Header Ads

Habib Bahar Dipolisikan Jokowi Mania, PA 212 Membela

WARTAGAS.COM - Jokowi Mania (Joman) melaporkan Habib Bahar bin Smith ke Bareskrim Polri terkait ceramah yang menyebut 'Jokowi kayaknya banci'. Persaudaraan Alumni 212 membela Habib bin Smith dengan menyebut bagian ceramah itu hanya sebagai kritik.

Habib Bahar Dipolisikan Jokowi Mania, PA 212 Membela
Habib Bahar bin Smith - Foto: Hesti Rika/detikcom

Sekjen Jokowi Mania (Joman) La Kamarudin melaporkan Habib Bahar bin Smith ke SPKT Bareskrim Polri pada Rabu (28/11/2018). Dalam aduannya ke polisi, Kamarudin menyatakan Habib Bahar melakukan kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan tentang diskriminasi ras dan etnis, serta ujaran kebencian atau hate speech.

"Pelaporan saya lakukan hari ini," ujar Kamarudin ketika dimintai konfirmasi.

Habib Bahar dilaporkan dengan Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2).

Kamarudin mempersoalkan pernyataan Habib Bahar dalam sebuah video yang dianggap cukup menyudutkan Jokowi.

"Barang buktinya, pertama, adalah video yang lagi viral dan beberapa video lain. Itu kita masukkan ke dalam flashdisk," tutur Kamarudin.

Sementara itu, Kadiv Hukum PA 212 Damai Hari Lubis menyarankan kepada para pendukung Jokowi agar menerima ceramah Habib Bahar sebagai kritik. Apa yang disampaikan Habib Bahar dalam ceramahnya merupakan norma berekspresi.

"Terkait pelaporan Habib Bahar, saya dari PA 212 punya pandangan dan saran, para 'cebong' seharusnya menerima putusan MK tentang wafatnya pasal haatzaai artikelen pada tahun 2017. Maka sebaiknya menerima kritik sebagai norma berekspresi karena pandangan seseorang tidak harus uniform," tutur Damai Hari kepada detikcom, Kamis (29/11).

Damai mengatakan para pelapor Habib Bahar ke polisi hanya merupakan tindakan latah. Dan, menurutnya, apa yang dilakukan Habib Bahar hanya merupakan suatu bentuk kontrol sosial.

"Secara resmi saya mewakili Kadiv Hukum PA 212/Ketua Korlabi serta Aliansi Anak Bangsa menyampaikan pendapat hukum terkait lontaran kritikan Habib Bahar bin Smith adalah suatu hal yang wajar dalam berekspresi dalam rangka social control," ujar Damai.

"Itu kan kritik, yakin nanti ada penjelasan khususnya, fokus perihalnya, tentunya ada juga nanti hal-hal yang tidak dikritik. Masa mau semuanya bagus-bagus dibilang. Jokowi kan manusia, yang nggak luput dari kesalahan. Ulama saja kalau perlu boleh dikritik," sambungnya.

Damai meminta apa yang disampaikan Habib Bahar dalam ceramah itu tidak dilihat secara terpotong pada bagian tertentu saja. Perlu dilihat bagian lain dalam ceramah Habib Bahar.

"Dan jangan sampai kritikan Habib Bahar bin Smith terhadap satu peristiwa diartikan secara letter lux. Harus 'sadarkum'. Sesuai hukum tentunya sangat dibutuhkan dalam hal apa, dalam objek apa, kan ada juga pasti yang bagusnya. Yang bagusnya tentu tidak dikritik. Maka nanti yakin tentunya akan diawali dengan klarifikasi dulu oleh petugas hukum," kata Damai.

Di sisi lain, menurut Damai, Jokowi bukan orang yang antikritik. Damai juga menyinggung soal Jokowi yang kerap melontarkan pernyataan 'puitis'.

"Apalagi Jokowi kan tidak antikritik. Bahkan suka dengan kritik dan cukup satire kalau beri statement pada suatu hal. Contoh kata yang puitis 'sontoloyo,' 'tabok', dan lain-lain. Pernah ia keluarkan. Kan baik-baik saja. Yang jelas semua rambu-rambu hukum tentang kebebasan berpendapat secara individu maupun kelompok, terhadap penguasa atau pejabat atau public figure. Lisan maupun tertulis," tutur Damai.

"Maksudnya semua pihak, pelapor, dan dalam hal ini subjek hukum Jokowi Presiden Penguasa Tertinggi, harus menerima itu sebagai ketentuan norma yang ada. Sesuai UU. Tentang berekspresi dan pastinya Indonesia adalah rechstaat, bukan kekuasaan belaka, pastinya tidak otoriter," pungkasnya.

Menerima laporan dari Jokowi Mania, polisi memastikan akan menindaklanjuti laporan terkait ceramah Habib Bahar yang menyebut 'Jokowi kayaknya banci'.

"Laporan polisi sudah diterima dan akan ditangani oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri," ujar Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (29/11).

Cyber Indonesia Juga Laporkan Habib Bahar bin Smith ke Polda
Setelah Jokowi Mania (Joman), Cyber Indonesia melaporkan Habib Bahar bin Smith ke polisi. Habib Bahar bin Smith dilaporkan karena dianggap mengeluarkan pernyataan mengandung unsur hate speech.

