Header Ads

PGI Bahas Sulitnya Izin Mendirikan Gereja, Minta SKB 2 Menteri Direvisi

WARTAGAS.COM - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melakukan audiensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu pokok pembahasannya mengenai izin mendirikan gereja.

PGI Bahas Sulitnya Izin Mendirikan Gereja, Minta SKB 2 Menteri Direvisi
"Dalam krisis kebangsaan terkait juga banyaknya gereja-gereja yang sulit beribadah, izin mendirikan gereja di beberapa tempat masih sulit dan juga ada kekhawatiran terjadi balas membalas di daerah-daerah lain gitu," ujar Ketua PGI Gomar Gultom kepada wartawan di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (13/2).

"Dalam krisis kebangsaan terkait juga banyaknya gereja-gereja yang sulit beribadah, izin mendirikan gereja di beberapa tempat masih sulit dan juga ada kekhawatiran terjadi balas membalas di daerah-daerah lain gitu," ujar Ketua PGI Gomar Gultom kepada wartawan di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (13/2).

Gomar mengatakan, pembahasan izin mendirikan gereja juga menyinggung persoalan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi. Menurutnya, aksi pemerintah tidak boleh terhalangi oleh kehendak kelompok masyarakat tertentu dalam membangun tempat ibadah.

"Ya termasuk tentang GKI Yasmin secara khusus kita bahas dan HKBP Filadelfia, karena dua gereja ini sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oleh karenanya negara tidak boleh kalah terhadap pemaksaan dari kelompok, sekehendak kelompok masyarakat," tuturnya.

Sekretaris Jenderal PGI Jacky Manuputty meminta Presiden Jokowi dan Mahfud MD turun tangan menyelesaikan persoalan pendirian gereja di daerah-daerah.

"Pengamatan kita seakan-akan ada yang salah dengan sistem bernegara, sebab kasus-kasus seperti Singkil, Karimun, seperti Yasmin, kasus lokal dibawa sampai ke presiden, presiden, menko harus menyelesaikan itu seakan-seakan di daerah ini ada sesuatu yang harus dikoreksi dalam perjalanan bersama sebagai bangsa," tutur Jacky Manuputty.

Menurut Jacky, intoleransi semakin berkembang di Indonesia. Sehingga, negara harus hadir untuk memberikan solusi dan menjaga tali silaturahmi antar umat beragama.

"Negara dirasakan tidak hadir pada komponen dan kelompok masyarakat yang mengalami hal hal seperti itu. Dan ini akan makin menambah banyak lobang hitam dalam perjalanan sejarah kita sebagai bangsa yang kita wariskan pada generasi ke depan dan ini tidak boleh terjadi. Negara harus hadir harus kuat," sebutnya.

Direvisi
Pada pertemuan itu, PGI juga meminta surat keterangan bersama (SKB) dua menteri mengenai pendirian tempat ibadah direvisi.

"Itu peraturan bersama menteri untuk memfasilitasi memudahkan umat beragama, bukan untuk membatasi, nah yang terjadi sekarang, masyarakat menafsirkannya dan menggunakannya untuk membatasi, dalam kerangka inilah kami meminta revisi," ujar Ketua PGI Gomar Gultom.

Gomar menekankan SKB dua menteri yang harus direvisi mengenai peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Gomar menyinggung adanya sistem proporsional dalam pendirian tempat ibadah.

"Revisi terhadap posisi FKUB, FKUB itu sangat proporsional dalam peraturan lama. Kita menuntut itu spaya tidak dipakai kata proporsional karena dengan proporsional itu yang terjadi voting bukan musyawarah, itu yang menghilangkan spirit bangsa kita untuk musyawarah, oleh karenanya setiap FKUB itu jumlahnya harus terdapat cerminan dari seluruh komponen masyarakat," kata Gomar.

Menurutnya, pendirian tempat ibadah tidak berpatok pada rekomendasi FKUB. Gomar menyebut izin pendirian tempat ibadah adalah otoritas negara.

"Porsi FKUB yang terutama adalah untuk dialog dan kerjasama bagi antarumat. Tidak terfokus pada rekomendasi. Rekomendasi tidak, posisi FKUB tidak boleh menjadi penentu dalam pemberian izin. Karena izin itu adalah otoritas negara. Izin tidak boleh otoritas negara diserahkan kepada elemen sipil dalam hal ini FKUB. FKUB kan perangkat sipil bukan otoritas negara. Kalau mau disebut rekomendasi haruslah rekomendasi dari Kemenag, misalnya kanwil atau kandep. Karena dia yang vertikal dari negara," ungkapnya.

Untuk diketahui, tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu, harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:

1. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
2.Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
3.Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
4.Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.

Tunggu Putusan PTUN
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfuf Md mengatakan, penolakan renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Kepulauan Riau (Kepri) turut dibahas dalam pertemuan dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Menurut Mahfud, pemerintah daerah, pihak gereja, dan tokoh masyarakat setempat telah bermusyawarah.

"Itu sebenarnya udah nggak ada apa-apa, sudah selesai di sana, jadi itu sudah terjadi kesepakatan antara semua pihak. Pihak gereja, pihak bupati, pihak forum umat Islam, sudah datang ke kantor Menteri Agama tanggal 12," kata Mahfud.

Hasil kesepakatan yakni, lanjut-tidaknya renovasi gereja menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang. "Mereka sudah bersepakat menjaga kondusifitas daerah, sambil menunggu putusan peradilan tata usaha negara," ujarnya.

Mahfud melanjutkan, pejabat daerah dan masyarakat setempat telah sepakat berdamai dan menjaga suasana kondusif.

"Bahkan kami sedang rapat, dikirimi (informasi) dari daerah sedang ada deklarasi damai di sana, antara kelompok-kelompol gereja dengan kelompok-kelompok bersama pemda setempat," lanjut Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menyinggung masalah perusakan 'musala' di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Menurutnya, situasi terkini sudah kondusif.

"Soal Minahasa juga sekaligus dibahas, masyarakat sudah kondusif di sana, yang ributkan di medsos ya, nggak ada apa-apa di sana, kalau nggak percaya datang aja ke sana, semuanya sudah kondusif," tuturnya.

Sebelumnya, penolakan itu mencuat kala terjadi keributan di Gereja Katolik Paroki Santo Joseph pada 6 Februari 2020. Keributan dipicu kesalah-pahaman lantaran warga menduga pihak gereja ingin melakukan pembangunan.

Padahal gereja memang telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Namun, saat itu, sejumlah massa yang menolak renovasi mendatangi gereja dan melakukan protes keras.

Rupanya, sebelumnya gugatan telah dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang atas izin renovasi gereja yang dikeluarkan Pemkab Karimun. Gugatan diajukan Aliansi Peduli Karimun (APK). Mereka tidak setuju gereja yang berusia hampir 100 tahun itu direnovasi total di lokasi saat ini.

"(APK) menolak IMB itu dan menuntut supaya Pak Bupati mencabut IMB. IMB itu kan sudah keluar tiga bulan lalu. permohonannya sudah dari delapan tahun. Setelah IMB keluar, ada pihak masyarakat yang tidak sepakat dilakukan renovasi total di situ. Karena keluar dari pelabuhan itu kan nampak gereja itu, jadi dianggap mengubah ikon," kata Kapolres Karimun AKBP Yos Guntur Yudi Fauris Susanto saat dihubungi, Kamis (6/2).(detikcom/hariansib)
loading...

No comments

Powered by Blogger.