Header Ads

Kemendikbud Racik Panduan Ajar PMP 'Zaman Now'

WARTAGAS.COM - Direktur Jenderal Guru dan Teknologi Kependidikan Kemendikbud, Supriano memastikan pihaknya tengah merumuskan kurikulum yang cocok, sebagai cara ajar baru Pendidikan Moral Pancasila di zaman sekarang. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut wacana penghidupan kembali pelajaran yang berkembang di era Orde Baru tersebut.

Kemendikbud Racik Panduan Ajar PMP 'Zaman Now'
Wacana Pendidikan Moral Pancasila kembali dihidupkan sebagai pelajaran sekolah terus bergulir. - Foto: ANTARA FOTO/Maulana Surya / CNNIndonesia

"Jika muatan kurikulum sudah cukup, tinggal bagaimana mengubah cara guru dalam menyampaikan proses pembelajaran Pancasila, untuk zaman sekarang," kata Supriano, Rabu (28/11).

Supriano berpendapat bahwa siswa tidak hanya sekadar mengejar nilai akademis tetapi pendidikan karakter juga perlu ditanamkan kembali. Supriano mengatakan proses pembelajaran Pancasila akan dibuat lebih menyenangkan. Selain itu, siswa akan lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator.

Pascarumusan kurikulum Kemendikbud akan mengadakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) demi menyosialisasikan PMP sekaligus mendukung program zonasi.
Program zonasi sendiri adalah salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI agar dapat mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Ada 2.578 zona di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

"Tahun ajaran baru itu kan mulai Mei-Juni 2019, kita tidak mungkin memasukan PMP ini. Sekarang masih ada waktu untuk persiapan-persiapan. Sebenarnya, tinggal bagaimana merubah proses pembelajaran supaya dilakukan secara massif di seluruh Indonesia," kata Supriano.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sempat mengkhawatirkan wacana memasukkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), ia berpendapat PMP perlu dikaji ulang dan pendidikan tentang pancasila selama ini telah diajarkan di sekolah melalui pelajaran kewarganegaraan.

"Ya kan kita sudah melakukan itu. Tapi tetap saja kan, makanya muncul tentang revolusi mental atau pancasila. Kalau terlalu banyak, masyarakat malah bingung nanti," ujar JK di kantor wakil presiden Jakarta, Selasa (27/11).

PMP merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sejak 1975. PMP ketika itu menggantikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia sejak tahun 1968.

Namun, mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan pada masa Reformasi PPKn diubah menjadi PKn dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru.

PMP berisi materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau dikenal juga dengan sebutan P4.


Wacana Hidupkan Pelajaran PMP Dinilai Naif
Usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memasukkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dianggap sangat naif. Hal itu disampaikan pengurus Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Indonesia Satriwan Salim.

"Jadi sangat naif bagi saya dan misleading jika nilai dan moral PPKn diajarkan sebagai mata pelajaran sendiri yaitu secara konseptual filosofis salah," kata Satriwan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (27/11) malam.

Satriwan mengatakan pihaknya menilai secara akademis usulan tersebut telah menyalahi konsep PMP itu sendiri. Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang ada hanya mata pelajaran PPKn.

Begitu pula dalam Kurikulum 2013, kata Satriwan, mata pelajaran PPKn, Pkn, dan PMP tak ada bedanya.

"Isi PPKn itu ya PMP itu sendiri karena dia sudah inherent jadi secara filosofis, yuridis dan sosiologis yang terpenting secara pedagogis isi dari PKn 2013 itu ya moral pancasila itu sendiri," katanya.

"Menurut kami, ini ide yang lucu," katanya.

Dia berpendapat, ketika radikalisme dan intoleransi mulai menjadi persoalan bangsa, maka bukan dengan mengubah mata pelajaran yang pada dasarnya sama muatannya.

"Yang diperlukan ketika ada radikalisme dan intoleransi di kalangan pendidikan sekolah dan guru adalah aktualisasi nilai-nilai moral pancasila dalam iklim pembelajaran PPKn di lingkungan belajar di sekolah," katanya.

Sementara Dosen Universitas MH Thamrin Rika Kartika menilai usulan mengembalikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tidak keliru. Menurutnya, usulan itu bisa menjawab kekhawatiran akan degradasi nilai moral bangsa.

"Ini adalah bentuk atau upaya untuk menjawab kegelisahan dari berbagai persoalan yang kini dihadapi oleh bangsa, khususnya kekhawatiran akan degradasi nilai maupun moral bangsa," kata Rika kepada CNNIndoensia.com melalui pesan singkat pada Selasa (27/11).

