Header Ads

Usai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan oleh MA, Kelebihan Iuran Januari dan Februari Harus Dikembalikan

BANDUNG - Pemerintah/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus mengembalikan kelebihan iuran yang sudah dibayarkan peserta pada Januari dan Februari 2020.

Usai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibatalkan oleh MA, Kelebihan Iuran Januari dan Februari Harus Dikembalikan
SEORANG warga yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) berunjuk rasa di bawah Jembatan Layang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 5 September 2019. Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dinilai memberatkan rakyat miskin serta BPJS Kesehatan masih terdapat pelayanan yang kurang maksimal kepada pasien peserta BPJS.*/ANTARA /null

Pemerintah/BPJS Kesehatan harus segera menyusun teknis pengembalian uang tersebut.

BACA JUGA: Mahkamah Agung Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

Demikian diungkapkan Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat (Jabar), Banten, dan DKI Jakarta, Firman Turmantara Endipradja, di Bandung, Selasa 10 Maret 2020.

Langkah tersebut, menurut dia, harus dilakukan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Jika pemerintah konsisten terhadap konsep "equality before the law" dan "rule of law", putusan MA wajib dilaksanakan," ujarnya.

Teknis pengembalian, menurut dia, harus segera disusun melalui regulasi/tupoksi agar masyarakat, dalam hal ini peserta BPJS Kesehatan, segera mendapatkan kepastian hukum.

Regulasi/tupoksi tersebut juga diperlukan agar aparat di lapangan tidak kebingungan.

"Prinsipnya, jangan sampai hak-hak konsumen yang sudah membayar iuran dikurangi atau dirugikan," tuturnya.

Firman mengatakan, jika kelebihan iuran Januari dan Februari tidak dikembalikan, peserta BPJS Kesehatan bisa menyelesaikan persoalan tersebut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di kabupaten/kota se-Indonesia.

BACA JUGA: BPJS Kesehatan Tunggu Jokowi Soal Pembatalan Kenaikan Iuran

Hak itu diatur dalam Pasal 23 jo Pasal 45 ayat (3) UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Ini bisa menjadi opsi penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan," ujarnya.

Ia juga meminta agar pemerintah tidak arogan, otoriter, dan sewenang-wenang, dengan mengabaikan putusan MA. Apalagi, Indonesia adalah negara hukum "rechtsstaat" atau "rule of law".

"Sebetulnya pembuat dan penandatangan Perpres No. 75 Tahun 2019 harus malu sampai MA membatalkan hasil kerja mereka. Hak itu membuktikan bahwa peraturan tersebut bertolakbelakang dengan kondisi/aspirasi masyarakat," kata Firman.

Ia menuturkan, dalam persoalan BPJS Kesehatan sejatinya bukan hanya kenaikan iuran yang melanggar perundang-undangan.

Peraturan tentang pengenaan sanksi kepada masyarakat yang menunggak iuran dengan tidak melakukan pelayanan publik pun ia nilai melanggar UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 2009. ***

LIHAT JUGA VIDEO DI BAWAH INI
WOW, Wanita Tuna Netra Ini Bisa Menggunakan Aplikasi Media Sosial HP Android


Sumber: pikiran-rakyat
loading...

No comments

Powered by Blogger.