Header Ads

Punya Kartu Pra Kerja Bisa Kantongi Rp 500 Ribu dari Jokowi, Mau?

WARTAGAS.COM - Pemerintah tengah mematangkan implementasi program Kartu Pra Kerja. Ditargetkan program ini bisa dimulai April dengan target penerima manfaat sebanyak 2 juta orang di 2020.

Punya Kartu Pra Kerja Bisa Kantongi Rp 500 Ribu dari Jokowi, Mau?
Kepala Staf Presiden Moeldoko/Foto: Ari Saputra/detikcom

Penerima manfaat Kartu Pra Kerja adalah mereka yang sudah lulus SMA/SMK, atau lulus perguruan tinggi. Selain itu, penerima manfaat Kartu Pra Kerja tidak sedang menjalani pendidikan formal. Lalu, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun yang ingin meningkatkan skill atau keterampilan sesuai kebutuhan industri juga bisa mendapatkan Kartu Pra Kerja.

Sedangkan dari sisi usia, syarat yang ditentukan pemerintah adalah minimal berusia 18 tahun. Tidak ada batasan usia untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja.

Kepala Staf Presiden Moeldoko menerangkan, untuk menjadi penerima manfaat Kartu Pra Kerja ini tidak sulit. Mereka harus mendaftarkan diri ke Balai Latihan Kerja (BLK) yang telah diverifikasi oleh Project Management Office (PMO). Nantinya calon peserta akan diwawancarai.

"Kepada pesertanya itu sifatnya hanya pendalaman saja, apakah benar motivasinya bekerja, apa benar yang bersangkutan serius, apa benar yang bersangkutan itu kena PHK dan seterusnya. Hanya di situ, bukan pertanyaan yang menyulitkan, ndak. Karena itu hanya sebagai pertimbangan oke yang bersangkutan butuh bekerja," terangnya di Gedung Pakarti, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Setelah diterima oleh BLK, peserta akan menerima manfaat sekitar Rp 100 ribu. Uang itu diberikan selama masa pelatihan di BLK.

"Setelah lulus, kemudian ditanya lagi oleh PMO, apa kursus anda baik atau tidak. Untuk mencari feedback kursus ini bisa diikutkan lagi tahun berikutnya. Agar saya semangat ngisi kira-kira ada Rp 100 ribu masuk ke kantong saya," terangnya.

Nah setelah lulus, peserta akan kembali menerima manfaat sebesar Rp 500 ribu. Uang itu dimaksudkan sebagai modal bagi peserta untuk mencari pekerjaan.

"Misalnya 1-2 bulan nggak dapet, 3 bulan baru dapat. Nah selama 3 bulan itu saya dapat lagi Rp 500 ribu, agar saya bisa nelfon, naik angkot, bisa sarapan, karena saya nggak punya duit. Itulah cerita yang beredar bahwa pemerintah menggaji pengangguran. Itu sama sekali tidak benar. Saya pastikan itu," tegasnya.

Moeldoko menekankan bahwa tidak ada syarat yang memberatkan bagi penerima manfaat Kartu Pra Kerja. Syarat yang berat hanya diperlakukan bagi BLK yang akan ditunjuk. Mereka akan diverifikasi oleh berbagai pihak, termasuk PMO.

"Jadi justru seleksi ketatnya akan dijalankan kepada penyelenggara khususnya. Nanti dari sisi Kemenaker akan menyiapkan juga BLK-nya, dari sisi PMO juga akan menyiapkan BLK. Jadi betul-betul yang sudah terpilih, yang terverifikasi. Ini masih dalam proses ya, belum bisa dipastikan jumlahnya," tuturnya.


Kartu Pra Kerja Dirilis April

Kartu Pra Kerja merupakan salah satu program yang menjadi janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2019. Targetnya akan ada 2 juta orang yang akan mendapatkan manfaat dari program ini di 2020.
Lalu kapan pemerintah akan merealisasikan janji tersebut?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan pelaksanaan program Kartu Pra Kerja paling cepat bisa dirilis pada April 2020. Dirinya mengakui untuk mencapai target 2 juta orang tidak mudah.

"Kita juga baru bisa mulai nanti paling cepat sepertinya bulan April. Sehingga memang untuk mencapai 2 juta tidak mudah, tapi kita berusaha semaksimal mungkin agar target 2 juta itu bisa terpenuhi," ujarnya di Gedung Pakarti, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Moeldoko menjelaskan untuk prosesnya, program Kartu Pra Kerja ini membutuhkan Peraturan Presiden (perpres) yang ditargetkan dirilis bulan ini. Setelah itu mulai dilakukan persiapan seperti pembentukan Project Management Office (PMO) yang akan mengelola program ini secara keseluruhan.

"Jadi secepatnya, Februari turun Perpres, Maret persiapan, ya April (diselenggarakan)," ujarnya.

Pada tahap awal Kartu Pra Kerja akan mulai diterapkan di Jabodetabek dan Jawa Barat. Penerapan di kedua wilayah ini sekaligus menjadi pilot project sebelum diterapkan menyeluruh secara bertahap.

"Kita segera mendapatkan feedback. Dari feedback itu akan segera kita benahi lagi, terus langsung masif ke daerah-daerah yang lain. Alasannya memang kalau di Jabodetabek jumlahnya cukup besar ya, dan Jawa Barat. Setelah itu Jateng, Jatim, terus menyebar. Jabodetabek dan Jawa Barat pertama, setelah itu langsung menyebar," kata Moeldoko.

Menurutnya pelaksanaan ini akan sesuai dengan janji Presiden Jokowi. Jika penerapannya berhasil, maka anggaran dan target penerima di tahun berikutnya akan ditambah. Adapun jumlah dana yang disiapkan untuk target penerima 2 juta orang sebesar Rp 10 triliun yang berasal dari APBN.

"Iya bahkan nanti 2021 mungkin bukan 2 juta lagi. Presiden sudah menyatakan, kalau ini berjalan dengan baik, kalau bisa 2 kali lipat, bahkan lebih. Permintaan presiden, pokoknya ini netes dengan baik akan ditingkatkan," tutupnya


Sumber: detikvom
loading...

No comments

Powered by Blogger.