Header Ads

Debat Perdana Capres 2019: Jokowi akan Pertaruhkan Reputasi, Prabowo Bertekad Atasi Kebocoran

WARTAGAS.COM - Debat perdana Capres dan Cawapres 2019 antara pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dengan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Kamis (17/1) malam, berlangsung seru dan lancar. Debat yang dipandu moderator Ira Koesno dan Imam Priyono dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi dan terorisme.

Debat Perdana Capres 2019: Jokowi akan Pertaruhkan Reputasi, Prabowo Bertekad Atasi Kebocoran
DEBAT PERTAMA PILPRES 2019: Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (kiri) dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (kanan) mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).

Tak Korupsi
Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan yang terbilang singkat dalam sesi closing statement (simpulan). Jokowi menyampaikan sudah paham soal apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Selain itu, Jokowi menegaskan soal rekam jejak diri yang bersih dari pasangan nomor urut 01 ini. Jokowi menyatakan dirinya bersama Ma'ruf Amin bersih dari pelanggaran pidana.

"Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tak punya kepemimpinan diktator atau otoriter, kami tak punya rekam jejak melanggar HAM, kami tak punya rekam jejak lakukan kekerasan, kami tak punya rekam jejak korupsi," tutur Jokowi.

Dia mengatakan akan mempertaruhkan jabatan dan reputasi untuk maksimal bekerja. Jokowi juga mengatakan akan berbuat maksimal demi perbaikan bangsa.

"Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami gunakan semua kemampuan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini," tegasnya.

Hal yang sama dilakukan capres Prabowo. Prabowo dalam closing statementnya menegaskan dirinya bersama cawapres Sandiaga Uno bertekad mencari jalan keluar atas kebocoran-kebocoran di negara.

Penjarakan!
Prabowo Subianto kena sindir Jokowi soal banyaknya caleg eks koruptor yang dicalonkan Gerindra. Prabowo menegaskan jika kader Gerindra korupsi dia sendiri yang akan memenjarakan.

Jokowi melontarkan serangan ke Prabowo soal 6 caleg eks koruptor yang dicalonkan Gerindra. Prabowo menegaskan Gerindra tidak akan pernah kompromi terhadap koruptor.

"Itu data dari mana saya juga belum mendapatkan laporan itu dan itu benar-benar sangat subjektif. Saya seleksi caleg-caleg tersebut dan kalau ada bukti silakan saja," kata Prabowo .

Prabowo berharap Jokowi tak menyerang parpolnya. Ia lantas menjamin Gerindra serius melawan korupsi.

"Janganlah kita menuduh partai kita masing-masing. Saya jamin Gerindra melawan korupsi sampai akar-akarnya. Kalau ada kader Gerindra korupsi saya masukkan ke penjara sendiri," tegasnya.

Janji Sandiaga
Cawapres Sandiaga Uno menjanjikan Indonesia yang lebih baik ke depan. Jika terpilih, dia memastikan tak akan ada korupsi lagi di Indonesia.

Sandiaga awalnya berbicara tentang keinginannya mewujudkan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, sehingga bisa mendongkrak ekonomi. Sandi ingin keadilan dirasakan seluruh masyarakat.

"Kita pastikan hukum tersebut menghasilkan rasa keadilan di masyarakat," ujar Sandiaga.

Sandi berbicara lebih jauh soal janji-janji mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik. Dia memastikan tak akan ada korupsi lagi di Indonesia jika terpilih bersama Prabowo Subianto.

"Bersama Prabowo-Sandi, insyaallah kita tegakkan hukum, kita pastikan tidak ada korupsi lagi, kita pastikan Indonesia jaya," sebut Sandiaga.

Tak Tergoda Koruptor
Sebelumnya Capres Prabowo Subianto memaparkan visi dan misinya di bidang hukum. Menurutnya, untuk mewujudkan penegak hukum yang kuat, lembaga negara harus bersih. Dimulai dari penguatan penghasilan.

"Ciri khas negara yang berhasil adalah harus swasembada pangan, bahan bakar, air bersih. Lembaga pemerintahan harus kuat, terutama, jaksa, hakim, dan polisi harus unggul dan tidak boleh diragukan kualitasnya," kata Prabowo.

Solusi yang ditawarkan Prabowo adalah perbaikan sektor ekonomi. Hubungannya apa? Dari perbaikan sektor ekonomi itu negara akan bisa memberikan gaji atau tunjangan lebih kepada para penegak hukum.

