Header Ads

Jabar Bersiap Lockdown, Ridwan Kamil: Perantau Jangan Dulu Mudik karena Mempersulit

BANDUNG - Sebaran corona jenis baru (COVID-19) di Jawa Barat semakin meningkat hingga mendekati angka 150 kasus. Peningkatan yang begitu masif, menjadikan opsi lockdown wilayah sebagai pertimbangan.

Jabar Bersiap Lockdown, Ridwan Kamil: Perantau Jangan Dulu Mudik karena Mempersulit
GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil.* /HUMAS PEMPROV JABAR

Menurut data dari Pikobar Jawa Barat yang di-update terkahir pada Minggu 29 Maret 2020 pukul 20.30 WIB, jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 149 kasus, dengan 9 orang sembuh, dan 19 orang meninggal.

Sedangkan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) COVID-19 total ada 850 kasus, dengan 190 selesai pengawasan dan 660 masih dalam pengawasan.

Sementara itu, Orang Dalam Pemantauan (ODP) ada 7.281 kasus dengan 1.988 kasus selesai pemantauan dan 5.293 masih dalam proses pemantauan.

Sebagai upaya melindungi warga Jawa Barat (Jabar) sekaligus memutus rantai penularan COVID-19, lockdown atau karantina wilayah menjadi salah satu opsi yang tengah dimatangkan untuk diterapkan.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sedang mematangkan rencana lockdown atau karantina wilayah yang masuk zona merah penyebaran COVID-19.

"Opsi lockdown atau karantina wilayah khususnya untuk zona merah ini sedang kita bahas, besok akan dirampungkan," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- di Gedung Pakuan Bandung, Minggu 29 Maret 2020.

Meski begitu, Kang Emil tetap menyerahkan keputusan lockdown atau karantina sejumlah wilayah di Jabar kepada pemerintah pusat.

"Tapi apapun itu saya selalu koordinasi dengan pak Doni Monardo (kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19) untuk meminta izin.

Jadi, tidak boleh ada daerah yang melalukan lockdown tanpa izin pemerintah pusat," ucapnya.

"Jika dalam keselamatan warga itu para Lurah, RW, RT melakukan karantina kewilayahan saya kira argumentasi itu bisa diterima.

Yang level kota, kabupaten dan provinsi itulah yang harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat," imbuhnya.

"Jadi, waktu dites akan ada lockdown itu, untuk mengetahui reaksi dari masyarakat dan ternyata biasa-biasa saja.

Tapi, poinnya adalah persiapan ke arah sana sedang kita lakukan, namun keputusan tetap ada di pemerintah pusat," ucapnya.

"Kalau nanti waktunya tiba (lockdown wilayah, red) masyarakat jangan kaget dan tentunya harus kita persiapkan dengan baik," imbuhnya.

Terkait larangan mudik, Ridwan Kamil menginstruksikan seluruh ketua RT dan RW untuk mendata warganya yang sudah terlanjur pulang ke rumah dari perantauan.

Hal itu dilakukan agar individu yang baru mudik untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari karena berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP)

Maka itu, Kang Emil mengimbau masyarakat Jabar yang sedang merantau untuk tidak pulang kampung atau mudik lebih dulu.

Sebab, kata dia, orang yang mudik dari wilayah terpapar dapat membuat penyebaran COVID-19 semakin luas.

"Banyaknya pemudik akan mempersulit pengaturan kami yang sudah kita maksimalkan di warga setempat.

Kalau ditambah lagi dengan warga mudik yang kami tidak tahu histori kesehatannya dan datang dari daerah pusat pandemi seperti Jakarta, ini menyulitkan," katanya.

Kang Emil menambahkan, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar saat ini sedang melakukan tes masif untuk memetakan persebaran dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Kalau ada yang mudik ini mempersulit peta lagi karena setiap pemudik yang mayoritas dari Jakarta kan otomatis dia jadi ODP, kalau dia sudah terpaksa datang ke Jabar maka dia wajib karantina mandiri," ucapnya.

LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
Bikin Merinding Lagu Tanah Airku Cipt Ibu Sud - Alat Musik SAPE (SAMPE) Khas Suku Dayak Kalimantan




Sumber: pikiran-rakyat
loading...

No comments

Powered by Blogger.