Header Ads

Jokowi Bisa Ubah UU Lewat Peraturan Pemerintah

WARTAGAS.COM - Omnibus law terus membuat kejutan. Kali ini terkait kewenangan Presiden Joko Widodo yang akan diberi kewenangan mengubah UU lewat Peraturan Pemerintah (PP). Padahal sesuai aturan, yang berhak mengubah UU adalah DPR-Presiden atau lewat Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

Jokowi Bisa Ubah UU Lewat Peraturan Pemerintah
Presiden Joko Widodo n

Regulasi di atas tertuang dalam BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja sebagaimana dikutip, Minggu (16/2). Dalam Pasal 170 ayat 1 disebutkan Presiden berwenang mengubah UU.

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini," demikian bunyi Pasal 170 ayat 1.

Pasal 4 RUU Cipta Kerja mengatur mengenai kebijakan Cipta Kerja. Yaittu:
a.peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b.peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
c.kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian; dan
d.peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

"Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah," demikian bunyi pasal 170 ayat 2.
Anehnya, PP adalah mutlak kewenangan eksekutif. Namun dalam omnibus law, penyusunan PP dilakukan dengan konsultasi bersama DPR.
"Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia," demikian bunyi Pasal 170 ayat 3.

Hak Legislasi
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan merespons omnibus law RUU Cipta Kerja di mana Presiden Joko Widodo bisa mengubah undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah (PP). Syarief mengatakan hak legislasi ada di tangan DPR.

"Hak melakukan legislasi itu kan ada di DPR. Itu saja," ujar Syarief di Upnormal, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2).

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan omnibus law saat ini sedang dalam pembahasan. Namun dia berharap aturan tersebut tidak memangkas tugas dan fungsi DPR.

"Ya belum, kan omnibus law lagi dibahas. Kita lihat saja nanti hasilnya. Tetapi jangan mengeliminasi fungsi DPR," jelas Syarief.

Syarief belum mengetahui sikap DPR terkait omnibus law itu. Dia kemudian menjabarkan tiga fungsi DPR: memuat perencanaan anggaran, membuat aturan, serta melakukan pengawasan.

"Saya nggak tahu apakah sudah disikapi atau belum. Tetapi fungsi dari DPR kan ada tiga ya: budgeting, legislasi, pengawasan. Jadi itu prinsipnya, itu di undang-undang," ungkapnya.

Otoriter
Sementara itu, pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menegaskan menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Dia juga mempertanyakan wewenang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengubah undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah (PP).

"Nah kan, itu dia kan, sebenarnya kacau sekali. Di satu segi kita mau memperkuat konstitusi, namanya GBHN-lah, apalah. Tapi kok kita membiarkan, di mana ada di republik aturan presiden bisa mengubah undang-undang? Jadi eksekutif bisa mengubah aturan yang dibuat bersama rakyat," ujar Ray di Upnormal, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2).

Ray menilai rencana tersebut akan memberikan peluang kepada Jokowi untuk bersikap otoriter. Apabila undang-undang itu disahkan, Ray kemudian mempertanyakan tugas Mahkamah Konstitusi.

"Ya kalau dari aspek legal formal, ya otoriter. Artinya, undang-undang bisa dibatalkan oleh presiden. Itu otoriter. Lalu Mahkamah Konstitusi (MK) apa lagi gunanya?," cetus Ray.

"Nggak perlu lagi pengujian undang-undang. Apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Nggak perlu Mahkamah Konstiusi (MK), cukup dibuat oleh presiden, aturannya selesai," katanya.

Ray menegaskan aturan itu bisa membuat Indonesia tak lagi menjadi negara yang demokratis. Dalam sebuah negara demokrasi, aturan dibuat bersama, bukan hanya oleh presiden.

"Apakah itu negara demokratis? Ya jelas tidak demokratis. Salah satu prinsip negara demokratis itu adalah aturan dibuat secara bersama," jelas dia.

Lebih lanjut Ray menuturkan Jokowi bisa saja membuat aturan, tetapi hanya mengatur dirinya sendiri. Namun, untuk kepentingan publik, publik juga turut serta dalam penyusunan undang-undang itu.

"Kecuali yang mengatur dirinya sendiri, presiden mengatur dirinya sendiri, dia buat perpres, dia buat kepres, itu boleh. Tapi aturan yang berhubungan dengan kepentingan publik harus melibatkan publik," ucap Ray.

Ray melanjutkan UU adalah aturan yang melibatkan publik serta dibuat berdasarkan kehendak publik. Apabila Jokowi bisa mengubah undang-undang, Ray menilai Jokowi melawan kehendak publik.

"Undang-undang itu adalah aturan yang melibatkan publik, dibuat berdasarkan kehendak publik. Undang-undang itu bisa dibatalkan secara eksklusif oleh presiden sendiri. Ya artinya presidennya melawan kehendak publik, kalau dalam konteks itu ya. Nah itu menjadi kekacauan. Ya oleh karena itu saya pribadi menolak omnibus law itu," pungkasnya.

Aneh dan Inkonstitusional
Sementara itu ahli hukum Universitas Udayana Jimmy Z Usfunan menilai Ketentuan Pasal 170 RUU Cipta Kerja, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan PP dalam mengubah ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan UU lainnya, merupakan ketentuan yang aneh dan inkonstitusional.

Penilaian Jimmy bukannya alasan. Ia menyodorkan sedikitnya lima alasan. Pertama, secara hirarki dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP berada dibawah UU. Sehingga tidak bisa PP mengubah substansi UU

"Kedua, Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, menentukan Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sehingga karakter PP hanyalah peraturan perundang-undangan yang bersifat delegataris, mendapatkan delegasi dari UU, karenanya hanya mengatur hal-hal lebih teknis sebagai perintah dari UU," ujar Jimmy, Minggu (16/2).

Ketiga, UU memiliki karakter peraturan yang mengatur kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan batasan hak warga negara. Sehingga bukan ekslusif kewenangan presiden melainkan harus mendapatkan persetujuan DPR sebagai representasi rakyat.

"Sehingga, tidak masuk akal jika PP yang merupakan kewenangan Presiden mengubah substansi suatu UU yang dibentuk oleh Presiden dan DPR," beber Jimmy.

Keempat, masih menurut Jimmy, kendati 'diakal-akali' adanya ruang konsultasi dengan DPR dalam membentuk PP, namun tidak dapat menjadi pembenaran untuk menggunakan PP untuk mengubah substansi UU. Kelima, ketentuan Pasal 170 RUU Cipta Kerja ini tidak hanya merusak sistem ketatanegaraan dan sistem perundang-undangan.

"Juga berpotensi mengarahkan pada absolutisme kekuasaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan nantinya," kata Jimmy menegaskan.

"Dengan begitu, ketentuan Pasal 170 RUU Cipta Kerja ini, bukan menguntungkan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan berpotensi "menjebak" Presiden untuk melanggar dan melawan konstitusi," pungkas Jimmy. (detikcom/hariansib)
loading...

No comments

Powered by Blogger.