Header Ads

TERUNGKAP-Dzulmi Eldin Perintah Kadis Mencari Uang Menutupi Biaya Perjalanan Keluarganya ke Jepang

WARTAGAS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan dua orang lainnya sebagai tersangka.

TERUNGKAP-Dzulmi Eldin Perintah Kadis Mencari Uang Menutupi Biaya Perjalanan Keluarganya ke Jepang
WALI Kota Medan, Dzulmi Eldin, tiba di kantor KPK di Jakarta, Rabu (16/10). Eldin ditangkap dalam pengembangan OTT KPK diduga terkait kaus suap. (Foto: tribun-medan.com)

Dua orang itu adalah Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar dan Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari.

Dzulmi dan Syamsul diduga sebagai penerima suap. Sementara, Isa diduga sebagai pemberi suap.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2019).

Mereka terjerat dalam kasus dugaan suap terkait urusan proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2019.

Atas perbuatannya, Dzulmi dan Syamsul disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Isa disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam paparanya Saut Situmorang menjelaskan kronologi kasus tersebut.

Menurutnya kasus tersebut bermula ketika Wali Kota Medan dan sejumlah kepala dinas melakukan perjalanan dinas ke Jepang.

Saat perjalanan dinas tersebut, Saut Situmorang menyebutkan bahwa Tengku Dzulmi Eldin turut membawa istri dan dua anaknya.

TERUNGKAP-Dzulmi Eldin Perintah Kadis Mencari Uang Menutupi Biaya Perjalanan Keluarganya ke Jepang
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tiba di kantor KPK, Rabu (16/10/2019) (Tribunnews)

Dalam perjalanan tersebut, keluarga Dzulmi Eldin pun memperpanjang kunjunganya di Jepang selama tiga hari.

Karena keluarga Dzulmi Eldin dan dua anaknya tidak berkepentingan dalam kunjungan dinas tersebut, maka APBD tidak bisa dipergunakan untuk menutup biaya kunjungan tersebut.

Untuk itulah Dzulmi Eldin memerintahkan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar, mencari kekurangan biaya perjalanan dinas tersebut dari kepala dinas.

"TDE kemudian bertemu SFI dan memerintahkannya mencari dana dan menutup ekses dana atau kelebihan dana non budgeter perjalanan dinas ke Jepang tersebut, senilai Rp 800 Juta," ujar Saut Situmorang seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu (16/10/2019).

Atas perintah tersebut Syamsul Fitri Siregar pun membuat daftar terget kepala dinas yang akan dimintai uang, untuk menutup kekurangan tersebut.

Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari adalah salah satunya yang termasuk dalam target, dan dalam kasus ini Isa Ansyari sudah memberikan Rp 200 Juta.

Sebelumnya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu (16/10/2019) sekitar pukul 11.00 WIB.

Dzulmi Eldin mengenakan kemeja putih dengan jaket berwarna hitam. Awak media sudah menunggu Eldin di depan pintu KPK. Wajah Dzulmi Eldin terlihat lesu.

Hingga saat ini belum ada komentar dari Eldin terkait pemeriksaan di kantor KPK.

Ruang kerja Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di lantai dua Balai Kota disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/10/2019).

Awak media mencoba mengambil gambar penyegelan ruang tersebut.

Terdengar dari balik pintu, ada seorang petugas Satpol PP yang menjaga pintu tersbut. "Tolong ya Bang, pintu sudah kita tutup," ucap salah seorang petugas Satpol PP.

Sempat terjadi negosiasi antara awak media dengan petugas Satpol PP tersebut. Namun, tetap tidak diizinkan. Alhasil, para awak media hanya bisa mengambil gambar dari luar pintu saja.

Pemaparan Kasus Eldin di Gedung KPK



Berita sebelumnya. .

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, kepala dinas, protokoler dan ajudan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/10/2019) dinihari. Pantauan wartawan www.tribun-medan.com, Kantor Wali Kota tampak sepi.

Kondisi ruangan Wali Kota tampak gelap lantaran lampu dalam kondisi mati serta papan ama Wali Kota yang biasa tertera di atas pintu sudah tidak ada.

Ruang kerja Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin dalam kondisi tertutup. Akses pintu masuk di palang menggunakan dua buah gagang sapu. Terlihat aktivitas ASN seperti biasa.

Sampai saat ini, belum ada yang mau berkomentar soal terjaringnya Wali Kota Medan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Juru BIcara KPK Febri Diansyah melalui pesan kepada wartawan, Rabu (16/10/2019), membenarkan hal ini.

Ia menjelaskan OTT pada malam sampai dinihari tadi, total ada tujuh orang diamankan yaitu dari unsur: Kepala Dinas PU, protokoler dan ajudan dan swasta.

"Uang yang diamankan lebih dari Rp 200 juta. Diduga praktek setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," katanya.

Wali kota dibawa ke Jakarta pagi ini melalui jalur udara. Enam orang lainnya masih diperiksa di Polrestabes Medan.

"Dalam waktu maksimal 24 jam KPK akan tentukan status hukum perkara dan pihak yang diamankan," ujarnya.

Petugas KPK Nyaris Ditabrak Ajudan Eldin

Salah satu staf protokol Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, yang berinisial A, sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (15/10/2019).

Seperti diketahui, petugas sempat memepet dan memberhentikan paksa mobil yang dikendari A. Lalu, saa petugas meminta A untuk turun dari mobil, namun pelaku justru menolak dan segera tancap gas.

Untung saja saat itu, dua petugas yang berada di dekat mobil, langsung melompat dan menghindari kecelakaan.

"Pengemudi justru memundurkan mobil dan memacu kecepatan hingga hampir menabrak tim KPK. Dua orang tim selamat karena langsung meloncat untuk menghindari kecelakaan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya.

Insiden tersebut berawal saat tim KPK mendatangi rumah kepala Dinas PU di Kota Medan. Lalu, tim KPK melihat sebuah mobil Avanza berwarna silver yang diduga dikendarai pelaku A.

Menurut Febri, oknum staf protokol tersebut diduga menerima uang senilai Rp 50 juta dari Kepala Dinas PU. Uang tersebut diduga akan akan diserahkan ke Dzulmi.

"Tadi malam, sekitar pukul 21.25 WIB ketika tim mendatangi rumah Kepala Dinas PU, terpantau sebuah mobil Avanza silver yang diduga dikendarai oleh staf protokol Wali Kota. Merasa diikuti, pengemudi melajukan mobil dengan kencang di salah satu ruas jalan di Kota Medan," kata Febri dalam keterangan pers, Rabu (16/10/2019).(

LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Pemusnahan Barang Ilegal di Bea Cukai Pematangsiantar




Sumber: tribun-medan.com
loading...

No comments

Powered by Blogger.