"Muara masalahnya kita harus cukup uang dalam menjamin kualitas hidup para penegak hukum," kata Prabowo.

"Sehingga tidak bisa ada korupsi, tergoda oleh godaan korupsi. Ini strategi kami. Oleh karena itu, kita harus menguasai sumber ekonomi bangsa Indonesia," sambung Prabowo.

Pelanggaran Berat HAM
Jokowi langsung menyinggung soal penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) dalam debat capres 2019. Jokowi menegaskan komitmen menyelesaikan kasus HAM.

"Kita masih memiliki kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Tidak mudah karena masalah kompleksitas dan pembuktian. Harusnya ini sudah selesai pada peristiwa terjadi, tapi kami tetap berkomitmen menyelesaikan kasus HAM," kata Jokowi .

Untuk menuntaskan kasus HAM, menurut Jokowi, negara harus didukung sistem hukum yang adil. Penegakan hukum, menurutnya, harus berlaku tegas melalui reformasi kelembagaan. Jokowi, yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin, juga menyinggung budaya taat hukum.

"Yang terus harus kita perbaiki, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujarnya.

Selain itu, Jokowi menegaskan pemberantasan korupsi yang didorong dengan sinergi KPK, Kejaksaan, dan Polri.

"Dan terakhir kita harus tetap waspada terhadap ancaman terorisme," sambungnya.

Jokowi 'Serang' Prabowo
Jokowi mempertanyakan konsistensi Prabowo Subianto dalam kebijakan berprespektif gender. Jokowi mencatat tak banyak perempuan menjabat posisi strategis di parpol pengusung Prabowo-Sandiaga.

"Dalam visi-misi Bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berprespektif gender dan pemberdayaan perempuan, akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur partai yang bapak pimpin seperti ketua umum, ketua dewan pembina, ketua dewan pakar, ketua harian, semuanya laki-laki. bagimana bapak menjawab inkonsistensi ini," tanya Jokowi dalam debat.

Prabowo pun menjeaskan bahwa partainya masih muda. Di usia ke 10 tahun dijelaskannya pengurus dipilih berdasarkan kapabilitas.

"Saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul. Tetapi di beberapa eselon seperti wakil ketua umum kita punya Ibu Rachmawati Soekarnoputri, kami juga punya sayap partai yang namanya Perempuan Indonesia Raya," ungkap Prabowo.

"Kemudian di caleg UU mewajibkan 30 persen perempuan, kita mungkin mendekati 40 persen dan itu tekad kami," jelasnya.

Pencegahan dan Penindakan
Ma'ruf Amin menegaskan perlu keselarasan upaya pencegahan dan penindakan dalam penanganan terorisme. Ma'ruf juga mengutip fatwa MUI soal terorisme.

"Terorisme merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai akar-akarnya. MUI mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad. Oleh karena itu, haram dilakukan, bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan. Alquran menyatakan orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum keras," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf mengatakan penanganan terorisme lewat pencegahan akan dilakukan lewat kontraradikalisme untuk menekan paham-paham radikal dan intoleran.

"Untuk mengembalikan mereka yang terpapar, kita akan melakukan pendekatan manusiawi dengan tidak harus melanggar HAM. Untuk itu, dalam menanggulangi, mengajak ormas, khususnya organisasi keagamaan," imbuhnya.

Investasi di Intelijen-Polisi
Prabowo Subianto mengatakan peran deteksi intelijen begitu diperlukan dalam mencegah tindak terorisme. Untuk itu dia ingin investasi di sektor intelijen akan diperkuat.

"Sebab musabab terorisme, Indonesia harus kuat dan tadi harus swasembada pangan dan tidak bergantung pada negara lain," ujar Prabowo mengenai penyebab utama terorisme.

Selanjutnya, Prabowo berbicara mengenai intelijen yang kerap telat mendeteksi aksi teroris.

"Kita harus mendeteksi sebelum terjadi tindak terorisme. Jangan menunggu," ujar Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo mengatakan dia akan meningkatkan pendanaan kepada lembaga intelijen, kepolisian dan angkatan bersenjata.

"Ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin kelengahan banyak pemerintah. Saya ingin tingkatkan investasi kepada polisi, intelijen dan angkatan perang," tutur Prabowo.