"Ucapan Bahar mengerikan sekali kepada Kepala Negara. Kita harus lihat Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan, jangan hanya pada pribadi. Ini bukan kritik atau ceramah yang beradab. Jika mau protes, silakan, tapi ya jangan melecehkan seperti itu. Tidak pantas juga orang yang disebut habib dan ulama berkata kasar penuh kebencian seperti itu," kata Muannas Alaidid dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (28/11/2018).

Muannas melapor ke SPKT Polda Metro Jaya sekitar pukul 16.45 WIB. Laporan itu dilakukan Muannas karena melihat ceramah Habib Bahar yang dinilai menghina kepala negara.

Menurutnya, pernyataan lain dalam ceramah itu yang dianggap penuh kebencian dan mengadu domba antaretnis dipastikan tanpa didukung data akurat.

"Sudah melampaui batas apa yang dilakukan Bahar Bin Smith, banyak kegelisahan, banyak orang khusus di media sosial yang mendesak saya untuk melaporkan," kata caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Muannas melaporkan Habib Bahar bin Smith dengan LP No: TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus Tertanggal 28 November 2018.


PA 212 Bela Habib Bahar soal 'Jokowi Kayaknya Banci': Itu Kritik
Habib Bahar bin Smith dipolisikan karena materi ceramah mengenai 'Jokowi kayaknya banci'. Persaudaraan Alumni 212 membela Habib bin Smith dengan menyebut bagian ceramah itu hanya sebagai kritik.

"Terkait pelaporan Habib Bahar, saya dari PA 212 punya pandangan dan saran, para 'cebong' seharusnya menerima putusan MK tentang wafatnya pasal haatzaai artikelen pada tahun 2017. Maka sebaiknya menerima kritikan sebagai norma berekspresi karena pandangan seseorang tidak harus uniform," tutur Kadiv Hukum PA 212 Damai Hari Lubis kepada detikcom, Kamis (29/11/2018).

Damai mengatakan para pelapor Habib Bahar ke polisi hanya semata-mata merupakan tindakan latah. Dan, menurutnya, apa yang dilakukan Habib Bahar hanya merupakan suatu bentuk kontrol sosial.

"Secara resmi saya mewakili Kadiv Hukum PA 212/Ketua Korlabi serta Aliansi Anak Bangsa, menyampaikan pendapat hukum terkait lontaran kritikan Habib Bahar Bin Smith adalah suatu hal yang wajar dalam berekspresi dalam rangka social control," ujar Damai.

"Itu kan kritik, yakin nanti ada penjelasan khususnya, fokus perihalnya, tentunya ada juga nanti hal-hal yang tidak dikritik. Masa mau semuanya bagus-bagus dibilang. Jokowi kan manusia, yang nggak luput dari kesalahan. Ulama aja kalau perlu boleh dikritik," sambungnya.

Damai meminta apa yang disampaikan Habib Bahar dalam ceramah itu tidak dilihat secara terpotong pada bagian tertentu saja. Perlu dilihat bagian lain dalam ceramah Habib Bahar.

"Dan jangan sampai kritikan Habib Bahar bin Smith terhadap satu peristiwa diartikan secara letter lux. Harus 'sadarkum'. Sesuai hukum tentunya sangat dibutuhkan dalam hal apa, dalam objek apa, kan ada juga pasti yang bagusnya. Yang bagusnya tentu tidak dikritik. Maka nanti yakin tentunya akan diawali dengan klarifikasi dulu oleh petugas hukum," kata Damai.

Di sisi lain, menurut Damai, Jokowi bukan orang yang anti terhadap kritik. Damai juga menyinggung soal Jokowi yang kerap melontarkan pernyataan 'puitis'.

"Apalagi Jokowi kan tidak antikritik. Bahkan suka dengan kritik dan cukup satire kalau beri statement pada suatu hal. Contoh kata yang puitis 'sontoloyo,' 'tabok', dan lain-lain. Pernah ia keluarkan. Kan baik-baik saja. Yang jelas semua rambu-rambu hukum tentang kebebasan berpendapat secara individu maupun kelompok, terhadap penguasa atau pejabat atau public figure. Lisan maupun tertulis," tutur Damai.

"Maksudnya semua pihak, pelapor dan dalam hal ini subjek hukum Jokowi Presiden Penguasa Tertinggi, harus menerima itu sebagai ketentuan norma yang ada. Sesuai UU. Tentang berekspresi dan pastinya Indonesia adalah rechstaat, bukan kekuasaan belaka, pastinya tidak otoriter," pungkasnya.


Moeldoko Kutuk Ceramah Habib Bahar bin Smith 'Jokowi Kayaknya Banci'
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendukung polisi mengusut laporan terhadap Habib Bahar bin Smith terkait dengan video ceramahnya yang menyatakan tentang 'Jokowi kayaknya banci'. Moeldoko mengutuk isi ceramah tersebut.

"Iya dong, harus (diusut) itu. Itu seorang ulama berbicara seperti itu. Saya secara pribadi mengutuk itu," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (29/11/2018).

Moeldoko sudah melihat video ceramah Habib Bahar. Ia mengaku tidak respek kepada Habib Bahar.

"Iya, seorang ulama harus menjadi panutan dari tutur katanya, dari perilakunya, masa seperti itu. Sebagai pribadi, saya nggak respek," ujar Moeldoko.

Moeldoko menyayangkan jika Presiden Joko Widodo diperlakukan demikian. "Sudah lihat. Bagaimana itu seorang kepala negara diperlakukan seperti itu," sebutnya.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI



Sumber: detikcom
loading...

No comments

Powered by Blogger.