmadi oleh KPK. Sebab, selama ini Yusuf dikenal tegas soal anggaran, tapi ternyata terjaring OTT KPK.

"Saya kira saya orang yang cukup intensif komunikasi dengan Pak Gubernur. Beliau juga bersikap keras kalau masalah anggaran Aceh, yang tidak mau kompromi, yang ketat, yang efektif. Kok masih ada ini. Kalau KPK ada OTT, kan tidak hitungan jam atau hari. Ini sudah ada telaah yang cukup lama," kata Tjahjo, Kamis (5/7).

Tjahjo pun kecewa atas penangkapan kepala daerah yang terus berulang. Padahal selama ini pihaknya tak pernah lelah mengingatkan kepala daerah agar berhati-hati dan cermat menggunakan anggaran. Tjahjo menyebut, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Aceh dan Kabupaten Bener Meriah, Kemendagri telah melantik plt gubernur dan plt bupati.

"Kami sedih, kami prihatin. Terpaksa kemarin diumumkan oleh KPK sebagai tersangka dua-duanya," ucap Tjahjo.

"Hari ini saya sudah teken wakil gubernur sebagai plt, kemudian wakil bupati sebagai plt bupati, sampai berkekuatan hukum tetap, karena keduanya tidak bisa menjalankan fungsi pemerintahannya sehari-hari karena sedang ditahan KPK. Walaupun begitu, tetap asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan," tuturnya.

Bongkar Korupsi
Sementara itu, mahasiswa di Aceh memberikan apresiasi kepada KPK yang telah berani melakukan penindakan terhadap kasus korupsi di Aceh. Namun, mereka tidak mau terlalu cepat mengakui keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi di Aceh sebelum menindak beberapa kasus besar lainnya.

"Kita mengapresiasi KPK yang telah melakukan penindakan di Aceh. Namun, kita tidak mau terlalu cepat mengakui keberhasilan tersebut sebelum KPK bisa menangani dan menindak beberapa kasus korupsi lainnya di Aceh yang belum tuntas termasuk beberapa di antaranya mencapai ratusan miliar," kata Ketua BEM Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Muslem Hamidi dalam keterangannya, Kamis (5/7).

Dia menyebutkan selama ini semua elemen masyarakat banyak sekali menyuarakan aspirasinya terkair persoalan korupsi di Aceh yang sudah merajalela. Mungkin ini menjadi jawaban atas permintaan beberapa pihak agar KPK bisa ikut turun memberantas korupsi di Aceh.

"Saya berharap agar kejadian ini bisa menjadi pintu utama masuk nya KPK ke Aceh dalam tujuan memberantas korupsi," tambah Muslem.

Muslem berharap agar KPK tidak hanya bekerja sampai di sini, selama ini pemberantasan korupsi di Aceh masih jauh dari harapan banyak pihak. Terbukti dengan banyaknya kasus-kasus korupsi besar yang belum diselesaikan oleh pihak penegak hukum di Aceh.

"Kita berharap agar proses ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Kita tidak ingin jika proses ini hanya berjalan dengan baik saja namun tidak dijalankan dengan benar oleh KPK. Saya rasa ini poin yang sangat penting," sebut Muslem.

Muslem menuturkan bahwa kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pejabat dan kepala daerah lain. Korupsi itu adalah hal yang tidak mendapatkan pengampunan, sehingga pejabat dan kepala daerah harus paham betul bahwa korupsi merupakan kejahatan besar dan mengorbankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepadanya.

"Terpenting, KPK juga harus bisa menangani kasus lain yang ada di Aceh yang belum tuntas sampai sekarang," sebut Muslem. (detikcom/SIB/WG)


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Bikin Gaduh, Ratna Sarumpaet Diusir Keluarga Korban Kapal Km Sinar Bangun Danau Toba



loading...

No comments

Powered by Blogger.