Header Ads

JK: Gaji Wapres Setengah Gaji DPRD

WARTAGAS.COM - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Longki Djanggola curhat soal gaji gubernur. Mewakili gubernur se-Indonesia, ia meminta pemerintah menaikkan gaji gubernur karena kalah jauh dibanding gaji anggota DPRD.

JK: Gaji Wapres Setengah Gaji DPRD
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) berdiskusi saat menghadiri rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola (kanan) sekaligus Ketua APPSI dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kiri), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2). - Foto: hariansib

"Salah satu materi bahasan kami di APPSI adalah perlunya kenaikan gaji untuk gubernur. Saya dan provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, gaji anggota DPRD-nya bisa mencapai Rp 70 juta. Itu masih ditambah dengan berbagai tunjangan," jelas Longki dalam Rakernas APPSI di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/2).

Longki curhat masalah gaji para gubernur di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Longki berharap curhatnya langsung didengarkan pemerintah pusat.

"Sebagai gubernur, kapan saya akan mendapatkan hal seperti itu?" ujar Longki melanjutkan curhatnya.

Menurut pria yang menjabat Gubernur Sulawesi Tengah ini, menjadi gubernur saat ini bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi sudah ada sejumlah gubernur yang kena OTT.

"Jangan anggap jadi gubernur gampang. Banyak yang OTT. Sekarang tanpa uang pun bisa jadi OTT," kata Longki.

"Gaji kami sangat kecil. Memang ada tambahan Rp 8 juta, tapi harus dilengkapi dengan kuitansi. Bukan untuk satu orang, tapi untuk banyak orang," tuturnya.

Gaji Wapres Setengah
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung merespons permintaan naik gaji gubernur se-Indonesia. Menurut JK, walau bergaji kecil, semua orang berebut menjadi gubernur.

Bukan hanya gubernur, ia melanjutkan, presiden dan wakil presiden juga bergaji kecil. Bahkan gaji wapres hanya setengah dari gaji anggota DPRD di daerah.

"Gaji wapres (juga) hanya hampir setengah saja dari gaji DPRD di daerah," kata JK dalam Rakernas.

"Walau gaji kecil, kita semua berjuang untuk jadi pejabat," tambah JK.

Ia mengatakan gubernur bukan hanya soal gaji, tapi juga soal pengabdian dan penghormatan. "Tidak semuanya juga yang kecil, karena ada juga daerah yang take home pay-nya besar," tuturnya.

Wapres JK Dapat Kritik
Di sisi lain, Jusuf Kalla mengaku mendapat kritik soal menteri yang berkunjung ke daerah tanpa berkoordinasi dengan gubernur wilayah yang dikunjungi.

"Saya terima kritikan, menteri ke daerah tak melapor ke gubernur, padahal posisinya sama. Gubernur urusan regional, sementara menteri mengurus soal sektoral," kata JK dalam pidatonya.

Menurut JK, untuk menyelesaikan tugas-tugas sektoral, seorang menteri memang harus bekerja sama dengan gubernur.

"Jumlah menteri dan gubernur itu juga nyaris sama. Gubernur 34, menteri ada 35, cuma beda satu. Harus kompak dan kerja sama," katanya.

JK juga menyinggung soal pelantikan gubernur di Istana dalam 3 tahun terakhir. Gubernur bertugas menjadi wakil pemerintah pusat.
"Gubernur adalah pemerintah pusat di daerah dan bertanggung jawab kepada daerahnya," ujar dia.

Gubernur Sulteng Jadi Ketum
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola resmi menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Longki menggantikan Soekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur.

Serah-terima jabatan dari Soekarwo kepada Longki berlangsung dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI 2019 di Padang, Sumatera Barat. Rakernas ini berlangsung sejak Rabu (20/2) hingga Jumat (22/2).

Longki akan menjabat Ketua Umum APPSI lebih-kurang 10 bulan ke depan sebelum adanya pemilihan ketua umum baru. Saat ini Longki menggantikan Soekarwo, yang tidak lagi menjabat gubernur.

Longki sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum APPSI. Sesuai AD/ART, wakil ketua umumlangsung menjadi ketua umum ketika ketua sebelumnya berakhir masa jabatan sebagai gubernur.

Rakernas kali ini, yang mengangkat tema 'Reformasi dan Kebijakan Strategi untuk Mendukung Pengembangan Produk Unggulan dan Kerja Sama Antardaerah', dihadiri oleh 21 gubernur se-Indonesia, sementara 10 provinsi lagi diwakili oleh wakil gubernur dan asisten pemerintahan.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan permasalahan mahalnya harga tiket pesawat dan bagasi berbayar menjadi salah satu bahasan. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah wisata atau pengunjung ke Sumbar.

"Ini sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian Sumbar. Mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merugi besar," kata Irwan.

"Bahkan kenaikan harga tiket menurunkan pendapatan UMKM di Sumbar hingga 40 persen," katanya.

LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Wisata Alam Pemandian Air Sejuk (PAS) Timuran Kec Jawamaraja Bahjambi Simalungun Sumut




Sumber: (detikcom/hariansib)
loading...

No comments

Powered by Blogger.