Header Ads

Masih Rasakan Ketidakadilan, Gereja-gereja Harus Bersatu

WARTAGAS.COM - Lemahnya posisi masyarakat untuk memperoleh akses keadilan di sejumlah daerah mendapat perhatian gerejagereja dalam serangkaian diskusi wilayah yang berlangsung di Sidang MPL PGI, di Bogor, 28-31 Januari 2019.

Masih Rasakan Ketidakadilan, Gereja-gereja Harus Bersatu
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memukul gong didampingi Ketum PGI Pdt Henriette Tabita Lebang, Pdt Japarlin Marbun, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Dirjen Bimas Kristen Prof DR Thomas Pentury, dan Ketua Panitia Pdt dr Josafat Mesach MTh tanda peresmian Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) di di Royal Resort Garden, Cisarua, Bogor (28-31/1). - Foto: hariansib.co

Diskusi berlangsung untuk memotret pergumulan gerejagereja di sejumlah wilayah untuk memerkaya Sidang MPL PGI dan program-program gerakan oikumene dalam rangka misi bersama gereja-gereja di Indonesia.

Dalam diskusi kali ini, pelayanan gereja-gereja di Indonesia dibagi ke dalam 7 wilayah, yakni: wilayah I (Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat), wilayah II (Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Palembang), wilayah III (Jawa), wilayah IV (Bali, NTB, NTT dan Kalimantan), wilayah V (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo), wilayah VI (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara), serta wilayah VII (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat).

Ketidakadilan dirasakan gereja-gereja dalam bentuk perlakuan diskriminatif terkait kebebasan beribadah. Kombinasi antara aktivitas kelompok-kelompok intoleran dan sejumlah kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dilihat berkontribusi terhadap gangguan hak beribadah, baik terhadap gereja maupun terhadap kalangan penghayat agama.

Demikian juga dengan alokasi anggaran dari pemerintah yang dipandang tidak adil kepada umat beragama. Dalam situasi ini, para peserta sidang MPL PGI memandang bahwa gereja-gereja di Indonesia harus lebih bersatu dengan mengelola relasi antargereja dengan baik dalam upaya memperkuat kehadiran gereja dalam penguatan ekonomi rakyat, pendidikan dan penguatan advokasi untuk merespons persoalan kemiskinan, radikalisme/intoleransi, krisis ekologi dan ketidakadilan.

PERGUMULAN GEREJA Persoalan keberpihakan pada ekonomi rakyat dan pendidikan juga mendapat sorotan di semua wilayah. Aktivitas industri dan perkebunan berbasis lahan mengakibatkan basis ekonomi masyarakat tergusur dan sustainabilitas (keberlanjutan) kehilangan pesonanya dalam pengelolaan kehidupan.

Ada pergerakan ekonomi yang diterima masyarakat di balik aktivitas ekstraktif tersebut, namun dampaknya adalah meredupnya 'sustainabilitas' dari kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan ketidakadilan di wilayah pendidikan yang berkontribusi terhadap masalah kualitas pendidikan di sejumlah daerah.

Dengan kualitas pendidikan yang rendah, masyarakat menjadi rentan terhadap kejahatan ekonomi dan politik yang muncul dalam bentuk penguasaan tanah-tanah rakyat di berbagai daerah. Penguasaan tanah itu sendiri pada gilirannya mendorong kemiskinan dan krisis ekologi yang menjadi pergumulan gerejagereja di Indonesia. Kondisi ini diperumit dengan situasi internal di beberapa gereja yakni topik-topik kemiskinan, di mata warga gereja, kalah populer dari soal-soal ibadah dan puji-pujian. (PGI.or.id/R1/Hariansib)


LIHAT JUGA VIDEO MENARIK DI BAWAH INI

loading...

No comments

Powered by Blogger.