Anggota Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) ini mengatakan yang perlu dikaji oleh Kemendikbud adalah mata pelajaran yang dinilai tidak mampu menjawab tantangan degradasi nilai dan moral.

Rika mengatakan dalam proses pendidikan yang terpenting adalah fungsi pedagogis. Dalam hal ini, kemampuan peserta didik dalam menghayati atau menghidupkan nilai-nilai pancasila di kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi dari mata pelajaran PKn atau pun PMP.

"Penanaman nilai-nilai moral Pancasila sebaiknya tidak hanya berdiri sendiri sebagai mata ajar, tapi melekat dalam setiap proses pembelajaran yang dijalani peserta didik," ujarnya.

Selain itu yang perlu diubah menurut Rika adalah metode pengajaran dengan satu arah atau yang ia sebut sebagai pola ceramah perlu diubah. Ia menilai pola ceramah diperlukan, namun proses pengajaran juga harus dibarengi dengan metode yang membangun penerapan nilai-nilai yang diajarkan secara langsung.

"Tapi juga penting untuk dibangun adalah pengalaman belajar yang mampu menumbuhkan afeksi peserta didik sehingga mendorong peserta didik menerapkan (psikomotorik) nilai-nilai moral tersebut dalam keseharian," jelas Rika.

Rika juga menambahkan yang terpenting dari proses pembelajaran adalah peran peserta didik dalam mewujudkan nilai-nilai pancasila bukan hanya dalam lingkungan sehari-hari, tapi juga dalam ruang lingkup keluarga, guru, dan dari para pemimpin bangsa.

Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan PMP dan PKn sebenarnya hampir sama dalam hal penanaman nilai-nilai pancasila. Hanya saja, PKn memberikan materi yang lebih luas hingga pembentukan karakter warga negara untuk mampu melaksanakan hak dan kewajibannya.


MPR Sepakat Pendidikan Moral Pancasila Kembali Dihidupkan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merespons positif wacana dihidupkannya kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu bagus untuk menghidupkan lagi nilai pancasila sebagai sebuah ideologi.

"Saya setuju. Metodenya yang harus disesuaikan dengan sekarang," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/11).

Zul menganggap saat ini siswa telah kehilangan pelajaran Pancasila maupun Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dulu sempat diajarkan saat era Orde Baru. Padahal, kata Zulhasan, sapaan akrabnya, Pancasila sebagai ideologi harus diajarkan secara kuat dan mengakar.

"Sekarang ini hilang. Kalau tidak ada, tentu mereka akan mencari yang lain," kata Ketua Umum PAN ini.

Zulkifli sepakat pelajaran Pancasila harus diajarkan sejak SD sampai SMA. Pelajaran ini, menurutnya, tidak boleh hilang meski pemerintahan berganti.

Pelajaran Pancasila saat ini, kata dia, tidak lagi bisa diajarkan melalui doktrin seperti halnya era orde baru. Zulkifli menilai perlu ada kajian lebih lanjut terhadap hal ini.

"Kalau anak-anak muda sekarang harus disesuaikan perkembangan zaman. Maka harus ada kajian, duduk bersama, metode yang tepat itu seperti apa. Itu metodenya, kalau isinya sama," ujarnya.


JK Khawatir Masyarakat Bingung Jika PMP Kembali Dihidupkan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) perlu dikaji ulang.

Menurut JK, pendidikan tentang pancasila selama ini telah diajarkan di sekolah melalui pelajaran kewarganegaraan.

"Ya kan kita sudah melakukan itu. Tapi tetap saja kan, makanya muncul tentang revolusi mental atau pancasila. Kalau terlalu banyak, masyarakat malah bingung nanti," ujar JK di kantor wakil presiden Jakarta, Selasa (27/11).

Alih-alih memasukkan dalam materi pelajaran, kata JK, pancasila mestinya dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tak semua permasalahan moral dapat diselesaikan melalui pelajaran di sekolah.

"Justru kita harus berikan contoh pelaksanaan pancasila itu begini, keadilan itu begini, ke-Tuhanan yang maha esa itu begini, tidak hanya dengan memasukkan ke kurikulum lalu seakan semua beres," terangnya.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Lucu Lihat Anak-anak ini Manortor - Generasi Penerus Budaya Batak




Sumber: CNNIndonesia
loading...

No comments

Powered by Blogger.