Header Ads

Peserta Pemilu Diberikan Kesempatan Iklan Kampanye di Media Massa

WARTAGAS.COM - KPU melakukan pertemuan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers dan Bawaslu. Pertemuan ini membahas jadwal kampanye rapat umum dan sosialisasi fasilitas iklan kampanye di media.

Peserta Pemilu Diberikan Kesempatan Iklan Kampanye di Media Massa
Ilustrasi - Foto: hariansib.com

Pantauan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/2) acara dibuka oleh Ketua KPU Arief Budiman didampingi Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Acara ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Abhan, Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhari, serta perwakilan masing-masing peserta pemilu.

KPU akan memfasilitasi iklan kampanye bagi peserta pemilu 2019. KPU mengatakan pihaknya akan memfasilitasi di media cetak, TV dan radio.

"Fasilitasi yang diberikan oleh KPU itu di media, yang pertama media cetak kemudian media elektronik dalam hal ini televisi dan radio," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (14/2).

KPU menurutnya akan memfasilitasi iklan sebanyak 3 spot per hari. Namun Wahyu mengatakan peserta pemilu juga dipersilakan untuk beriklan sendiri dengan batasan 10 spot per hari.

"KPU berkewajiban memfasilitasi iklan kampanye melalui media massa, tetapi karena keterbatasan anggaran KPU, maka KPU hanya mampu memfasilitasi 3 spot untuk fasilitas iklan kampanye," kata Wahyu.

"Karena itu kami mempersilakan kepada peserta Pemilu, untuk beriklan di media massa secara mandiri dengan batasan tertentu. Tadi gagasannya adalah paling banyak 10 spot," sambungnya.

Terdapat beberapa peserta pemilu yang akan mendapat fasilitas iklan di media massa ini. Di antaranya capres, parpol peserta pemilu hingga partai lokal Aceh.

"Pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, calon anggota dewan perwakilan daerah, partai politik lokal Aceh," kata Wahyu.

Dia mengatakan, nantinya pemilihan media yang difasilitasi KPU, akan ditentukan melalui mekanisme lelang. Dengan jumlah paling banyak 4 media, hal ini sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki KPU.

"Kalau yang fasilitasi nanti tentu saja proses pengadaannya melalui lelang, kita memberikan kesempatan kepada semua media untuk melakukan lelang secara terbuka. Nanti akan kita hitung seberapa kemampuan anggaran kita, estimasi kita mampu di 3 spot paling banyak 4 media," kata Wahyu.

Wahyu menambahkan, saat ini belum memasuki masa kampanye di media massa dan elektronik. Kampanye ini baru dapat dilakukan mulai 24 Maret 2019.

"Saat ini belum saatnya untuk berkampanye melalui iklan media massa ataupun melakukan kampanye rapat umum. Karena baru dimulai 24 Maret sampai dengan 13 April 2019," ujar Wahyu.

HELP DESK KPU
Sementara Ketua KPU mengatakan, pihaknya mengatur jadwal dan berapa lama iklan kampanye dapat dilaksanakan. Arief meminta peserta pemilu dan media mematuhi aturan tersebut.

"KPU terkait beberapa ketentuan sebagaimana diatur Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu diatur, kapan jadwal dan bagaimana polanya, berapa kali siarannya dan seterusnya," kata Arief.

"Kami mohon bukan hanya peserta pemilu untuk mematuhi, tapi juga teman media untuk bisa mematuhi juknis yang akan disampaikan KPU," sambungnya.

Arief mengatakan, peserta pemilu dan media harus memahami aturan terkait iklan kampanye. Menurutnya, bila tidak memahami regulasi maka dapat menjadi potensi pelanggaran kampanye.

"Karena kadang-kadang teman peserta pemilu bertemu media dan media memberikan peluang, sama-sama belum memahami problemnya. Kalau ada keragu-raguan yang akan anda kerjaan, terkait ini silakan dikonsultasikan pada tim help desk KPU, karena pemahaman pada semua regulasi harus sama karena kalau tidak sama berpotensi terjadinya pelanggaran," tuturnya. (detikcom/hariansib)

LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAG INI
Tortor Boru Bere Ibebere Situmorang Sipituama - Pesta Bona Taon PSSAB Cimahi KBB





loading...

No comments

Powered by Blogger.