Header Ads

Kapuspen Kemendagri: Usulan Provinsi Tapanuli Tetap Tercatat di Kemendagri

WARTAGAS.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerangkan hingga saat ini tidak ada pembahasan tentang usulan pemekaran otonom daerah baru. Pasalnya pemerintah dan DPR RI belum mencabut kesepakatan moratorium alias jeda pembahasan pemekaran daerah.

Kapuspen Kemendagri: Usulan Provinsi Tapanuli Tetap Tercatat di Kemendagri
Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharudin - Foto: hariansib

Namun terkait dengan usulan Pembentukan Provinsi Tapanuli hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara yang sudah pernah dibahas dan diparipurnakan di DPR, tetap tercatat sebagai usulan pemekaran. Namun saat ini pembahasan usulan pemekaran Provinsi Tapanuli dan usulan pemekaran lainnya tidak dapat dilakukan karena jeda moratorium daerah otonom baru masih berlaku.

"Pemekaran daerah baik yang sudah pernah dibahas dan usulan pembentukan otonom daerah yang baru, saat ini tidak dibahas. Itu terkait dengan moratorium yang disepakati antara pemerintah dan DPR," kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar saat dihubungi Awak Media, Kamis (10/1), seperti yang dilansir Hariansib.co.

Menurut konstitusi, kata Bahtiar, dalam pembentukan daerah ada 2 cara yang bisa dilakukan, yakni bisa melalui usulan pemerintah, bisa juga dengan usulan DPR RI. Tentunya, sambung Bahtiar, harus dibahas bersama antara kedua belah pihak yakni pemerintah dan DPR.

"Untuk pemekaran otonom daerah baru. Itukan rujukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada road map daerah otonom dan design besar pemerintahan daerah yang disusun oleh pemerintah dan DPR RI," tegasnya.

Terkait usulan masyarakat Tapanuli yang menginginkan pemekaran Provinsi Tapanuli, Bahtiar menyatakan usulan tersebut boleh-boleh saja sebagai aspirasi masyarakat yang harus dihargai.

"Itukan usulan masyarakat atau aspirasi masyarakat Tapanuli, ya harus kita hargai. Perlu diketahui putusan moratorium bukan hanya untuk masyarakat Tapanuli saja, wilayah lain pun, seperti Jawa, Sulawesi juga sama. Tidak ada pembahasan tentang pembentukan otonom daerah baru. Putusannya memoratorium," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Tapanuli (PNP-Protap) Ir Hasudungan Butar-butar menegaskan sama sekali tak ada alasan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghapus agenda usulan pembentukan atau pendirian Provinsi Tapanuli (Protap) sebagai proses pemekaran daerah dari Provinsi Sumatera Utara, sehingga nama Provinsi Tapanuli sebagai daerah usulan pemekaran, wajib tetap tercatat di Kemendagri, khususnya di Ditjen Otda.

"Sejak kebijakan moratorium tentang pemekaran daerah di Indonesia, belum atau tidak ada terdengar memo, nota, rekomendasi atau pernyataan apapun dari pemerintah pusat bahwa nama Provinsi Tapanuli sudah dihapus atau dicoret dari data Ditjen Otda Kemdagri. Itu berarti, nama atau agenda Provinsi Tapanuli sebagai calon provinsi baru harus tetap ada dan tercatat di Ditjen Otda, bersama ratusan daerah lain yang ikut mengusulkan pemekaran daerah untuk menjadi provinsi atau kota dan kabupaten baru," katanya kepada SIB, Selasa (8/1).

Hasudungan juga menyesalkan kesan lemahnya daya kawal dan kepedulian para wakil rakyat atau pejabat asal Tapanuli di tingkat pusat terhadap nasib dan kelanjutan proses pembentukan Provinsi Tapanuli ini, baik yang duduk di jajaran kabinet atau kementerian dan departemen terkait, legislatif (DPR-DPD RI), maupun instansi serta lembaga lainnya.

"Terlepas dari apa yang pernah terjadi dalam proses perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli ini, hal terpenting adalah perlakuan equality atau kesetaraan hak oleh warga negara dalam menikmati menu demokrasi nasional untuk percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Toh semua pihak sudah melihat semua item kelengkapan dan persyaratan untuk pembentukan Provinsi Tapanuli sudah sangat siap, bahkan final," tegas Hasudungan.


LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Pesan Oppung Boru Silalahi: Jangan Lupa 2019 Pilih Jokowi Optimis Optimis Optimis




Sumber; hariansib
loading...

No comments

Powered by Blogger.