Beda Suara Impor
Prabowo Subianto bertanya kepada capres Jokowi soal pejabat yang memiliki konflik kepentingan. Prabowo mencontohkan impor beras yang kemudian terselip beda suara di kabinet. Apa kata Jokowi?

"Yang membingungkan kami adalah bahwa di antara menteri-menteri Bapak berseberangan. Ada (yang) katakan persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang impor beras. Ini bikin bingung. Gimana pejabat yang Bapak angkat termasuk Bulog, Pak Buwas, cukup, tapi Mendag izinkan impor komoditas pangan," kata Prabowo.

Kondisi itu, menurut Prabowo, membuat kebingungan di masyarakat. Prabowo lantas bertanya bagaimana Jokowi memastikan tidak ada konflik kepentingan di jajaran kabinetnya.

"Karena itu, kami tanya apa Bapak benar-benar yakin tak ada konflik kepentingan," ujarnya.

Jokowi mengatakan perdebatan di jajaran kabinetnya adalah hal biasa. Namun, jika sudah ada keputusan, para menteri satu suara menjalankannya.

"Kalau ada perbedaan seperti itu dinamika, di rapat-rapat, menteri saling debat, saya persilakan. Ada yang mau impor, ada yang tidak, tapi kalau sudah diputuskan, harus dijalankan," ujar Jokowi.

Justru, kata Jokowi, tidak baik bila semua menteri memiliki pandangan yang sama. "Menurut saya, biasa menteri-menteri saya dengan situasi seperti itu," tuturnya.

Singgung Hoax Ratna
Sebelumnya Prabowo Subianto mempertanyakan keadilan hukum di masa pemerintahan Jokowi. Menanggapi itu, Jokowi menyinggung soal hoax Penganiayaan Ratna Sarumpaet.

"Bapak sudah memerintah 4 tahun lebih, yang kita temukan ada perasaan masyarakat bahwa aparat berat sebelah," kata Prabowo.

Prabowo mencontohkan kepala daerah yang berdeklarasi mendukung paslon nomor urut 01 tidak ditangkap. Namun, kepala daerah yang mendukung paslon 02 ditangkap.

"Itu tidak adil, karena menyampaikan pendapat itu dilindungi," ujar Prabowo.

Jokowi meminta Prabowo tidak asal tuduh. Setiap masalah hukum ada mekanismenya tersendiri.

"Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. karena kita ini adalah negara hukum ada mekanisme hukum yang kita lakukan," ujar jokowi.

Jokowi mengatakan silakan melapor jika ada bukti. Jokowi lalu menyindir kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet.

"Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat, jangan grasa-grusu. Misalnya jurkam Pak Prabowo katanya dianiaya, babak belur ternyata operasi plastik," pungkasnya.

Joget Kecil Lalu Dipijit Sandi
Ada momen menarik di tengah suasana debat Pilpres 2019 perdana. Ada momen di mana Prabowo hendak mencoba bertanya ke moderator untuk memotong pertanyaan Jokowi lalu berujung rangkulan si calon wakil Sandiaga Uno.

Peristiwa itu bermula saat capres Jokowi mengulangi pertanyaannya mengenai jumlah mantan napi korupsi yang maju dalam Pileg dari Partai Gerindra. Jokowi bertanya karena pencalegan itu diteken oleh seorang Ketum dalam hal ini Prabowo dan Sekjen.

"Mohon maaf, maksud saya mantan napi korupsi yang bapak calonkan sebagai caleg di Gerindra itu berdasarkan data ICW ada enam yang diteken oleh Ketum dan Sekjen.. ," lalu pertanyaan Jokowi terhenti.

Pertanyaan Jokowi terhenti lantaran Prabowo mengangkat tangan dengan bertanya kepada moderator 'boleh saya menanggapi?'. Pertanyaan Prabowo itu dijawab 'tidak boleh' oleh moderator.

Sontak kemudian para tamu tertawa. Lalu Prabowo menunjukkan gestur joget kecil di atas panggung sembari tersenyum. Sandiaga yang berada di sebelahnya lalu merangkul dan melakukan gerakan memijit-mijit bahu Prabowo. Sejumlah tamu tertawa melihat peristiwa ini. (detikcom/hariansib/WG)


LIHAT JUGA VIDEO MENARIK DI BAWAH INI
Tuhan Pasti Sanggup - Vokal Solo Ketua Pertuni Sumut


loading...

No comments

Powered by Blogger.